KAU teh ngan ngarti kana Hutang wungkul..tapi teungarti kunanon
ngahutang..jang naon ngahutang..naon alus gorengna ngahutang
lamaun nagara urang miskin..lamun nagara urang neunghar..perlu
henteu ngahutang..teras kunaon didunya aya hutang...mangpu henteu
magara urang investasi bari teu ngutang...kunaon lobajelema urang
anu kokotetengan neangan hutang...nyieun hutang bayar
hutang...kunaon Pangusaha sukses kulantaran mimitina
ngahutang...sabaaha jelema bangsa urang anu naghutang keur meuli
motor..mobil.imah...mun teu ngahutang hese pisan boh ampir teu
mungkin boga imah atawa mobil..beak ku ongkos jeung ngontrak
imah.jadi ngahutang...pausahaan raksasa mun ditingali dina
Neracana...loba hutang...tapi Pausahaan Kulawarga biasana tara
aya hutang...untung rugi make duit sorangan..makana salah ngitung
bangkrut.......
On 10/9/09, *Irpan Rispandi* <[email protected]
<mailto:[email protected]>> wrote:
Ari hutang nagara engke di aherat dihisab teu nya ?
ieu aya artikel mayar hutang ku hutang he..he..he..
hampura basa indonesia
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/10/09/08020718/Indonesia.Bayar.Utang.Terbesar
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/10/09/08020718/Indonesia.Bayar.Utang.Terbesar>
*JAKARTA, KOMPAS.com -* Tahun ini pemerintah akan membayar
utang senilai Rp 127,607 triliun. Jumlah ini merupakan
pembayaran utang terbesar sejak tahun 2004. Pembayaran utang
ini akan membuat rasio utang terhadap produk domestik bruto
turun ke level 30 persen.
”Pembayaran utang tahun ini meningkat dibanding 2008 dan
merupakan yang tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya,” ujar
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan
Rahmat Waluyanto, di Jakarta, Kamis (8/10).
Tahun 2004, pembayaran utang yang dilakukan pemerintah,
termasuk pembelian kembali surat utang negara yang belum
jatuh tempo secara tunai, mencapai Rp 71,948 triliun.
Pada tahun 2005, dibanding 2004, pembayaran utang turun
menjadi Rp 61,91 triliun. Pada 2006 kembali meningkat menjadi
Rp 77,74 triliun, tahun 2007 melonjak jadi Rp 117,609
triliun, dan tahun 2008 mencapai Rp 103,757 triliun.
Rahmat menjelaskan, pembayaran utang tahun 2009 adalah untuk
utang jatuh tempo dan pembelian kembali Surat Berharga Negara
(SBN) sebanyak Rp 45,583 triliun. Pembayaran cicilan pokok
pinjaman luar negeri Rp 69,032 triliun. Penerusan pinjaman
utang Rp 12,992 triliun.
Semua pembayaran utang akan ditutup dengan dana yang berasal
dari utang-utang baru yang dibuat pemerintah tahun ini, yakni
baik dari pinjaman luar negeri maupun hasil penerbitan
obligasi negara. Total utang yang diperoleh tahun ini
ditargetkan Rp 214,139 triliun.
Utang-utang tersebut berasal dari penerbitan SBN Rp 144,84
triliun, pinjaman program dari sejumlah lembaga keuangan dan
negara asing Rp 30,316 triliun, serta pinjaman proyek Rp
38,984 triliun.
*Masih lebih rendah*
Dari data Departemen Keuangan diketahui, secara total
pinjaman luar negeri yang ditarik masih lebih rendah
dibandingkan utang luar negeri yang dibayar.
Total pinjaman luar negeri yang ditarik tahun 2009 mencapai
Rp 69,3 triliun, sedangkan utang luar negeri yang dibayar Rp
82,024 triliun.
Dengan pembayaran tersebut, total pinjaman luar negeri
pemerintah terus menurun, yaitu dari 66,69 miliar dollar AS
menjadi 63,8 miliar dollar AS.
Namun, secara keseluruhan, jika pinjaman luar negeri dan SBN
digabungkan, total utang pemerintah meningkat, yaitu dari
149,47 miliar dollar AS pada akhir 2008 menjadi 160,64 miliar
dollar AS hingga Agustus 2009.
Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan
mengatakan, meningkatnya pembayaran utang tidak akan
mengurangi keseluruhan pinjaman, selama strategi pembiayaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih
bergantung pada pinjaman.
Biaya utang yang membebani pemerintah, kata Dani, menyebabkan
total utang tidak menurun. ”Penurunan outstanding utang hanya
bisa dilakukan dengan melakukan pemotongan atau penghapusan
utang,” kata Dani.
Cara yang bisa dilakukan, menurut Dani, antara lain dengan
menegosiasikan pemotongan utang untuk bencana alam. ”Dana
yang tidak dibayarkan atas utang bisa digunakan untuk
memenuhi hak-hak dasar dan pembangunan infrastruktur,” ujar
Dani. *(OIN)*
