ti KOMPAS poe ieu 9 desember 2008
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/09/01103994/induk.melejit.kembaran.merana
50 Tahun Sunda Kecil
Induk Melejit, Kembaran Merana
KOMPAS/AYU SULISTYOWATI /
Kios suvenir di Pantai Kuta adalah salah satu ikon dari melambungnya
perekonomian masyarakat Bali dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur
dan Nusa Tenggara Barat. Padahal, ketiganya pada awalnya adalah Sunda Kecil,
satu kesatuan provinsi. Perjalanan Sunda Kecil mesti menjadi pelajaran agar
kelatahan mengejar pemekaran tidak terus berlanjut. Kuasa tidak punya makna
tanpa penyejahteraan.
Selasa, 9 Desember 2008 | 03:00 WIB
Oleh FRANS SARONG
Inilah kali pertama kita kehilangan. Sunda Kecil, gugusan pulau dari Bali
hingga Flores itu hanya berusia empat tahun (1950-1954) sebagai satu provinsi.
Rupanya, pengalaman kehilangan itu terus terjadi dan umumnya dibarengi "proses
jurang pemisah" kesejahteraan.
Sunda Kecil adalah satu dari 10 provinsi pertama Republik Indonesia yang
dibentuk berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 1950, Agustus 1950.
Beribu kota di Singaraja, pesisir utara Pulau Bali, Sunda Kecil meliputi
wilayah sangat luas, yakni Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Timor (bagian NTT),
Sumba, Alor, Lembata, Adonara, Rote, Sabu, dan sejumlah pulau kecil di
sekitarnya. Sunda Kecil kemudian berganti nama menjadi Nusa Tenggara Tenggara
(Nusra) berdasarkan UU Darurat No 9/1954. Nama Nusra sebenarnya telah
digulirkan sebelumnya oleh Menteri P dan K saat itu, Prof M Yamin, pada
kesempatan rapat pendidikan di Kupang, Pulau Timor, tahun 1953.
Nama Nusra pun ternyata hanya bertahan empat tahun. Sunda Kecil atau Nusra
secara resmi menghilang dari administrasi pemerintahan tahun 1958. Itu terjadi
menyusul pemekaran Sunda Kecil atau Nusra menjadi tiga provinsi: Bali, Nusa
Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Ketiga provinsi itu resmi
lahir berdasarkan UU No 64/1958, tanggal 20 Desember 1958.
Sesuai pembagian wilayahnya, Provinsi Bali meliputi Pulau Bali, Nusa Penida,
Nusa Lembongan, dan sejumlah pulau kecil di sekitarnya. NTB dengan wilayah
meliputi Pulau Lombok, Sumbawa, dan sejumlah pulau di sekitarnya. Sementara NTT
meliputi Flores, Timor (bagian barat), Sumba, Alor, Lembata, Adonara, Solor,
Sabu, Rote, dan ratusan pulau kecil lainnya.
Catatan sejumlah sumber menggambarkan, derap Sunda Kecil sejak lahir hingga
pemekarannya masih berkondisi rata-rata sama, yakni sama-sama termasuk kawasan
terisolasi dan miskin.
Buku Republik Indonesia Provinsi Sunda Kecil (1953), misalnya, bahkan memberi
contoh Bali sendiri, yang kini termasuk provinsi kaya di Indonesia, justru
tidak pada waktunya mengetahui kalau Indonesia telah memproklamasikan
kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Warga Bali baru mengetahui secara pasti
peristiwa proklamasi kemerdekaan itu akhir Agustus 1945, setelah mereka
mengirim utusan pemudanya ke Jawa untuk mengonfirmasi masalah itu.
Keterisolasian masih jadi kendala lambatnya penyebaran informasi.
Contoh lainnya, perekonomian Suda Kecil rata rata berwajah sama: seret. Bali
saat itu hanya memiliki satu bank, yakni Bapindo di Singaraja. Fasilitas jalan
pun belum memadai. Sebagian wilayah masih terisolasi, mulai dari Bali, Lombok,
Sumbawa, hingga Flores, Sumba, dan Timor. Yang relatif lancar adalah lalu
lintas perhubungan laut karena tersedia tiga kapal kecil milik pemerintah Sunda
Kecil.
Sejumlah kota di Sunda Kecil pada saat yang sama ternyata sudah memiliki
bandara yang bisa didarati pesawat. Sebut, misalnya, Singaraja (Bali), Bima
(Sumbawa), Maumere dan Mbay (Flores), Kupang (Timor) dan Waingapu (Sumba).
Sebaliknya, Mataram di Lombok saat itu justru belum memiliki bandara.
Merujuk pembagian wilayah menjadi tiga provinsi, maka tahun ini atau tepatnya
pada 20 Desember 2008, genap 50 tahun Provinsi Sunda Kecil atau Nusra berlalu.
Jika pemekaran itu sebagai model penguatan otonomi daerah masa lalu, tidak
berlebihan menyebutnya contoh pemekaran yang gagal. "Saya sependapat, itu
contoh pemekaran yang gagal," tutur Pius Rengka SH MSc, Senin (24/11) di Kupang
(NTT).
Penilaian anggota DPRD NTT itu tentu tak berlebihan. Perjalanan ketiga provinsi
selama setengah abad ini menunjukkan hanya induknya-Provinsi Bali- yang
berhasil lepas dari keterisolasian dan kemiskinan sebagaimana kondisi awal
Sunda Kecil umumnya tahun 1950-an.
Bahkan Bali kini glamour, molek, kaya, dan mendunia karena industri pariwisata.
Sejak tahun 1980-an, Bali tiap hari dikunjungi sedikitnya 1.500 orang wisatawan
asing dari berbagai penjuru dunia.
Data BPS (2007) menyebutkan tiap warga Bali kini mengantongi penghasilan Rp
11,18 juta per tahun. Itu berarti terus naik dari Rp 10,89 juta (2006) atau Rp
9,35 juta tahun 2005. Bahkan, Gubernur Bali Mangku Pastika yang baru menempati
posisinya 28 Agustus 2008 sudah sesumbar selama lima tahun kepepimpinannya akan
menaikkan pendapatan warganya rata-rata dua kali lipat.
Pada periode sama, pendapatan rata rata masyarakat NTB mencapai Rp 7,3 juta.
Itu berarti mengalami kenaikan cukup signifikan, sekitar 7,33 persen dari Rp
6,6 juta tahun 2006.
Sebaliknya, pendapatan per kapita NTT tahun 2007 hanya sekitar Rp 3,6 juta. Itu
berarti hanya naik sedikit sekali dari tahun sebelumnya Rp 2,9 juta (2005) dan
Rp 3,2 juta (2006).
Dengan Rp 3,6 juta per tahun, artinya penghasilan warga NTT hanya sekitar Rp
10.000 per hari. Menggunakan kriteria Bank Dunia tentang masyarakat miskin
berpenghasilan di bawah 2 dollar AS (sekitar Rp 23.000) per hari, maka seluruh
warga NTT masuk kriteria di bawah kemiskinan.
Kampung Bioni, Ape, dan sejumlah kampung lain di sekitarnya di Kecamatan
Numpeno, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), adalah kampung-kampung yang
terisolir. Meski jaraknya hanya sekitar 30 km dari Kefamenanu, kota Kabupaten
TTU, atau 200 km dari Kupang, Biono dan tetangganya Ape.
Seperti diakui Nadus Tlaan (38), Petrus Kaet (46), Martinus Nino (42), dan
sejumlah warga setempat, hampir setiap tahun mereka harus bergantung dari buah
asam untuk menyambung hidup, terutama saat panen jagung gagal. Buah asam yang
dipetik dari kawasan hutan kemudian dijual untuk membeli beras atau jagung.
Dengan harga jual Rp 1.500-Rp 1.750 per kilogram (kg), berarti harus menjual 3
kg asam untuk memperoleh 1 kilogram beras yang berharga Rp 5.000.
Termiskin keempat
Pius Rengka menyebutkan, NTT adalah provinsi termiskin keempat di Indonesia.
Jumlah warganya yang miskin tidak pernah berkurang, malah setiap tahun terus
bertambah. NTT yang kini berpenduduk 4,4 juta jiwa, lebih dari 60 persen di
antaranya adalah kelompok masyarakat miskin. Ketertinggalan NTT adalah contoh
kegagalan pemekaran masa awal pemerintahan RI. Contoh ini selayaknya menjadi
masukan berharga seiring meluasnya euforia pemekaran daerah dewasa ini. Jangan
sampai pemekaran itu justru hanya memperluas atau memisahkan kantong kemiskinan
di negeri ini.
Katanya pemerintah NTT menjadi lemah dan tidak berdaya karena hampir sepenuhnya
bergantung pada pihak luar sebagai "pemilik modal", dalam hal ini pemerintah
pusat. Lebih dari 75 persen APBD NTT dari tahun ke tahun bersumber dari dari
pemerintah pusat. Kondisi itu diperparah oleh perilaku para pejabatnya yang
korup. Mengutip Indonesia Corruption Watch, NTT saat ini adalah provinsi ketiga
paling korup di Indonesia.
Dalam konteks perjalanan Sunda Kecil, Bali ibarat provinsi induk yang jauh
lebih sejahtera. Mungkinkah Bali rela tampil sebagai bapak angkat setidaknya
dalam industri pariwisata bagi kembarannya?
