Hehehe,,kesel nya wa? Acep Zamzam Noor teh putrana Ajengan Ilyas ti Cipasung. Kantos nyuprih Elmu di Perugia, Itali. Sajak-sajakna dina basa Sunda nu kakumpulkeun dina bukuna 'Dayeuh Matapoe', kungsi meunang pinilih ti LBSS. Sajak-sajakna nu basa Indonesia bisa jadi ciri angkatan 2000 (mun tea mah aya angkatan). Jigana eta orasi teh puguh curhat, da kuring di millist ge ngan ngadon curhat. Geus ngambay kitu oge kurang jelas nya? Sok komo nu mosting email kawas kuring, nu sauted-sauted...
baktos -AG- --- On Wed, 4/29/09, H Surtiwa <[email protected]> wrote: From: H Surtiwa <[email protected]> Subject: Re: [Urang Sunda] TEKS ORASI ACEP ZAMZAM NOOR To: [email protected] Date: Wednesday, April 29, 2009, 1:39 PM Waduh..maca anu didongengkeun dina sambutan memang lucu..hayang seri kalakuan rakyat Indo, mahaman anu pidato atawa tepatna anu curhat ..watir pisan...meuni panjang eta sambutan teh...bener2 Curhat..tapi teu jelas kamana maksudna...ngan Golput wae anu ditonjolkeun (level 3). Ngiring prihatin kanu kapasa ngadangukeun lami pisan kesel meureunan... . On 4/29/09, A Gunawan <rotan...@yahoo. com> wrote: Ieu teks orasi Kang Acep Zamzam Noor dina acara Pengajian sastra Majelis Sastra Bandung. Kenging tina facebook. Punten teu disundakeun, nyanggakeun. _AG_ KEINGINAN DAN NIAT BURUK Orasi Budaya :Acep Zamzam Noor Pada PENGAJIAN SASTRA #4 Selasa, 28 April 2009, di gedung Indonesia menggugat Bandung Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan pengharggaan kepada Majelis Sastra Bandung yang telah mengundang saya untuk menyampaikan orasi di tempat yang mulia ini. Meskipun orasinya dalam kontek budaya namun tema yang disodorkan ada kaitannya dengan situasi politik akhir-akhir ini. Sebenarnya saya bukanlah pengamat politik, saya juga kurang paham teori-teori politik. Saya hanyalah seorang penyair yang pekerjaan utamanya menulis puisi. Tentu saja sebagai penyair saya juga mempunyai perhatian sekaligus keprihatinan terhadap kondisi bangsa yang dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun rasanya semakin tidak menentu. Dan puncak dari semua ketidakmenentuan itu adalah kelucuan. Bukankah sesuatu yang absurd pada akhirnya selalu melahirkan kelucuan? Dan kelucuan inilah barangkali yang tengah dipersembahkan negara untuk menghibur rakyatnya agar tetap bisa tersenyum dalam segala kesusahannya. Saya tidak akan merinci bagaimana kelucuan-kelucuan yang terjadi sejak persiapan pemilu, masa sosialisasi, berlangsungnya kampanye sampai perhitungan suara. Semua media massa, baik koran maupun televisi, sudah cukup lengkap memberitakan bagaimana peristiwa-peristiwa yang sering tak masuk akal terjadi di berbagai daerah. Sebuah kenyataan yang telah membuat para pelawak dan aktor handal negeri ini seakan mati kutu. Para pelawak dan aktor kalah jauh aktingnya dibanding para caleg yang bermain secara total-football itu. Sementara kelompok-kelompok teater juga telah merasa kehabisan ide karena semua sandiwara, mulai dari tragedi sampai komedi, sudah dimainkan dengan sempurna oleh partai-partai peserta pemilu. Para hadirin sekalian … Berikutnya, pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat atas kemenangan golput di berbagai daerah, termasuk di kota Bandung. Dengan demikian, secara nasional kemenangan golput pada Pemilu 2009 ini hanya tinggal menunggu waktu. Sungguh saya salut pada seniman-seniman seperti Tisna Sanjaya, Isa Perkasa, Rahmat Jabaril, Matdon, Deddy Koral dan lain-lain yang bukan hanya mensosialisakan “paham” golput namun juga mengkampanyekannya secara langsung ke tengah-tengah masyarakat, sekalipun dalam bentuk kesenian. Seniman-seniman ini bukan hanya bergerak pada saat pemilu legislatif, namun sudah jauh-jauh hari semenjak dilangsungkannya pilgub dan pilwalkot, yang juga dimenangkan dengan gemilang oleh golput. Di Tasikmalaya, daerah tempat saya tinggal dan berkiprah, alhamdulillah golput menuai hasil yang memuaskan juga. Hasil ini merupakan buah dari sebuah proses panjang dalam upaya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Tahun 1999 saya dan teman-teman mendirikan Partai Nurul Sembako (PNS), sebuah partai yang pada awalnya merupakan grup kasidah yang biasa memusikalisasikan puisi. Sebagai partai lokal yang tugasnya meledek partai-partai lain, PNS tentu mempunyai kepengurusan yang lengkap, juga mempunyai azas yang jelas. Namun sekretariatnya selalu berpindah-pindah, dan anggotanya berganti-ganti. Sedang mottonya adalah “memenuhi kebutuhan sehari-hari”. Dalam memberikan pendidikan politik pada masyarakat, yang pertama-tama adalah menanamkan sikap kritis terhadap keberadaan partai, baik partai lama maupun baru. Pendidikan politik ini dilakukan lewat gerakan spanduk yang dipasang di sudut-sudut kota layaknya iklan layanan masyarakat. Selain lewat spanduk, berbagai kritik atau wacana yang berkembang, termasuk anjuran untuk golput, juga disosialisasikan lewat forum-forum diskusi, pementasan kesenian maupun talkshow di radio. Baru pada Pemilu 2004 kampanye golput secara langsung digelar di jalan-jalan dan kemudian menjadi tradisi sampai sekarang. Bahkan tanpa ada pilkada atau pemilu pun, kalau memang lagi ingin bergembira secara spontan kami bisa menggelar karnaval kapan saja. Sebenarnya mengkampanyekan golput bentuknya bisa macam-macam, tapi yang paling mengasyikan kami adalah lewat karnaval. Selain menantang kreativitas para pesertanya, juga bisa menjadi semacam contoh bagi partai-partai lain bagaimana menggelar arak-arakan yang tidak membuat takut masyarakat. Juga bagaimana menggelar kampanye yang menggembirakan, baik bagi yang mengikuti maupun yang menontonnya. Yang terlibat dalam karnaval-karnaval golput di Tasikmalaya bukan hanya komunitas-komunitas kesenian saja, namun sejumlah LSM, ormas, pesantren, madrasah serta para aktivis politik yang sedang kecewa juga turut serta. Godi Suwarna dari padepokannya di Ciamis selalu mengirimkan penari-penarinya yang cantik sebagai kontingen khusus. Komunitas waria kadang diundang untuk menyemarakkan suasana. Mereka semua menyanyi dan berjoget. “Bagi Kita Sebagai Rakyat, Partai Tak Penting-penting Amat”, “Memilih Atau Tidak Memilih Adalah Hak Warga Negara”, “Jadikan Golput Sebagai Gaya Hidup”, “Pilkada? Emangnya Gue Pikirin”, “Tidur Yang Paling Enak Adalah Tidur Saat Hari Pencoblosan” adalah beberapa spanduk yang biasa diusung dalam karnaval. Dalam konstitusi kita, memilih atau memberikan suara dalam pemilu (juga pilkada dan pilpres) hanyalah sebatas hak, bukan merupakan kewajiban. Dan yang namanya hak bisa digunakan bisa juga tidak, tergantung situasi. Apabila semua caleg dalam pemilu (atau kandidat dalam pilkada dan pilpres) tak ada seorang pun yang bisa dipercaya, maka kita tak perlu memaksakan diri untuk memilih. Sebab jika ternyata yang dipilih koruptor tentunya kita harus ikut bertanggung- jawab. Kepada teman-teman saya selalu menyarankan untuk menjadikan golput sebagai gaya hidup, sebagai keasyikan dan kegembiraan dalam menjalani kehidupan, sebagai sikap dan perilaku keseharian. Ini semacam latihan spiritual untuk membiasakan bersikap kritis serta bertanggung- jawab. Paling tidak pada diri sendiri. Saya percaya bahwa golput merupakan hidayah yang hanya akan hinggap pada orang-orang tertentu yang sudah tercerahkan mata batinnya. Dalam versi saya, golput sama sekali tak ada kaitannya dengan sakit hati karena gagal menjadi caleg atau ketua partai misalnya. Juga bukan disebabkan karena partai saya, Partai Nurul Sembako, tak bisa ikut pemilu. Dalam beberapa hal, saya malah yakin golput merupakan sebuah kearifan. Hanya orang-orang arif yang paham bahwa memilih harus dengan kesadaran dan penuh rasa tanggung-jawab. Bukan sekedar ikut-ikutan apalagi karena dibayar. Hanya orang-orang arif yang tahu mana caleg yang bisa dipercaya mana yang tidak. Mana caleg pejuang, mana pelamar kerja dan mana penjahat. Dan kearifan semacam ini tak ada hubungannya dengan kealiman, kekiaian atau katakanlah ketokohan seseorang. Bukankah sekarang para kiai justru sedang berlomba menjadi broker politik, bahkan tanpa merasa risih mereka menjadi jurkam calon-calon koruptor? Saya kira ada baiknya para kiai dan politisi mulai belajar mengapresiasi puisi, agar jika sekali waktu mereka ingin golput alasannya bukan disebabkan frustrasi karena partai yang didukungnya gagal ikut pemilu. Apakah semua caleg yang ikut dalam pemilu kali ini benar-benar tak bisa dipercaya? Tentu saja tidak semuanya, pasti ada satu dua orang yang masih punya integritas dan niat baik. Bukankah di antara ribuan caleg terdapat sejumlah aktivis LSM, intelektual, kiai, pengusaha dan artis yang mestinya bisa diharapkan berbuat sesuatu untuk rakyat. Namun dalam sebuah bangunan sistem politik yang sudah begitu mencengkeram, segelintir yang punya niat baik tersebut menjadi tidak berarti apa-apa. Mereka akan tergerus baik sikap, mental maupun spiritualnya. Sampai sekarang saya belum mendengar ada aktivis, intelektual maupun kiai yang setelah menjadi wakil rakyat mampu memberikan pencerahan di tengah kekisruhan dunia politik kita. Alih-alih memberi pencerahan, malah merekalah yang masuk penjara karena terjebak korupsi. Tiba-tiba saya jadi teringat, beberapa tahun lalu World Business Enviroment Survey mengadakan survey di 81 negara, dan hasil survey itu menyebutkan bahwa para politisi Indonesia berada pada rangking tertinggi dalam hal ketidakjujuran. Sedangkan menurut survey lain mengenai intergritas dan kinerja, para politisi Indonesia justru berada di urutan paling bawah, bahkan jauh di bawah integritas dan kinerja para pegawai kantor pos. Saya juga teringat, dulu di awal-awal reformasi beberapa teman (seniman, aktivis, dosen maupun dari kalangan pesantren) datang kepada saya untuk mendiskusikan keinginannya terjun ke dunia politik. Tentu saja mereka tidak datang bersamaan. Ketika saya tanya apa niat dan tujuannya berpolitik, rata-rata mereka menjawab karena ingin mengadakan perubahan dari dalam. “Kalau berada di luar sistem kita cuma bisa teriak-teriak saja, tak bisa berbuat apa-apa… ” kata mereka dengan penuh semangat. “Saya ingin memberikan sumbangsih buat masyarakat, khususnya warga NU…” kata teman yang lain. “Itu niat yang bagus, hanya saja yang nanti akan berubah bukan sistem atau partainya, tapi malah kamu sendiri …” begitulah jawaban saya. Lalu saya memberi sedikit pandangan, bahwa partai bukan satu-satunya tempat untuk berpolitik. Begitu juga lembaga-lembaga baru seperti KPU. Dan yang perlu diingat bahwa yang namanya politik banyak macamnya, bukan hanya politik praktis. Bahwa berpolitik bukan hanya menjadi caleg saja, menjadi petani juga termasuk berpolitik. Ada yang memahami pandangan saya, ada juga yang nekad maju terus. Hasilnya ada yang terpilih dan kemudian sikapnya berubah drastis dalam waktu singkat. Tapi tak sedikit juga yang stres karena tidak berhasil. Lalu saya teringat pada Mulyana W. Kusuma, Nazaruddin Syamsuddin, K.H. Said Aqil Al-Munawwar, Kurdi Mukti, Yahya Zaini, Al-Amin Nur Nasution, Bulyan Royan, Hamka Yamdou, Anthony Zedra Abidin, Yusuf Emir Faisal, Emir Moeis, Abdul Hadi Jamal, Sujud Sirojuddin, Azwar Chesputra, Fahri Andi, Sarjan Tahir, Suharso Mandarfa, Malkan Amin, Rama Pratama, Jhony Allen Marbun, Enggartiasto Lukito, Johan Suharso, Danny Setiawan, Ijudin Budhiana dan masih banyak lagi. Mereka sebelumnya adalah para aktivis yang hebat, intelektual yang cemerlang, kiai kenamaan, juga santri yang mungkin juga punya tekad untuk mengadakan perubahan dari dalam, namun kenyataannya malah terjerat sejumlah kasus. Di negeri ini intelektualitas dan religiusitas memang sudah menjadi persoalan lain, yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan perilaku politik seseorang. Di koran atau televisi para wakil rakyat sering tampil anggun memakai peci dan baju koko. Begitu juga kalau mereka mau diperiksa KPK. Dari pemilu ke pemilu, sebagai penonton saya merasa takjub menyaksikan perilaku para caleg (juga anggota dewan yang sudah terpilih). Namun di antara pemilu-pemilu yang saya amati, pemilu kali ini sungguh merupakan peristiwa yang paling menakjubkan. Peristiwa yang membuat buku kuduk saya berdiri. Sebuah peristiwa teater dengan naskah tragedi sekaligus komedi yang paling menghibur. Jika dulu gambar peserta pemilu yang dipasang pada stiker, poster atau baligo adalah logo partai, sekarang langsung potret caleg, lengkap dengan kumis atau jilbabnya masing-masing. Sungguh sebuah pertunjukan yang memukau. Sebuah fashion show yang dilakukan secara massal. Jalan-jalan meriah dengan berbagai spanduk dan baligo. Tulisan-tulisan lucu bahkan lugu bertebaran di mana-mana, juga pernyataan-pernyata an yang memuji diri sendiri sebagai caleg yang layak dipilih. Ya, namanya juga kampanye, tentu saja mereka akan melupakan rasa risih atau malu yang kemungkinan akan muncul di kemudian hari. Potret para tokoh kenamaan pun disandingkan untuk menambah kharisma sang caleg, seolah antar mereka sudah demikian akrab. Bahkan nama leluhur atau orangtua juga di sebut-sebut. Sebuah paradoks, di satu sisi mereka narsis namun di sisi lain nampak kurang percaya diri. Saya kemudian membayangkan jika mereka tidak terpilih pasti tekanan mentalnya akan jauh lebih berat dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Antisipasi pihak kepolisian, dinas kesehatan dan rumah sakit jiwa untuk menangani korban pemilu bukan sesuatu yang berlebihan. Sebuah antisipasi yang wajar dan memang sudah semestinya dilakukan. Namun ada yang menarik untuk dicatat dari pemilu dengan aturan baru ini, yakni menurunnya fanatisme yang berlebihan terhadap partai. Tak banyak lagi orang yang memperlakukan partai seperti layaknya agama seperti pada pemilu sebelumnya. Para jurkam pun tak terlalu banyak mengumbar ayat-ayat. Di luar para caleg dan keluarganya, masyarakat nampak lebih santai menikmati lelucon-lelucon politik yang tayangkan televisi. Para hadirin sekalian … Sebenarnya wajar jika para penganggur ingin punya pekerjaan, wajar juga yang sudah punya pekerjaan ingin menambah penghasilannya dan yang sudah kaya ingin melipatgandakan kekayaannya. Dan para wakil rakyat sudah menunjukan contoh dengan gamblang: bagaimana caranya mencapai kesejahteraan atau mengumpulkan kekayaan dalam waktu singkat. Maka wajar pula jika kemudian masyarakat tergiur ingin mengikuti jejak mereka. Yang merasa dirinya tokoh atau bekas tokoh ramai-ramai mendirikan partai, dan masyarakat menyambutnya dengan antusias sebagai lapangan pekerjaan baru. Ibu-ibu, janda-janda atau gadis-gadis belia yang mungkin sebelumnya tidak pernah bersentuhan dengan politik, juga ikut-ikutan. Di poster dan baligo mereka berpose habis-habisan, sambil membayangkan dirinya sebagai bintang iklan. Dari berbagai kenyataan di atas saya mengamati bahwa modal para caleg untuk terjun ke dunia politik sebenarnya hanya dua hal. Pertama keinginan, dan kedua niat buruk. Keinginan karena mereka tergiur melihat para wakil rakyat, yang dalam waktu singkat bisa meningkatkan kesejahteraannya secara fantastis. Atau bagi yang sudah kaya tergiur karena ingin melipatgandakan kekayaannya lewat kekuasaan. Tentu mereka juga paham dan maklum mengenai apa-apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan agar bisa terpilih. Mereka juga belajar strategi bagaimana memenangkan sebuah pertarungan dengan menghalalkan semua cara. Lalu yang kedua, yang tadi saya sebut niat buruk adalah rencana yang akan mereka lakukan seandainya terpilih nanti. Rencana ini sudah dipikirkan jauh-jauh hari, terutama dalam kaitan bagaimana mengembalikan uang yang sudah terlanjur dikeluarkan. Uang tersebut bukan hanya harus kembali utuh, tapi harus menjadi tambah banyak lagi. Selain sebagai laba, juga amunisi untuk persiapan mengikuti pemilu berikutnya. Lalu dari mana sumbernya? Kalau mengandalkan gaji resmi tentu tidak akan mencukupi, maka pintar-pintarlah mereka mencari sumber yang tidak resmi. Para hadirin sekalian … Saya jadi tidak bisa membayangkan bagaimana sebuah negara yang permasalahannya begitu komplek ditangani mereka yang modal politiknya hanya dua hal, yakni keinginan dan niat buruk. Saya juga tidak bisa membayangkan bagaimana sebuah negara yang sedang terpuruk seperti Indonesia ini harus dikelola oleh para pencari kerja yang niatnya ingin mengumpulkan harta. Dan kebanyakan dari para pencari kerja tersebut tidak pernah mengukur sejauh mana pengalaman, kemampuan, kesungguhan serta ketulusan dirinya dalam memperjuangkan hak-hak rakyat yang akan diwakilinya nanti. Mereka juga tidak mempertimbangkan sejauh mana kafasitas dan integritas dirinya sebagai pilitisi. Yang penting terpilih. Titik. Jika di masa lalu korupsi merupakan godaan atau cobaan bagi seseorang yang menduduki jabatan tertentu, sekarang korupsi sudah menjadi cita-cita. Sudah menjadi sesuatu yang direncanakan sejak awal. Kenapa demikian? Karena di negara ini politik tidak diperlakukan lagi sebagai ilmu pengetahuan yang di dalamnya terdapat nilai perjuangan, moral, etika dan estetika. Politik hanya dipahami tak lebih dari sekedar cara, kiat, akal bulus atau hobi saja. Bagaimana caranya menang, bagaimana caranya terpilih, bagaimana caranya bertahan selama mungkin. Rasanya wajar jika kemudian kita menyaksikan mereka satu persatu ditangkap KPK, meskipun yang tertangkap hanya yang kebetulan ketiban sial saja. Yang tidak atau belum ketiban sial tentu masih banyak lagi jumlahnya. Namun bagaimana pun menjadi caleg atau wakil rakyat sudah terlanjur menggiurkan. Sudah terlanjur memabukkan. Sudah terlanjur menjadi cita-cita tertinggi bagi sebagian besar masyarakat kita. Dengan demikian menjadi wakil rakyat sudah tidak ada bedanya dengan narkoba, sekali mencoba langsung ketagihan dan sulit berhenti. Sebagai contoh jika seorang caleg kalah pada pemilu kali ini, pada pemilu yang akan datang pasti ingin maju lagi. Begitu seterusnya. Apalagi jika menang, pasti ingin mengulangnya dan mengulangnya lagi. Di sisi lain, saya juga mengamati bahwa menjadi tim sukses ternyata mempunyai efek serupa karena sama-sama mengandung zat adiktif yang membuat pelakunya ketagihan dan sulit berhenti. Apabila jagoannya kalah dalam ajang pilpres misalnya, mereka pasti akan mengualanginya pada ajang pilgub, atau pilbup, pilwalkot dan seterusnya. Dan jika di daerahnya lama tidak ada pilkada mereka akan gelisah dan sakaw sendiri, lalu mencari-cari jadwal pilkada ke daerah-daerah lain. Kalau tidak ada juga, menjadi tim sukses pilkades pun akan dilakoninya. Para hadirin sekalian… Kalau dilihat dari permukaan negara kita sebenarnya sudah sangat demokratis. Berbagai perangkat demokrasi sudah tersedia, yang mungkin belum tentu semuanya dipunyai negara-negara tetangga. DPR, MPR, DPA, Mahkamah Agung sudah ada sejak lama, lalu sekarang ditambah dengan DPD, Mahkamah Konstitusi, KPK, Komnas HAM, KPU, Panwaslu dan sebagainya. Begitu juga pilkada dan pilpres yang dilaksanakan secara langsung, sungguh lompatan demokrasi yang luar biasa. Lalu kurang apa lagi? Dana yang dibutuhkan untuk menggerakkan perangkat-perangkat tersebut tentu sangat besar. Begitu juga dana yang akan diserap oleh tahapan-tahapan demokrasi yang panjang dan berliku. Dan sebesar apapun dana yang dibutuhkan sepertinya akan terus digelontorkan. Namun ada satu hal yang mungkin kita lupakan selama ini, bahwa selengkap dan secanggih apapun perangkat demokrasi yang kita miliki, jika yang menjalankannya bukan orang-orang yang demokratis atau yang mentalnya masih korup, maka hasilnya akan sia-sia. Demokrasi akan menjadi sekedar kamuflase. Para hadirin sekalian … Rasanya saya sudah cukup lama berbicara dan tenggorokan sudah mulai kering. Di akhir pembicaraan sekali lagi saya ingin menyinggung soal golput. Dalam pemahaman saya golput bukanlah pembangkangan terhadap negara, namun sebuah pendidikan politik yang bertujuan memperbaiki kekurangan-kekurang an yang ada. Tentu pendidikan politik jenis ini membutuhkan waktu dan proses yang panjang karena sangat tergantung pada perkembangan mental setiap orang, termasuk mental para politisi sendiri. Bagi rakyat sudah jelas bahwa memberikan suara bukanlah merupakan kewajiban. Sementara tanpa dukungan dan suara rakyat, partai beserta para calegnya menjadi bukan apa-apa. Inilah yang harus direnungkan bersama. Kini biaya demokrasi sudah terlalu mahal dan tidak masuk akal. Rakyat juga semakin lelah untuk mengikutinya. Konsekuensinya golput tidak akan bisa dibendung. Sekarang izinkan saya mengakhiri orasi ini dengan sebuah solusi untuk berhemat. Saya mengusulkan kepada pemerintah agar pemilu yang akan datang tidak lagi ditangani oleh KPU, yang sudah terbukti boros dan kurang profesional. Yang menangani pemilu cukup Depnaker saja. Bukankah mayoritas yang mendaftar menjadi caleg juga adalah mereka yang mencari pekerjaan? Kalau seandainya Depnaker perlu bantuan paska penghitungan suara, Depkes bisa dilibatkan untuk mengurus korban-korban pemilu. Lalu kalau terjadi perselisihan antar caleg atau partai, bisa langsung ditangani kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Bukankah itu sudah tugas mereka? Saya pikir dengan cara ini negara akan jauh lebih berhemat. Terima kasih.
