[wanita-muslimah] EMOI, Pelacuran Politik Sebuah Partai Dakwah

Sat, 03 Jun 2006 22:58:47 -0700



Note : pemilik Exxon Mobil adalah keluarga Yahudi Amerika Rockefeller yang
juga menjadi salah satu donatur utama keberadaan negara Israel.Jadi terlihat
munafiknya PKS ini , membuat demo massa besar-besaran buat ngumpulin
dana 1-2 miliar buat Palestina , sementara di sisi lain memberi kesempatan
bagi zionis buat ngeruk uang triliunan dari Indonesia

--------------------

http://pkswatch.blogspot.com/2006/04/emoi-pelacuran-politik-sebuah-partai.ht
ml

EMOI, Pelacuran Politik Sebuah Partai Dakwah


Kisah ini sebetulnya berlangsung sudah lama, sejak dari zaman
Soeharto, tapi bukan itu yang ingin saya bahas di sini. Sudah banyak
media yang membahas itu. Saya ingin membahas konsistensi PKS yang
mengklaim diri sebagai partai dakwah, yang rupa-rupanya belakangan ini
cukup konsisten dengan inkonsistensinya.

Pemerintah sudah menetapkan Exxon Mobil Oil Indonesia (EMOI) sebagai
operator ladang minyak blok Cepu, tanpa mengindahkan banyak sekali
protes yang berangkat dari keprihatinan berbagai pihak yang tentu saja
dengan dasar perhitungan ekonomi yang kuat pula. Pemerintah juga tidak
bercermin dari berbagai pengalaman buruk bangsa ini dengan
pertambangan asing, sebutlah kasus Freeport yang mencuat kembali
belakangan ini, kasus pencemaran lingkungan di pertambangan Newmont di
Minahasa yang belakangan makin tidak jelas juntrungannya, kasus
Chevron Pasific Indonesia di Riau, eksploitasi ladang gas di Arun,
dll.

Ada satu persamaan dari semua contoh di atas, hasil bumi disedot oleh
perusahaan asing dengan bagi hasil yang tidak menguntungkan, kemudian
rakyat di sekitar perusahaan pertambangan itu tetap dalam keadaan amat
miskin dibandingkan dengan kemakmuran di lingkungan perusahaan
pertambangan itu.

Ketika terjadi protes, maka pemerintah tinggal bertindak represif
dengan mengerahkan aparat keamanan. Demikian pula dalam kasus EMOI
ini, meskipun keamanan dalam negeri adalah tanggung jawab Polri, tapi
Kodam Brawijaya sudah merencanakan untuk membentuk satu batalyon
infantri yang akan ditempatkan di dekat lokasi pertambangan EMOI.

Bagaimana mau melawan semua ini? Ada dua cara, yaitu secara hukum dan
politis. Menggugat secara hukum masih mungkin dengan cara mencari
celah hukum pada kontrak kerja sama itu, tapi akan makan waktu lama
karena EMOI pun pasti akan melawan dengan mengerahkan
pengacara-pengacara paling top. Harapan terbesar sebetulnya ada pada
DPR untuk perlawanan secara politis. Apalagi di situ ada PKS yang
mengklaim diri sebagai partai dakwah yang berslogan jujur, bersih dan
peduli, yang katanya bermaterikan para syuyukh dakwah yang sudah makan
asam garam dalam dunia dakwah. Salah satu slogan partai ini dulu "Anda
pilih kami, kami akan bela Anda. Anda tidak pilih kami, kami akan
tetap membela Anda".

Alhamdulillah, partai yang mengklaim diri sebagai partai dakwah ini
jauh-jauh hari sudah menyatakan akan melawan penunjukan EMOI sebagai
operator blok Cepu dengan ikut menggalang hak angket. Bahkan salah
seorang tokohnya Rama Pratama yang dulu adalah tokoh pemimpin gerakan
mahasiswa menggulingkan rezim Soeharto ikut menandatangani hak angket
itu.

Ketika kemudian pemerintah memutuskan EMOI sebagai operator blok Cepu,
wakil ketua fraksi partai dakwah ini di DPR Zulkiflimansyah
mempertanyakan: "Apa pertimbangannya? Padahal dari sisi teknologi,
SDM, blok Cepu ini bisa dikelola oleh anak bangsa, karena itu tentu
saja pemerintah tidak naif-naif amat untuk memutuskan ini". Sang ketua
fraksi dalam kesempatan yang sama juga mengatakan "Freeport, Newmont
adalah contoh kasat mata yang menyengsarakan rakyat banyak dan
menguntungkan segelintir orang".

Presiden PKS Tifatul Sembiring pun menyatakan hal yang senada,
sebagaimana ditulis oleh Detikcom, partainya sangat mengharapkan agar
penandatanganan tersebut jangan sampai terjadi lagi masalah seperti di
Freeport dan Newmont. "Seolah-olah ada hal yang tersembunyi dan tidak
transparan. Kontrak ini bukan hanya 5 tahun tapi 30 tahun,".

Alhamdulillah, tapi aduh... sikap partai yang mengklaim diri sebagai
partai dakwah ini mulai tidak jelas. Karena pada artikel yang sama
Detikcom menulis bahwa partai ini belum menentukan sikap apakah akan
mendukung hak angket, presidennya menyatakan "Kami masih mendalami
dulu, karena kalau kita bawa ke sana akan bernuansa sangat politis"

Ah, saya khusnudzon saja, karena mereka ini adalah da'i, tentu akan
membuat keputusan yang mengutamakan kemaslahatan umat, seperti
slogannya itu lho, jujur, bersih dan peduli. Benarkah demikian? Mari
sama-sama kita simak.

Ami Taher, aleg partai dakwah ini dari komisi VII menyatakan
penentangannya pada penunjukan EMOI. Artikel Detikcom 'Penunjukan
Exxon Penuh Rekayasa' mencatat: "Meski pemerintah membantah, tapi
jelas penunjukan terjadi sebelum Menlu AS (Condoleezza Rice datang.
Kita masih kalah berani dengan negara kecil seperti Bolivia yang
berani menentang AS," ujar anggota Komisi VII dari FPKS Ami Thaher
dalam jumpa pers di Gedung MPR/DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta,
Selasa (14/3/2006).

Manipulasi-manipulasi lainnya juga terlihat dari munculnya PP No 34
Tahun 2005 sebagai ganti PP sebelumnya. PP ini dianggap untuk
melegalkan kesepakatan technical assistance contract (CAC) Blok Cepu
menjadi Kontrak Kerja Sama (KKS). "PP tersebut muncul tepat satu pekan
sebelum penandatanganan KKS," kata Ami.

Dalam acara pelantikan pengurus wilayah DKI Jakarta, seorang tokoh
partai dakwah ini Hidayat Nur Wahid menyatakan kekecewaannya. Hidayat
menyatakan setuju terhadap anggota DPR yang melakukan kritik pada
pemerintah, beliau berpesan "Agar anggota Dewan semakin bermartabat,
mandiri dan berpihak kepada rakyat".

Harapan pada DPR semakin besar, ketika pada tanggal 20 Maret lalu
diketahui sudah 80 orang anggota DPR yang meneken hak angket, meskipun
sayangnya aleg PKS yang ikut meneken hanya Rama seorang.

Tanggal 21 Maret 2006 Presiden SBY memanggil pimpinan parpol dan
fraksi, termasuk dari partai dakwah ini, dan gilanya lagi mereka
datang. Presiden dan DPR adalah mitra konstitusional yang sejajar,
bukan bawahan presiden yang harus segera datang kalau dipanggil oleh
presiden. Kalaupun mau disebut sebagai rapat konsultasi, biasanya
dilakukan dengan petinggi-petinggi DPR, bukan per fraksi. Kalau mau
disebut sebagai undangan silaturahmi? Hmm, saya yakin akan ada kader
PKS yang sudah jumud otaknya dan menganggap seperti itu. Bahkan
mungkin ada yang menganggap kalau SBY sedang ngaji dengan Tifatul,
seperti komentar-komentar dalam artikel yang lalu.

Pakar politik LIPI Syamsuddin Haris sebagaimana dikutip oleh Detik.com
dalam artikel 'Pertemuan SBY dan Pimpinan Fraksi DPR Adalah Pola Orba'
tanggal 22 Maret 2006 menyatakan "Itu kan pendekatan Soeharto itu,
pendekatan konsensus,". Detikcom juga menulis: Syamsudin Haris
menjelaskan bahwa hubungan presiden-DPR adalah hubungan
konstitusional. "Ada mekanismenya, diatur dalam konstitusi dan
undang-undang," ujar Syamsuddin. "Pola-pola semacam itu menciderai
demokrasi kita, sebab itu yang disebut sebagai lobi-lobi setengah
kamar, di luar mekanisme yang baku," urainya.

Detikcom melaporkan bahwa dalam pertemuan itu Presiden PKS Tifatul
Sembiring yang duduk bersebelahan dengan Presiden SBY. Ketua FPKS
Machfud Sidik juga hadir.

Entah apa yang terjadi pada pertemuan itu, tapi yang jelas setelah itu
dukungan pada hak angket melemah. Dalam artikel 'Usai Ketemu SBY,
Angket Blok Cepu Mulai Melempem' Detikcom mencatat pernyataan aleg
FPDIP: Dalam rapat komisi VII yang digelar untuk melihat persoalan
Blok Cepu, Rabu 22 Maret, beberapa anggota mengatakan ingin segera
mengakhiri perseteruan dan hak angkat yang akan digulirkan. "Mereka
tidak ingin lagi mempersoalkan Exxon lebih panjang," ujarnya.

Sikap-sikap lunak itu, imbuhnya, semakin menguatkan tudingan DPR
sebagai tukang stempel pemerintah. Pemerintah pun menyikapi hak angket
ini dengan kepanikan yang berlebihan. Kepanikan itu terlihat dengan
diundangnya parpol dan fraksi-fraksi ke Wisma Negara, Selasa 21 Maret
malam..

Yang jelas kemudian Rama Pratama menarik dukungannya pada hak angket,
kalau DPR dicap menjadi tukang stempel, maka PKS adalah salah satu
kontributornya. Harian Kompas tanggal 29 Maret 2006 dalam artikel
'Angket Blok Cepu Suram, JOA Rugikan Negara Rp 13 Triliun' menulis
pernyatan Amien Rais: "Sudah sejak lama saya menengarai DPR itu jadi
tukang stempel kembali. Jadi, andaikata angket ini tenggelam, berarti
mengonfirmasi sinyalemen saya," ucap Amien seusai konferensi pers soal
Blok Cepu di Ruang Wartawan DPR, Selasa (28/3).

Amien merasa bahwa untuk memperjuangkan hak angket Blok Cepu
memerlukan usaha yang sangat besar dan berat. Tapi, kendati berat,
tetap harus disuarakan. "Angket di DPR kira-kira memang terjal sekali,
tapi sebagai anak bangsa harus menyuarakan kebenaran," ujar Amien.

Ditanya tentang adanya pengusul yang menarik dukungan, Amien tidak mau
banyak komentar. "Ya, yang bisa menjawab bapak yang pakai Camry itu
ya," ucap Amien singkat.

Wah, siapa ya bapak yang pakai Camry yang dimaksud Amien?

Tapi Rama berpendapat lain, dia menolak lembaganya disebut sebagai
tukang stempel. Dia mengatakan: "Kita obyektif saja, tidak harus ada
stigmatisasi lembaga stempel,". Menurut Rama dia menarik dukungan
karena memang kajian fraksi belum menemukan adanya pelanggaran hukum
dalam penunjukan ExxonMobil sebagai Pimpinan Operator Blok Cepu.

Lebih lucunya lagi Rama mengeluarkan pernyataan bahwa jika yang
diusulkan adalah hak interpelasi (bertanya) maka F-PKS akan lebih
terbuka. "Ini loncat langsung angket," ungkapnya.

Ada apa sebetulnya dengan Rama ini? Apakah sedang mempersiapkan diri
menjadi pelawak setelah karir di DPR berakhir? Di mana anehnya jika
sesuatu masalah langsung menjadi hak angket tanpa melalui hak
interpelasi? Lupakah dia ketika masalah impor beras bergulir, FPKS
juga langsung menggagas hak angket tanpa melalui hak interpelasi?
Bahkan FPKS menentang penggunaan hak interpelasi dalam kasus itu.
Ketika nurani tidak lagi menjadi panglima, maka terjadilah kelucuan
seperti ini.

Rama adalah satu-satunya aleg FPKS yang meneken hak angket, lalu
satu-satunya peneken hak angket yang mencabut dukungannya pasca
pertemuan bos partai dan fraksinya dengan Presiden SBY. Artinya
penarikan dukungan Rama pada gagasan hak angket, berarti penarikan
dukungan FPKS pada hak angket.

Entah seperti apa kajian FPKS yang dimaksud oleh Rama di atas, sama
sekali tidak jelas dan tidak dipaparkan ke publik. Padahal sebelumnya
FPKS sudah mempertimbangkan untuk menggunakan hak angket, seperti yang
ditulis oleh Detikcom tanggal 4 Maret 2006 dalam artikel 'Tolak Exxon
Kelola Blok Cepu, FPKS Pertimbangkan Hak Angket': Penolakan terhadap
penunjukkan Exxonmobile Oil untuk mengelola Blok Cepu terus menguat.
Fraksi PKS mempertimbangkan menggunakan hak angket atas keputusan
pemerintah tersebut.

Bahkan Wakil Ketua FPKS Zulkieflimansyah menyatakan telah terjadi
pelanggaran hukum. "Secara hukum telah terjadi pelanggaran kontrak,
awalnya TAC (Technical Assistant Contrac) tiba-tiba diubah menjadi PSC
(Production Sharing Contract),"

Tapi yang jelas, kalau memang niat untuk membela kepentingan bangsa
FPKS tidak perlu repot-repot untuk mengkaji. Anggota DPD yang juga
kader PKS Marwan Batubara, dan juga dikenal sebagai koordinator
Gerakan Rakyat Penyelamatan Blok Cepu (GRPBC) memiliki pendapat
berbeda dengan PKS dan tentu saja dia tidak asbun. Marwan dulu juga
dikenal sebagai tokoh yang menentang divestasi saham Indosat.

Marwan menyatakan secara amat gamblang: "Exxon menyatakan biaya
produksinya 6 dollar per barrel. Biaya produksi oleh Pertamina
maksimum hanya 60 persen biaya Exxon, yaitu 3,6 dollar per barrel.
Dengan cadangan sebesar 600 juta barrel, maka kerugian pemerintah
dengan memberikan hak pengendali pada Exxon adalah 1,32 miliar dollar
atau Rp 13 triliun,".

Dalam artikel 'Exxon Kelola Blok Cepu, Potensi Kerugian Negara Rp 143
Triliun' Marwan menyatakan total kerugian negara per tahunnya mencapai
143 triliun. Yaitu sebesar 13 triliun dari eksploitasi minyak dan 130
triliun dari eskploitasi gas.

Sugiharto, Menneg BUMN yang sering disebut setengah PKS dan setengah
PPP ini menyatakan tidak terlalu memusingkan hak angket yang digagas
di DPR itu. Dalam artikel 'Meneg BUMN Tak Pusingkan Hak Angket Blok
Cepu' mencatat pertanyaan Sugiharto: Sugiharto juga ditanya alasan
mengapa pemerintah menyerahkan panglima operasi Blok Cepu ke
ExxonMobil. "Apa artinya itu dalam manajemen? Kalau Pertamina yang
saat ini memroduksi lapangan minyak 20 ribu tidak mampu mengelolanya,
risikonya ada di rakyat. Padahal haknya Pertamina hanya 6,75%. Haknya
Exxon 6,75% juga, haknya Pemda 1,5%, selebihnya untuk rakyat. Kalau
Cepu tertunda, 93,25% interest Indonesia tertahan. Pertamina juga
belum mampu," beber eks Direktur Keuangan PT Medco Energy
International Tbk ini.

Sebagai orang perminyakan, Sugiharto dalam hal ini membuat pernyataan
yang tidak benar tentang kemampuan Pertamina. Karena Pertamina
sendiripun menyanggupi untuk mengelola ladang minyak blok Cepu itu
jauh-jauh hari. Pertamina juga terbukti memenangkan tender minyak yang
ada di Libya mengalahkan berbagai perusahaan minyak asing seperti
Petronas. Kalaupun Pertamina banyak korupsinya ya berantas saja
korupsi itu, ketimbang memberikan hak pengelolaan blok Cepu itu kepada
orang asing selama 30 tahun.

Politisi PAN Drajat Wibowo mengatakan ada pembohongan publik yang
dilakukan pemerintah dengan statemen yang menyatakan tenaga ahli
Indonesia tidak bisa mengelola Blok Cepu. Ikatan Ahli Geologi
Indonesia (IAGI) dan Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI) melalui
jubirnya juga menyatakan "Anak bangsa sebenarnya sangat mampu
melakukan dan mengolah Blok Cepu dengan baik jika dipercaya oleh
pemerintah,".

Hitung-hitungan yang diberikan oleh Sugiharto kelihatannya
menguntungkan Indonesia. Dalam bagi hasil itu, 85% keuntungan untuk
pemerintah Indonesia, sisanya untuk EMOI 6.75%, Pertamina 6.75% lalu
Pemkab Bojonegoro 1.5%. Sehingga total untuk Indonesia adalah 93.25%.

Tapi Sugiharto tidak menjelaskan bahwa dengan menjadi operator, EMOI
bisa mengatur berbagai rancangan dan skenario bisnis sehingga bagi
hasil itu tetap menguntungkan mereka. Biaya operasi blok Cepu adalah
USD 100 juta per tahun, sementara EMOI mengajukan Capex (capital
expenditure atau biaya investasi) dan Opex (operational expenditure
atau biaya operational) sebesar USD 260 juta per tahun. Sehingga dari
selisih ini saja bagi hasil yang diklaim pemerintah itu sudah
berkurang sebesar USD 160 juta per tahunnya. Belum lagi recovery cost
yang ditentukan oleh operator.

Sudah rahasia umum bahwa gaji untuk ekspatriat di perusahaan minyak
asing itu sangat fantastis. Dalam pengelolaan blok Cepu ini EMOI akan
mempekerjakan banyak sekali tenaga kerja asing dari negara asal
mereka. Belum lagi berbagai komponen alat berat yang akan langsung
didatangkan dari sana.

Hal-hal itu yang tidak dijelaskan oleh Sugiharto, tapi dijelaskan oleh
tokoh-tokoh penentang penunjukan EMOI ini, seperti Marwan Batubara.
Detikcom menulis pernyataan Marwan: "Dengan demikian klaim pemerintah
yang akan memperoleh 93,25 persen dari
pendapatan bersih US$ 3,3 miliar per tahun seharusnya dikurangi dengan
sunk cost US$ 45 juta dan US$ 160 juta untuk keuntungan ExxonMobil,"
ungkap anggota DPD ini dengan kesal.

Bahkan sebetulnya Wakil Ketua FPKS Zulkieflimansyah sudah dari jauh
hari menjelaskan hal ini. Dalam artikel 'Tolak Exxon Kelola Blok Cepu,
FPKS Pertimbangkan Hak Angket' Detikcom menulis: jika bentuk kontrak
TAC (Technical Assistance Contract) maka kawasan kerja tersebut milik
Pertamina, Sedangkan jika kontrak berbentuk PSC (Production Sharing
Contract) maka kelola blok di bawah BP Migas. Artinya BP Migas bisa
menunjuk siapapun untuk menjadi operator.

Secara ekonomik, jelas Zulkiefli, negara akan mengalami kerugian
apabila Exxon menjadi operator yg pertama. Sebab, cost recovery-nya
jauh lebih tinggi dibandingkan Pertamina yang menjadi operatornya.

Apalagi, secara finansial, skill dan lainnya Pertamina sanggup. Dan
sejak 2004, Exxon sudah putus kontrak TAC nya. "Jika pertamina yang
pegang, maka kebutuhan migas dalam negeri dan APBN akan aman," kata
anggota Komisi VI ini.

Kalau pun ada praktik korupsi, Zulkiefli berpendapat akan lebih mudah
mengusut orang Pertamina dibang Exxon. "Makanya lami sedang
mempertimbangkan untuk meng-initiate hak angket karena ini saatnya
BUMN kita menjadi kelas dunia," cetus dia.

Artinya Zul sebagai Waka FPKS sudah menjelaskan adanya pelanggaran
hukum dari sisi kontrak, kesanggupan Pertamina dan juga kemudahan
mengusut korupsi jika operatornya adalah Pertamina. Terbukti selama
ini kita tidak pernah tahu berapa persisnya kandungan emas dan tembada
yang dikeruk oleh Freeport per tahunnya.

Pernyataan senada juga datang dari Refrizal, jauh sebelumnya tanggal
23 Februari 2006, sebagaimana ditulis di website FPKS dalam artikel
'Blok Cepu Semestinya Berikan ke Pertamina'. Tertulis di situ: sejak
awal FPKS mendesak pemerintah agar Blok Cepu dikelola Pertamina. Sejak
awal? Kalau begitu mengapa begitu mudahnya berubah setelah bertemu
SBY? Apakah PKS begitu tolol dan dungunya sehingga tidak mengerti
masalah, lalu setelah dijelaskan oleh SBY menjadi mengerti?

Refrizal juga memaparkan hal yang senada dengan Zul, Soal kemampuan
pengelolaan ladang minyak, terangnya, Pertamina tidak kalah dengan
Exxonmobil. "Baik secara teknis maupun yang lain, Pertamina tidak
kalah kemampuannya untuk mengelola Blok Cepu itu," paparnya.

Sebelumnya, Ami Taher dalam pernyataannya di artikel 'PKS Galang Hak
Angket Kasus Blok Cep' juga dengan gamblang menyatakan adanya indikasi
pelanggaran hukum. Website FPKS menulis: Ami menyebutkan satu indikasi
pelangggaran tersebut adalah dengan diubahnya PP No. 35/2004 menjadi
PP No. 34/2005 yang dilakukan seminggu sebelum penandatangan kontrak
kerja sama (KKS), yaitu tanggal 10 September 2005, sehingga
penandatanganan KKS pada tanggal 17 September 2005 dinilai memiliki
catat hukum.

Dalam PP No. 35/2004 Pertamina telah mengajukan bentuk kerja sama
operasional (KSO) yang menempatkan ExxonMobil sebagai subordinat
Pertamina. Namun dengan keluarnya PP No. 34/2005 seolah-olah
pemerintah sengaja memfasilitasi diubahnya status tecnical assistance
contract (TAC) menjadi KKS, sehingga ExxonMobil setingkat dengan
Pertamina.

Tapi lucunya, Andi Rahmat yang mantan aktifis mahasiswa itu malah
mengeluarkan pernyataan yang bersikap sangat-sangat tidak jelas di
hari yang sama Tifatul dan Machfud Sidik diundang oleh SBY. Dalam
artikel 'Soal Usulan Hak Angket Kasus Blok Cepu, PKS Tunggu Bola' Andi
mengatakan FPKS menganggap isu hak angket Blok Cepu yang digulirkan
beberapa anggota Dewan sekedar political news belaka.

Namun demikian, politisi muda PKS dan bekas Ketua Umum Kesatuan Aksi
Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) ini secara pribadi mendukung hak
angket. Tapi dia sama sekali tidak meneken dukungan hak angket itu.

Meskipun demikian, jelas dia, sejauh ini F-PKS masih menunggu
perkembangan dari pengajuan hak angket, terutama untuk melihat
keseriusan para inisiator. Sungguh aneh, mengapa FPKS bersikap
menunggu? Mengapa tidak ikut menggagas? ada 45 orang anggota, kalau
dimobilisasi untuk mendukung hak angket maka pendukung hak angket akan
berjumlah 120-an orang, akan lebih kuat lagi.

Dulu waktu hak angket impor beras FPKS dengan gagahnya menyatakan
bahwa mereka iktu mengawal sejak awal gagasan hak angket itu. Sekarang
malah bersikap menunggu arah angin? Beginikah mentalitas partai
dakwah? Mengapa harus menunggu bola?

Masih ada harapan hak angket ini akan tetap menunjukkan giginya,
paling tidak untuk menginvestigasi secara detail apa dan bagaimana
latar belakang pemerintah menunjuk EMOI sebagai operator blok Cepu
untuk 30 tahun ke depan. Harian Kompas tanggal 1 April 2006 dalam
artikel 'Pengusul Angket Cepu Optimistis, Pimpinan Parpol dan
Universitas Akan Digaet mencatat pernyataan optimis tersebut dari
berbagai kalangan di DPR. Para penggagas hak angket akan mencari
dukungan dari berbagai kalangan perguruan tinggi dan pimpinan parpol
termasuk PKS. Saya berdoa mudah-mudahan mereka berhasil menyadarkan
para pimpinan partai yang mengklaim diri sebagai partai dakwah ini.

Memang tidak mudah, karena apalagi DPR saat ini sedang reses. Jadi hak
angket ini kehilangan momentum, seperti yang dinyatakan oleh Drajad
Wibowo. Satu-satunya peneken dukungan hak angket dari FPKS Rama
Pratama menurut info dari orang-orang dekatnya malah sedang moncer ke
Turki.

Harus diakui pula, EMOI juga cerdik mendekati masyarakat, dengan
berbagai program community development (CD), seperti yang ditulis oleh
Detikcom dalam artikel 'Exxon Buka Les Komputer & Bahasa Inggris
Gratis di Blok Cepu', sehingga masyarakat Bojonegoro mendukung atau
paling tidak mereka tidak mempermasalahkan apakah harus EMOI atau
Pertamina. Salah satu program CD yang dilakukan adalah kursus bahasa
Inggris dan komputer, padahal selama dua tahun ke depan EMOI cuma akan
mengucurkan USD 29ribu untuk program itu. Ibarat seorang anak yang
tidak sadar sedang dirampok habis-habisan emas warisan orang tuanya
dan sudah sangat senang karena diberi permen.

Akibatnya timbul anggapan bahwa gagasan hak angket dari anggota DPR
itu adalah penghalang untuk kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.
Bodohnya lagi masyarakat juga tidak tahu bahwa di dalam kontrak kerja
sama itu, dana CD tidak dicantumkan, alias suka-suka operator saja.
Padahal salah satu hal penting yang sering menjadi sumber konflik
antara perusahaan-perusahaan pengolah sumber daya alam (SDA) dengan
penduduk sekitar adalah diabaikannya pengembangan masyarakat.

Penyadaran inilah yang harus diberikan kepada masyarakat. Tugas ini
adalah bagian dari dakwah bagi siapapun, apalagi dari parpol yang
mengklaim dirinya sebagai partai dakwah.

Terakhir saya mengutip kembali pernyataan Refrizal dan pertanyaan saya
di atas. Refrizal menyatakan: sejak awal FPKS mendesak pemerintah agar
Blok Cepu dikelola Pertamina.

Sejak awal?

Kalau begitu mengapa begitu mudahnya berubah setelah bertemu SBY?

Apakah PKS begitu tolol dan dungunya sehingga tidak mengerti masalah,
lalu setelah dijelaskan oleh SBY selama satu atau dua jam menjadi
mengerti?

Tidak, saya yakin orang seperti Dr. Zul yang ahli ekonomi itu tidak
sembarangan bicara, demikian pula dengan Marwan Batubara. Mereka jauh
lebih kompeten dalam masalah ini ketimbang Tifatul atau Hilmi
Aminuddin sekalipun. Selain itu aleg-aleg FPKS lain seperti Ami Taher
dan Refrizal sudah menyatakan hal yang sama.

Kalau begitu mengapa PKS tidak garang menginvestigasi masalah ini
dalam bentuk hak angket?

Di mana greget yang sudah ditunjukkan dalam kasus hak angket impor
beras yang sampai mengirim tim ke Vietnam segala? Kalau dilihat dari
rentang waktu masalah yang timbul, impor beras hanya berlaku per tahun
atau malah per musim panen. Sementara kontrak kerja sama dengan EMOI
ini berlangsung 30 tahun. Jauh lebih besar mudharatnya.

Saya tahu, dan bagi yang tidak percaya silahkan tanya kepada aleg-aleg
FPKS sendiri, bahwa bagi PKS aleg-aleg itu bukanlah mewakili rakyat
tapi perpanjangan tangan partai. Sehingga apapun langkah aleg
berdasarkan instruksi partai, bukan menyerap aspirasi ratusan ribu
orang yang diwakilinya. Sehingga langkah Machfud Sidik mematuhi
panggilan SBY, langkah Rama menarik dukungan hak angket, adalah
langkah-langkah yang diperintah oleh PKS.

Atau jangan-jangan ada yang menganggap ini adalah ijtihad ulama? Kalau
begitu harus dijelaskan apa landasan syar'i atau dasar dalam
beristidlal. Harus dijelaskan ayat mana dalam Al Quran atau hadits
mana dari kumpulan shahih Bukhari/Muslim atau imam hadits lainnya yang
menjadi dasar, atau fatwa ulama mana yang menjadi dasar, apakah dari
generasi sahabat, tabi', tabi'in, empat imam mazhab, Ibnu Taimiyah, Al
Banna, Qhardawi, dll.

PKS harus menjelaskan ini secara gamblang dan terbuka, dan siap
dipertanyakan dan dikritik. Jika tidak, maka buat saya PKS sudah
melacurkan dakwah, moral dan integritasnya. Kecuali kalau ada
perubahan sikap atau penjelasan lugas non apologik, maka saya tidak
akan minta maaf untuk pernyataan itu, dan siap
mempertanggungjawabkannya dihadapan Allah SWT.

Tidak aneh memang jika ada partai mau dagang sapi dengan pemerintah,
tapi tolong jangan bawa-bawa dakwah dan Islam, dien yang sempurna.
Jadi partai sekuler saja, seperti Golkar, toh sudah hampir tidak ada
bedanya.

Ya Allah, lindungilah kami dari pemimpin-pemimpin yang zalim, terutama
kalau mereka mengaku ulama pewaris ajaran yang Kau turunkan kepada
nabiMu yang mulia.



Galang Dana Untuk Korban Gempa Yogya melalui Wanita-Muslimah dan Planet Muslim. Silakan kirim ke rekening Bank Central Asia KCP DEPOK No. 421-236-5541 atas nama RETNO WULANDARI.

Mari berlomba-lomba dalam kebajikan, seberapapun yang kita bisa.

=======================
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:[EMAIL PROTECTED]
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com

This mailing list has a special spell casted to reject any attachment ....



SPONSORED LINKS
Women Islam Muslimah
Women in islam

YAHOO! GROUPS LINKS



Kirim email ke