Ceuk buku Muhtar Lubis, "Manusia Indonesia", urang Indonesia teh pinuh ku "azimat" jeung "jurig". "Panyakit" ieu geus aya ti jaman Orla keneh (jaman Bung Karno). Keur jaman BK nu dijieun azimat teh dianatarana "Manipol Usdek", "Taviv", jurigna "kapitalismeu", "Amerika", Inggris (aya slogan waktu eta: "Amerika diseterika, Inggris dilinggis"). Jaman Suharto azimatna "Pancasila", jurigna "PKI" atawa "Komunis". Ari sugan teh rek cageur "panyakit"na teh, ari pek teh azimat jeung jurigna malah nambahan. Jurig "kapitalismeu" malah hirup deui.
Tapi kabeneran "jurig" ieu teu betahan geuning di Indonesia, cenah arek kalalabur ka nagara sejen, saperti disebutkeun dina Editorial Media Indonesia, Rebo, 11 Juli 2007 : EDITORIAL Investasi masih Hengkang DI tengah gencarnya pembicaraan dan upaya menarik investasi asing ke Indonesia, sebuah berita buruk menampar. Sebuah perusahaan swasta asal Inggris PT Cadbury Indonesia hengkang karena tidak kuat lagi menanggung kemahalan bahan baku. Perusahaan itu bergerak di bidang pengolahan makanan, salah satunya cokelat. Negara tujuan baru yang sedang dipertimbangkan adalah Malaysia atau Thailand. Dengan alasan yang hampir sama, sekitar 10 pabrik sarung tangan pun berniat memindahkan lokasi pabriknya dari Indonesia. Berbisnis di Indonesia, menurut mereka, terlalu rumit dan penuh ketidakpastian. Sebuah survei yang dilakukan di Batam memperlihatkan hasil mengerikan. Sekitar 95 perusahaan telah pergi dari kawasan yang digembar-gemborkan sebagai surga bisnis di Indonesia karena kemudahannya. Itulah kawasan yang sejak dulu dirancang untuk menyaingi Singapura. Alih-alih menyaingi Singapura, kawasan itu kini malah menjadi imperium baru bagi bisnis dan hegemoni Singapura. Survei itu memperlihatkan tiga alasan utama mengapa perusahaan hengkang dari Batam. Pertama soal buruh, kedua soal pajak, dan ketiga soal bea cukai. Seperti biasa hasil survei itu menjadi polemik di kalangan pemegang otoritas, antara yang membantah dan yang menuding. Hambatan baru dalam investasi muncul di daerah-daerah yang berlomba menaikkan penerimaan daerah sebagai konsekuensi otonomi. Banyak perda dibuat seenaknya demi memperoleh uang dan berakibat semakin tercekiknya dunia bisnis. Untuk yang satu ini, pemerintah telah secara bertahap menghapus perda-perda yang serakah itu. Entah sudah berapa kali kita berbicara tentang pentingnya iklim investasi yang mengundang dan membuat betah. Para pejabat, termasuk presiden dalam setiap kesempatan kunjungan ke luar negeri, selalu mengatakan Indonesia telah berubah dan sedang berbenah untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi dunia. Alasan untuk itu ada. Indonesia memiliki pasar besar dengan jumlah penduduk 224 juta, nomor empat terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Indonesia memiliki kekayaan alam di laut dan darat yang belum semuanya tergali dan termanfaatkan. Indonesia diberi karunia berada dalam wilayah strategis dalam peta dunia. Tetapi semua potensi itu belum menjadi kekayaan riil karena salah kelola oleh negara dari waktu ke waktu. Penyakit Indonesia sebagai locus dengan manusia yang berwatak korup dalam berbagai aspek telah begitu melekat di dalam persepsi global. Sayangnya, setelah reformasi upaya untuk mengubah citra yang begitu buruk tidak dilakukan dengan keberanian yang besar. Pilihan-pilihan yang benar untuk mengubah keadaan dilakukan dengan setengah hati. Birokrasi kita adalah birokrasi pemburu rente. Betapa pun bagus dan mulianya peraturan tentang investasi, ketika memasuki tahap implementasi dikendalikan oleh kekuatan birokrasi yang bermentalitas mencari rente, komisi, dan laba. Birokrasi sebagai kekuatan yang melayani masih jauh dari kenyataan. Kepastian hukum adalah malapetaka yang lain. Di Indonesia, setiap rezim memiliki kepentingan sendiri sehingga dengan gampang mengubah peraturan. Kalau peraturan tidak memiliki kekuatan mengikat, siapakah pemilik modal--baik asing maupun domestik--yang rela menanamnya di Indonesia? Rakyat, termasuk buruh, adalah salah satu kekuatan yang tidak menenteramkan. Bagaimana perusahaan bisa bertahan kalau buruh bisa menyegel pabrik? Bagaimana perusahaan bisa tenteram berbisnis bila rakyat sewaktu-waktu bisa menutup pabrik? Kaum intelektual yang menganut mazhab berbeda tentang investasi juga punya kontribusi bagi mob-mob seperti yang diperlihatkan terhadap sektor pertambangan. Jadi, sesungguhnya kita hanya pintar berbicara tentang investasi, tetapi buruk bahkan curang dalam implementasi. Mulut kita mengundang, tapi kaki menendang dan tangan menampar.
