Bisa Lebih Parah Katimbang Afrika 07-08-2008
Konperensi Aids sedunia di Mexico melaporkan epidemi Aids di Indonssia dan negara-negara Asia lainnya akan lebih parah katimbang Afrika. Bagaimana tanggapan pengamat masalah aids Dr. Dédé Oetomo ihwal perkembangan yang memprihatinkan ini? act-040218_aids.jpgDédé Oetomo [DO]: Saya nggak tahu apakah akan menjadi lebih parah dari Afrika, itu perkiraannya kalau kita tidak berbuat apa-apa gitu. Jadi mudah-mudahan kita berbuat sesuatu ya. Dalam lima tahun terakhir, di Indonesia epideminya masih terkonsentrasi pada pengguna narkotik suntik, pada pekerja seks perempuan dan waria dan juga pada laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki kan. Nah, pada populasi-populasi ini angkanya memang dalam lima tahun terakhir ini melonjak 100% rata-rata. Melonjak Radio Nederland Wereldomroep [RNW]: Tapi apakah ini juga diakui oleh pemerintah? DO: Diakui, jadi ini angka-angka pemerintah sendiri. Dari segi keterbukaan, sudah terbuka sekali estimasi pemerintah sekarang ini sudah sekitar 200ribu. Cuma memang kalau dibiarkan tanpa kita berbuat sesuatu itu memang bisa melonjak cukup tinggi gitu. Saya kira perlu disebutkan khusus juga bahwa di tanah Papua epideminya sudah masuk ke penduduk biasa, masyarakat biasa. Per jumlah penduduk lima belas kali dari Indonesia selebihnya. RNW: Dan yang menjadi masalah juga, Anda sudah mengatakan pemerintah pusat sudah terbuka, tapi pemerintah daerahnya sekarang kan ada otonomi daerah gitu? DO: Betul, memang ini menjadi persoalan, tapi ya ini yang perlu dikerjakan. Yang agak mengkhawatirkan sebetulnya, di beberapa daerah itu hampir nggak ada kegiatan HIV samasekali. Nah, ini yang membuat kita agak khawatir. Tapi kalau mau optimis sebetulnya kita bisa katakan bahwa di Medan sekarang ada program dan mulai menyebar ke kota-kota sekitarnya. Di Banda Aceh dalam setahun ada program berbagai populasi. Cuma memang ada kosong-kosong gitu, seperti Sumatera Barat masih ada kosong-kosong gitu ya. Lokalisasi RNW: Tapi maksud saya tidak hanya masalah program, tapi juga masalah kebijakan polisi ya, dalam mengejar-ngejar PKS misalnya? DO: Ya, memang itu memang belum selesai, tapi kalau kita lihat sisi optimisnya sudah ada keputusan menteri dalam negeri sebagai anggota KPA, Komisi Penanggulan Aids, memerintahkan gubernur, bupati mau pun walikota untuk mengalokasikan anggaran untuk HIV. Jadi dulu anggaran menunggu pusat, sekarang harus ada anggaran daerah, dan juga yang paling tidak bagus yaitu melibatkan masyarakat. RNW: Tapi kalau pemerintah daerah menerapkan lokalisasi harus ditutup karena syariat islam dan sebagainya, bagaimana itu? DO: Itu yang sebetulnya memang harus diadvokasi ya, jadi bagaimana mengingatkan pemerintah daerah menutup lokalisasi itu tidak cerdas dan bahkan merugikan misalnya. Bahwa mengejar-ngejar waria dan gay yang feminin di jalan itu atau merazzia mereka juga nggak menyelesaikan masalah. Organisasi masyarakat yang sudah cukup kuat untuk tawar-menawar dengan pemerintah sih bisa sebetulnya. Jadi harus diusahakan sebetulnya, memang ada kekhawatiran itu. RNW: Tapi ini ada berita dari Koran Tempo, sepuluh kecamatan di Tangerang katanya sudah endemi HIV/Aids. Dan dari kesepuluh itu ternyata sangat mengkhawatirkan karena lokalisasinya di tutup dan sebagainya dan yang menyebarkan virus itu, menurut berita ini pekerja seks komersial. DO: Sebetulnya bukan dengan maksud untuk ceroboh ya, angka di pekerja seks perempuan termasuk rendah. Yang tinggi itu pada pengguna narkotik suntik. Sekarang untuk Jakarta misalnya 59% itu HIV positif. Ya dengan segala hormat kepada teman-teman dari media, kadang-kadang mereka juga kurang mengikuti analisa terakhir, atau kita juga bisa salahkah bahwa kami-kami di organisasi HIV kurang bisa menjelaskannya gitu. Terlambat RNW: Tapi yang mencolok bagi saya, Tangerang itu kan pemerintah daerahnya sangat ketat. Bahkan saya juga membaca menerapkan syariat islam juga di sana? DO: Sebetulnya menerapkan perda yang berdasarkan syariat islam. Kita juga tahu bahwa hukum bukan jawaban segala-galanya ya, itu yang sering dilupakan orang juga. Entah bagaimana, ini memang ada satu kesimpulan dari orang-orang yang mengkaji tentang perda-perda syariah ini, itu rata-rata mereka meniru. Jadi katakanlah misalnya Tangerang mengeluarkan atau siapa dulu mungkin Padang misalnya lalu praktis diambil dari file computer lalu diganti nama daerahnya dan itu tampaknya merupakan kapital politik ya, untuk pemilihan umum, untuk pemilihan bupati, walikota seperti itu. Tapi barangkali niat sesungguhnya untuk betul-betul menerepkan itu juga tidak terlalu kuat. Dan juga kalau untuk angka-angka HIV kan bisa kita lihat bahwa itu terjadinya mungkin beberapa tahun yang lalu penularannya. Kita sedang advokasi juga supaya tokoh-tokoh agama, satu, tidak hanya misalnya mengkaitkannya dengan tindakan moral ya. Yang kedua sebetulnya supaya mau mendampingi orang bukan hanya ketika mau meninggal. Kritik saya terhadap para tokoh agama mereka siap mendampingi kalau orang mau meninggal. Ini sudah terlambat. Ketika diajak untuk pencegahan mereka takut atau jijik, atau apa begitu. Dan saya kira itu akan menjadi berubah ketika tokoh agama sendiri ada yang sero positif, karena mereka pada nggak tes sih! Lho, di Afrika Selatan kan ada itu ikatan imam yang sero positif, di Irlandia ada ikatan pastor yang sero positif, apa yang membedakan mereka dari manusia biasa? Citation: http://www.ranesi.nl/arsipaktua/indonesia060905/hiv_aids_parah
