DPD: Stop Pemekaran Daerah Untuk Tekan Anggaran
Angga Aliya ZR Firdaus - detikFinance
Ginandjar (dok Detikcom)
Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemerintah untuk menghentikan
pemekaran daerah. Langkah pemekaran daerah itu dinilai tidak mensejahterakan
rakyat, bahkan justru merugikan karena menyedot banyak anggaran.
Hal tersebut yang dilontarkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar
Kartasasmita disela Sidang Paripurna di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat
(22/8/2008).
Menurut Ginandjar, semakin banyak pemekaran daerah, maka semakin membutuhkan
banyak biaya untuk mendanai administrasi pemerintah daerah dan gaji-gaji
pegawainya. Sehingga, anggaran yang seharusnya bisa langsung sampai ke
masyarakat pun mau tak mau berkurang. Hal ini tentunya akan berdampak pada
meningkatnya kemiskinan di suatu daerah.
"Yang terjadi malah pembagian kemiskinan. Bukannya rakyatnya semakin sejahtera
tapi malah bertambah miskin. Pemekaran ini kita stop saja dulu, baru kedepan
nanti kita pikirkan kembali. Tahun lalu sudah kita katakan seperti itu,"
katanya.
Ia mencontohkan, jika terjadi pemekaran provinsi sehingga jumlah provinsi RI
menjadi sekitar 40-50 provinsi, maka dibutuhkan lebih banyak biaya untuk
mendanai administrasi dan gaji pegawai tiap provinsi baru. Apalagi jika
pemekaran yang terjadi ada di tingkatan kabupaten sehingga jumlah kabupaten RI
mencapai 500 kabupaten.
