http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2008092223261934
Selasa, 23 September 2008
OPINI
Tajuk, Jangan Paksakan RUU Pornografi
SETELAH lama menghilang sebagai isu publik, tiba-tiba saja Rancangan
Undang-Undang Pornografi siap disahkan oleh DPR pada hari ini. Namun, rencana
itu batal lantaran arus penolakan tetap kuat.
DPR sepertinya tidak pernah belajar dari pengalaman, bahwa pembuatan
undang-undang tidak boleh dan tidak bisa sembarangan. Bukankah sudah ada produk
undang-undang DPR yang dimentahkan dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi?
DPR juga terlihat semakin menjauhkan diri dari semangat reformasi yang
mengamanatkan transparansi dan partisipasi. Semestinya, sebuah rancangan
undang-undang yang krusial dan sensitif hendaknya melibatkan masyarakat luas.
Pembahasannya bukan dilakukan secara tertutup dan diam-diam.
Itu sebabnya, ketika terdengar kabar RUU Pornografi segera disahkan oleh
DPR, arus perlawanan kembali merebak dan meluas. Demonstrasi pecah di sejumlah
daerah. Begitu juga sejumlah LSM perempuan dengan gigih kembali menyuarakan
penolakan mereka.
Penolakan terhadap RUU Pornografi bahkan kembali membangkitkan keinginan
Bali untuk menjadi daerah otonomi khusus. Ini pertanda protes yang sangat berat
karena selangkah lagi bisa berubah menuntut keluar dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Bali yang merupakan destinasi pariwisata memang akan menjadi korban UU
Pornografi itu bila disahkan. Turis tak boleh lagi berjemur di pantai dengan
hampir tampak seluruh tubuhnya. Seniman Bali yang piawai membuat patung
telanjang pun bisa dihukum penjara. UU Pornografi akan menghancurkan Bali!
RUU Pornografi sejak digulirkan awal 2006 telah menghebohkan. Karena
menghebohkan itulah lalu dibuat berbagai perbaikan. Nama RUU yang semula RUU
Antipornografi dan Antipornoaksi diganti menjadi RUU Pornografi. Sejumlah pasal
dihilangkan dan disempurnakan, tapi semuanya berlangsung diam-diam.
Tiba-tiba saja, draf akhir RUU Pornografi yang berisi 44 pasal siap untuk
disahkan meski pembahasannya tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara
luas dan juga jauh dari semangat keterbukaan.
Hasilnya ialah RUU Pornografi itu tetap saja mengundang kontroversi, baik
dari segi substansi maupun materi. Sebagian perkara masih sumir dan multitafsir
karena tidak ada parameternya. Contoh, bagaimana menentukan sebuah tindak
kejahatan seksual atas dasar imajinasi dan persepsi?
Selain itu, belum ada ketegasan apakah pornografi menjadi domain publik
atau privat. Ketidakjelasan itu mengaburkan apa yang sesungguhnya mau diatur
dan dilarang dalam RUU Pornografi.
Yang lebih berbahaya, untuk mencegah dan mengawasi kejahatan seksual, RUU
Pornografi membuka ruang bagi masyarakat untuk bertindak main hakim sendiri.
Hal tersebut jelas dapat memicu kekerasan dan konflik horizontal. Padahal,
semua itu seharusnya menjadi domain negara.
Masih banyak hal yang belum terjawab oleh RUU Pornografi. Karena itu, RUU
ini tidak boleh dipaksakan untuk segera disahkan oleh DPR. Bahkan, sebaiknya
draf RUU ini dipetieskan saja. RUU ini jangan diteruskan. Simpanlah RUU ini
dalam arsip DPR, daripada menimbulkan perpecahan bangsa.
Fraksi-fraksi di DPR semestinya menyadari bahwa RUU yang sarat
kontroversi itu hanya membuat energi anak bangsa ini terbuang sia-sia dan
bangsa ini tercabik-cabik.
[Non-text portions of this message have been removed]
