> aya warta pemilu ti Gatra dinten ieu...
>
> Pemilu `99 Lebih Curang
>
> Jakarta, 16 April 2009 06:32
> Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pemilihan umum (pemilu)
> 1999, Edwin Henawan Soekowati, mengungkapkan, tak tepat menganggap pemilu 9
> April 2009 merupakan pemilu terburuk karena pemilu 1999 justru lebih buruk,
> tetapi tidak banyak diungkap mengingat saat itu semua orang termasuk elite
> politik terbuai euforia reformasi.
>
> "Persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 1999 lebih buruk, bahkan saya
> dan kawan-kawan anggota KPU (waktu itu) tidak bisa mengakses data pemilih.
> Data pemilih setiap dapil (daerah pemilihan) juga tidak bisa diketahui," kata
> Edwin, di Jakarta, Rabu (15/4).
>
> Edwin mengatakan hal tersebut terkait penilaian sejumlah tokoh, pemilu 2009
> merupakan pemilu terburuk. Tokoh-tokoh dari partai yang merasa dirugikan
> karena persoalan DPT sedang menggalang koalisi.
>
> Menurut Edwin, pihaknya menyampaikan penghargaan kepada elite-elite parpol
> yang sedang menggalang kekuatan untuk mempersoalkan DPT. "Namun patut
> disesalkan reaksi seperti itu justru disampaikan Megawati dan Gus Dur.
> Mengapa beliau berdua tak bereaksi terkait kecurangan pada pemilu 1999,"
> katanya.
>
> Ratusan kecurangan dan pelangaran terjadi pemilu 1999, dan tidak ada proses.
> "Datanya masih ada, jumahnya ratusan," kata Edwin, anggota KPU untuk pemilu
> 1999 dari Partai Nasional Demokrat.
>
> Pemilu 1999 bukan hanya diwarnai kejanggalan DPT, tetapi keabsahan pemilu itu
> juga tidak sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pemilu. Kala
> itu, anggota KPU sebanyak 53 orang terdiri atas 48 pimpinan partai politik
> dan lima orang mewakili pemerintah.
>
> Wakil pemerintah, antara lain Rudini yang kemudian menjadi Ketua KPU dan
> Adnan Buyung Nasution. Berdasarkan UU Tentang Pemilu, hasil pemilu ditetapkan
> melalui berita acara yang ditandatangani minimal 2/3 anggota KPU. Artinya,
> hasil pemilu harus ditandatangani minimal 35 anggota KPU.
>
> Ternyata hasil pemilu hanya ditandatangani 20-an anggota KPU. "Yang lain
> tidak tanda tangan hasil pemilu karena temuan kecurangan yang jumlahnya
> ratusan itu tidak ditindaklanjuti," katanya.
>
> Dengan tidak ditandatangani 2/3 anggota KPU sesuai ketentuan dalam UU Tentang
> Pemilu, sebenarnya pemilu 1999 tidak sah karena tidak ditandatangani 2/3
> anggota KPU, walaupun kemudian ditandatangani presiden BJ Habibie. "Tetapi
> Gus Dur dan PDIP sebagai pemenang pemilu tidak bereaksi apa-apa. Jadi, aneh
> kalau sekarang Gus Dur dan Megawati berteriak keras. Mengapa mereka dulu
> diam?" tanyanya.
>
> Edwin mengatakan, tidak fair jika PDI Perjuangan saat ini bereaksi, padahal
> pada pemilu 1999 juga banyak terjadi kecurangan. "Sebagai pemenang, dulu PDIP
> tidak bereaksi terhadap kecurangan yang terjadi," katanya.
>
> Terkait reaksi sejumlah tokoh terkait pemilu 2009, Edwin mengemukakan, sikap
> itu sebagai reaksi atas kekaahan. "Mereka teriak-teriak karena kalah. Dulu
> menikmati kemenangan tidak bereaksi terhadap kecurangan," katanya.
>
> Reaksi itu, lanjutnya, juga mencerminkan sikap tidak mau kalah. "Kalau tidak
> puas atau menganggap pemilu ini curang, ajukan saja ke pengadilan," katanya.
>
> Persoalan DPT yang diributkan sejumlah elite parpol, menurut Edwin, juga
> karena DPR yang menghilangkan peran Panitia Pedaftaran Pemilih dalam UU
> Tentang Pemilu. "DPR yang menyusun UU tentang Pemilu seperti ini. Begitu
> kalah, langsung teriak," katanya.
>
> Sebaiknya, pihak yang mengalami kekalahan menerima kekalahan. "Yang kalah, ya
> sudah terima saja kekalahan. Maju lagi lima tahun mendatang," katanya.
>
> Edwin juga menyatakan, para elite politik yang mengalami kekalahan pada
> pemilu 2009 masih berpeluang untuk maju lagi pada pemilu 2014. "Di India,
> pemimpinnya sudah berusia 70 tahun. Jadi masih ada peluang di pemilu
> mendatang. Nggak masalah maju lagi," katanya. [EL, Ant]
>
