Hapunten yeuh ah bilih rada telat, nanging simkuring teh ngaos tina kompas
Cyber media, saurna Urang Sunda mah ti bahela oge ceunah tos boga betuk
pamarentahan teh FEDERAL sanes kasatuan siga NKRI. wah sigana mun nilik kana
sajarah mah nya....sanajan aya di nagara NKRI oge saena mah URang Sunda teh
memang kudu janten hiji nagara bagian anu namina nagara Pasundan siga kapungkur
......
haturan
KOmpas >Senin, 3 September 2001
Federasi Pemerintahan Sunda Klasik?
ADA keunikan mempelajari sejarah klasik di wilayah Jabar (Sunda-Red),
yaitu adanya kerajaan kecil yang menyebar hampir di seluruh wilayah
Jabar. Munculnya kerajaan kecil itu makin banyak pada sekitar abad
ke-15, sampai berdirinya Kerajaan Islam di Cirebon dan Banten pada
akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16.
Begitu banyaknya kerajaan,
sampai-sampai wilayah yang sekarang ini menjadi wilayah Kecamatan di
Jabar, dulu pernah berdiri kerajaan. Seperti di Kabupaten Majalengka,
misalnya, ada dua kecamatan yang dulunya merupakan bekas kerajaan yaitu
Kecamatan Talaga dan Kecamatan Rajagaluh.
Nanang Saptono arkeolog
dari Balai Arkeologi Bandung, menyatakan, ketika Kerajaan Sunda beribu
kota di Galuh, wilayah Priangan Timur merupakan daerah yang padat
penduduk. Ketika ibu kota kerajaan dipindahkan ke Pakuan Pajajaran,
wilayah Priangan Timur terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil,
antara lain Luragung, Kuningan, Sindangkasih, Talaga, dan Rajagaluh.
Berkembangnya kerajaan
Islam di Cirebon di bawah pemerintahan Sunan Gunung Jati, kerajaan
kecil di Priangan Timur ini menjadi sasaran pengembangan agama Islam.
Sebagaimana disebutkan dalam kitab Carita Purwaka Caruban Nagari Kerajaan
Luragung berhasil diislamkan tahun 1481. Sedang Kerajaan Talaga, Galuh, dan
Kuningan diislamkan tahun 1528-1530.
RH Unang Sunardjo SH penulis buku Masa Kejayaan Kerajaan Cirebon
mencatat, di wilayah Cirebon dan sekitarnya, pada seputar abad ke-15
ada tujuh kerajaan. Di samping Kuningan, Talaga, dan Rajagaluh, di
Kabupaten di Cirebon masih ada empat kerajaan lagi, yaitu di wilayah
Kecamatan Palimanan, pernah berdiri kerajaan Wanagiri, penguasanya
bernama Ki Gede Kasmaya.
Demikian juga di wilayah
Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, berdiri Kerajaan Surantaka
dengan raja yang terkenal Ki Gede Sundang Kasih. Ibu kota Kerajaan ini
diduga berada di Desa Kedaton sekarang. Di wilayah Cirebon utara, di
Desa Astana (sekarang menjadi makam Sunan Gunungjati), pernah berdiri
kerajaan bernama Sing Apura. Penguasanya bernama Ki Gede Surawijaya.
Kemudian di wilayah
Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, pernah berdiri kerajaan
cukup besar bernama Kerajaan Japura. Rajanya bernama Prabu Amuk
Murugul. Kerajaan ini pada tahun 1422 diambil kekuasaannya oleh
Kerajaan Sing Apura, melalui pertempuran sengit untuk memperebutkan
pelabuhan Japura yang waktu itu seramai pelabuhan Sunda Kelapa.
Bagaimana bentuk bangunan
kerajaan, di mana letak kerajaan kecil ini umumnya sudah tak bisa
diketahui lagi. Tak ada sedikit pun sisa bangunan, kecuali peninggalan
atau prasasti.
Di Kecamatan Talaga,
misalnya, sulit dibayangkan di wilayah kecamatan ini pernah berdiri
kerajaan, yang biasanya dibayangkan sebagai sebuah pemerintahan feodal
yang glamour. Namun kenyataan daerah berbukit-bukit ini pernah berdiri
kerajaan, yang peninggalannya masih bisa disaksikan. Peninggalan yang
berupa perkakas dan hiasan keramik, gamelan, serta benda-benda atribut
kerajaan seperti keris, tombak, senapan, meriam dan lainnya.
Benda-benda itu disimpan
oleh keturunannya yang menempati sebuah rumah di dekat kantor Kecamatan
Talaga. Di rumah tua dan kosong itu benda itu hanya ditumpuk tanpa
perawatan, meskipun di dalamnya terdapat silsilah Kerajaan Talaga mulai
dari raja pertama sampai keturunannya sekarang. Kerajaan berdiri
sekitar abad ke-13 itu dulu berpusat di Desa Bobos sekarang, dengan
Raja pertamanya Prabu Dharma Suci I.
***
MESKIPUN kerajaan
kecil-kecil ini berada di bawah wilayah kekuasaan Kerajaan Pajajaran
(baca: Sunda), tetapi kerajaan itu bersifat otonom. Bahkan Unang
Sunardjo SH menyebut, Kerajaan Pajajaran yang rajanya selalu bergelar
Maha Raja adalah kerajaan yang menganut bentuk federasi. Raja-raja
kecil itu diberi wewenang penuh mengelola penghasilan dan proyeknya
sendiri, tetapi punya kewajiban upeti ke Kerajaan Pajajaran.
Kalau itu benar, inilah
yang membedakan pemerintahan raja-raja di Jabar dengan pemerintahan
raja-raja di Jateng dan Jatim, yang bentuknya lebih sentralisitik.
Tidak ada kerajaan di Jabar yang disebut dengan istilah kagungan dalem
(milik raja). Kerajaan di Jateng dan Jatim yang namanya raja itu hanya
satu, sedang yang lain atau penguasa wilayah bawahan disebut Bupati
atau Tumenggung.
Sebutan raja inilah, yang
lebih mencirikan hak otonomi raja-raja kecil di bawah Kerajaan
Pajajaran. Meskipun disyahkan oleh Maha raja di Pajajaran, pergantian
raja kerajaan-kerajaan kecil itu sifatnya juga turun temurun. Ini
berbeda dengan Mataram misalnya, pergantian penguasa wilayah kekuasaan
selalu ditunjuk oleh raja, bahkan suatu wilayah bisa diperintah oleh
bupati atau tumenggung droping dari Pusat Kerajaan Mataram.
Satu contoh, misalnya,
ketika Kerajaan Sumedang diperintah Raja Kusumadinata III atau Raja
Gempol I (1601-1625), kerajaan ini menyatakan diri ingin mengabdi ke
Mataram dengan ikhlas.. Waktu itu Mataram diperintah oleh Sultan Agung,
raja terkenal perkasa yang masih punya hubungan darah dengan ibu
Kusumadinata III.
Begitu mengabdi ke Mataram,
Kusumadinata III oleh pihak Mataram diangkat sebagai Bupati Wedana
wilayah Mataram di sebelah barat, yang wilayahnya meliputi seluruh Jawa
Barat, kecuali Banten, Cirebon dan Jayakarta. Sukses Membantu Mataram,
dan dinilai cakap dalam hal pemerintahan, Kusumadinata III tidak
diperbolehkan lagi menjadi penguasa di Jabar, dan diminta oleh Sultan
Agung tinggal di Mataram, hingga wafat. Inilah taktik Sultan Agung
meredam kecakapan Kusumadinata III yang memiliki pengaruh di bumi
Priangan ketika menjadi wilayah kekuasaan Mataram.
Pengganti Bupati Wedana
Sumedang bukan anak Kusumadinata III, tetapi droping dari Mataram yaitu
Rangga Gede. Inilah yang kemudian menimbulkan amarah Suriadiwangsa
(anak Kusumadinata III), yang minta bantuan Kerajaan Banten untuk
memiliki Kerajaan Sumedang.
Salah satu bukti ciri
bentuk federasi dari Kerajaan Pajajaran, juga bisa dilihat ketika Prabu
Siliwangi yang kecilnya bernama Raden Pamanahrasa, menguasakan
pengelolaan Pelabuhan Muara Jati Cirebon- sebuah pelabuhan besar pada
abad ke-15 wilayah kekuasan Pajajaran-kepada Walangsungsang atau
Pangeran Cakrabuana penguasa Cirebon. Untuk mempertahankan Pelabuhan
Cakrabuana membentuk satuan keamanan dan ketertiban. Pengelolaan secara
otonomi, makin membuat situasi pelabuhan makin ramai, dan upeti ke
Kerajaan Pajajaran pun makin besar. (top)
Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com
