PIKIRAN RAKYAT - DARI RAKYAT OLEH RAKYAT UNTUK
RAKYATSelasa, 15 Januari 2008 |
Pikiran Rakyat
Soeharto, Dosa Mental dan Sistemnya
Oleh Ajip Rosidi
Sudah lama orang berwacana tentang Soeharto yang
pernah menjadi Presiden Republik Indonesia selama 32
tahun. Orang menduga, bangkrutnya negara kita adalah
karena korupsi yang menggurita pada masa pemerintahan
Soeharto. Namun, orang juga mengakui bahwa ia berjasa
pada masa revolusi, di antaranya dengan memimpin
penyerbuan "6 jam di Yogya" pada tahun 1949. Ada juga
yang menganggap bahwa Soeharto yang membuat Indonesia
pernah dianggap akan menjadi "harimau Asia" menyusul
Korea, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura.
Bahwa Soeharto telah membuat bangkrut negara yang
diakui kaya raya dengan minyak bumi dan tambang lain,
hutan, isi laut, adalah kenyataan yang sulit dibantah.
Bahwa pada masa pemerintahannya, Indonesia dianggap
maju ékonominya, dipuji oleh negara-negara maju dan
lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan
IMF, sekarang kita tahu, hanya semacam konspirasi
untuk kepentingan vested interest mereka. Dengan
bantuan Soeharto sebagai presiden, mereka leluasa
menguras kekayaan negara kita.
Mereka tak henti-hentinya memuji kemajuan ekonomi kita
walaupun orang yang matanya awas sejak awal akan tahu
bahwa tidak mungkin negara ekonominya menjadi maju
kalau digerogoti oleh korupsi. Korupsi memang menjadi
bagian dari pemerintahan Soeharto yang mereka
puji-puji itu.
Dengan melembagakan sistem "projek" Soeharto
sepertinya "sengaja" memberi gaji yang jauh dari cukup
buat para pegawai negeri, tetapi memberi kesempatan
untuk mencari tambahan melalui projek. Dengan
demikian, semua orang yang diberinya wewenang pada
suatu jabatan, mendapat kesempatan untuk bersama-sama
memperkaya diri secara melanggar hukum, tetapi
terlindungi oleh sistem yang sengaja dibangun untuk
itu sehingga tidak ada yang berani menuduh yang lain
maling karena dia sendiri juga melakukannya.
Itulah yang dikenal dengan sebutan "korupsi
berjemaah". Oleh karena itu, sesudah jatuh dari
kedudukannya sebagai presiden, tak ada aparat hukum
yang berani menyeret Soeharto ke pengadilan karena
mereka tahu kalau Soeharto diadili, mereka pun akan
terbawa serta. Selama hampir sepuluh tahun, kita
menyaksikan sandiwara pengadilan Soeharto yang
mundur-maju.
Namun, dosa Soeharto bukan cuma korupsi seperti dugaan
banyak orang. Dosanya yang paling besar ialah karena
selama memerintah dia telah menumbuhkan mentalitas
korupsi yang kemudian menyebar menjadi bagian dari
kebudayaan bangsa.
Di samping itu, pemerintahan Soeharto telah
menumbuhkan dengan sengaja iklim yang membuat warga
negaranya bermental rakyat jajahan yang menganggap
pejabat sebagai penguasa yang berwewenang menentukan
baik dan buruk, benar dan salah, dan menentukan arah
hari depan, sementara rakyat sendiri harus terus
bungkam.
Rakyat tidak diberi kesempatan ikut menentukan rencana
pembangunan yang sesuai dengan cita-cita dan kemampuan
mereka. Rakyat tidak boleh punya pikiran yang
berlainan dengan pemerintah.
Mereka yang berani mengemukakan pendapatnya sendiri
yang berbeda, apalagi kalau berlawanan dengan pikiran
yang resmi, akan disebut "vokal", "anti-Pancasila",
"komunis", "Islam ekstrem", "teroris", dan semacamnya
dan "dilempar" keluar sistem. Mereka disamakan dengan
orang berpenyakit lepra yang tak boleh diajak bergaul
dalam masyarakat.
Melalui indoktrinasi P-4 maupun yang lainnya,
kebebasan berpikir dan hati nurani dibunuh.
Soeharto juga menggunakan tentara bukan untuk
kepentingan seluruh bangsa, melainkan untuk
memperkokoh kedudukan dan sistemnya. Sistem dwifungsi
yang konsepnya dibuat oleh Jenderal A.H. Nasution oleh
Soeharto (meskipun Nasution sendiri disingkirkan)
digunakan secara efektif dan efisien. Dengan dia
sendiri berpangkat sebagai Jenderal (kemudian Jenderal
Besar) dan menjadi Panglima Tertinggi Angkatan
Bersenjata, dia dapat menentukan arah dan fungsi
tentara demi kepentingan pribadi dan sistemnya.
Dwifungsi menempatkan anggota tentara sebagai warga
negara kelas satu yang dapat menduduki jabatan apa
saja walaupun di luar kemampuannya. Apalagi, karena
para perwira yang mendapat kedudukan dalam ketentaraan
atau di luarnya itu mendapat kesempatan untuk menjadi
kaya tanpa batas.
Pemupukan pemimpin tidak berjalan wajar dari bawah
karena pemerintah selalu turut campur terhadap hasil
pemilihan ketua ormas dan parpol dan selalu
menyingkirkan pemimpin yang terpilih dalam kongres
atau muktamarnya apabila tidak sesuai dengan kehendak
pemerintah atau dianggap tidak punya pikiran yang
sejalan atau mau sejalan dengan pikiran resmi
pemerintah.
Kalau ada pemimpin yang memperlihatkan prestasi yang
bagus sehingga menjadi populer di kalangan rakyat, dan
dianggap bisa menjadi saingannya, Soeharto langsung
mengucilkannya sehingga keluar dari "sistem". Yang
menonjol adalah H. Ali Sadikin sebagai Gubernur
Jakarta (1966-1977) yang telah berhasil membangun ibu
kota sehingga menjadi kebanggaan rakyatnya.
Artinya, prestasinya sebagai administrator boleh
dikatakan luar biasa. Setelah habis masa jabatannya,
oleh Soeharto hanya diberi kesempatan memimpin urusan
sepak bola. Ditutup segala kemungkinannya untuk muncul
sebagai pemimpin masyarakat apalagi sebagai
administrator dalam pemerintahan, lalu hak-hak
sipilnya dilucuti secara tidak resmi dan aktivitasnya
diberangus.
Artinya, Soeharto telah menyia-nyiakan orang yang
punya bakat mengatur pemerintahan, padahal orang yang
begitu sangat jarang di Indonesia. Hal itu akibat dari
mental dan sistem yang dibangun Soeharto.
Dengan alasan bahwa pembangunan ekonomi harus
didahulukan, pemerintah Soeharto mengabaikan
pembangunan bidang-bidang lainnya, terutama bidang
politik yang bahkan dengan sengaja dijauhi karena
dianggap menghalangi pembangunan ekonomi. Nasionalisme
dikalahkan globalisme yang masuk ke negeri kita
didukung oleh modal besar dan sistem kapitalisme.
Sekarang, setelah munculnya pengakuan John Perkins dan
berbagai studi lain menjadi jelas bahwa hal itu
direncanakan untuk kepentingan perusahaan di
negara-negara maju yang hendak mengeruk kekayaan
negara kita. Presiden Soeharto dengan sistemnya,
seperti juga presiden-presiden lain di negara-negara
lain yang kaya minyak, dijadikan alat kaum kapitalis
itu dengan memberinya kesempatan untuk melakukan
korupsi. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana
kepentingan mereka dilindungi oleh rezim yang
didukungnya.
Soeharto bukan saja telah melakukan korupsi yang oleh
PBB dianggap paling besar di dunia, melainkan juga
telah merusak mentalitas bangsa kita secara
keseluruhan sehingga kita menjadi bangsa paria di
antara bangsa-bangsa lain. Kalau besarnya korupsi
mungkin dapat (kalau mau!) diusut jumlahnya dan
mungkin uangnya dapat diambil kembali, tetapi
kerusakan yang ditimbulkan dalam mentalitas bangsa
yang menjadi busuk sukar dihitung, dan kita tidak tahu
bagaimana cara mengobatinya serta berapa lama waktu
yang dibutuhkan untuk itu.***
Penulis, budayawan.
Penulis:
Back
© 2007 - Pikiran Rakyat Bandung
____________________________________________________________________________________
Never miss a thing. Make Yahoo your home page.
http://www.yahoo.com/r/hs
