http://id.acehinstitute.org/index.php?option=com_content&task=view&id=276&Itemid=9
KEKAYAAN ALAM ACEH, ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN
Written by Muhammad Arif Syahrijal | Geolog, on 11-09-2008
11:43
Views : 915
Published in : , Ekonomi
REOT: Desa-desa di Aceh umumnya masih banyak yang miskin.
Dari 4,5 juta jiwa penduduknya, sekitar 50% masih berada dalam jurang
kemiskinan. Ditemukanya sumber-sumber pertambangan di beberapa titik di Aceh
diharapkan mampu membawa angin perubahan buat rakyat miskin seperti dalam
gambar ini [Foto: TheGlobeJournal | AF]
Saya menemukan hal yang menarik ketika membaca laporan utama
majalah Swasembada, Edisi 13, Juni 2008. Laporan tersebut menyebutkan bahwa
Aburizal Bakrie, salah seorang pemegang saham PT. Bumi Resources, TBK,
dinobatkan oleh majalah Globe Asia menjadi orang terkaya di Asia Tenggara
dengan kekayaan US$ 9,2 Miliar. Atau sekitar 83 Trilyun Rupiah. Sementara dana
yang dianggarkan untuk pengembangaan masyarakat (community development)
perusahaan tersebut pada tahun 2007 sebesar US$ 7 juta. Jumlah kekayaan sebesar
itu sudah lebih dari cukup untuk membiayai proses rehabilitasi dan rekonstruksi
Aceh dan Nias pascagempa dan Tsunami 2004.
Lalu apa sebenarnya yang menarik dari laporan tersebut? Dimana
Aburizal Bakrie telah dinobatkan sebagai sosok terkaya di Asia Tenggara saat
ini dengan roda bisnis yang dijalankan dibidang pertambangan. Dibawah bendera
PT. Bumi Resources, TBK dan PT. Kaltim Prima Coal (KPC) serta PT. Arutmin
sebagai anak perusahaan yang menjadi motor penggerak roda aktifitas ekonominya,
mereka menggarap pasar batubara dan bahan tambang mineral yang memang sedang
booming saat ini.
Bisnis berbasis sumber daya alam (natural resources) diprediksi
para pengamat ekonomi akan terus menjadi primadona untuk satu dekade kedepan,
ditengah makin gonjang-ganjingnya harga minyak mentah dunia yang sudah melebihi
110 U$ dollar/barel. Seharusnya kesempatan ini menjadi momentum kebangkitan
ekonomi Indonesia yang kaya raya akan sumber daya alam. Sungguh ruginya
manakala cipratan rezeki ini hanya dirasakan oleh para konglomerat-konglomerat
yang memang jauh dari kehidupan melarat. Bangsa Indonesia yang menjadi pewaris
utama harta ini semestinya menjadi pihak pertama yang menikmatinya.
Bahan - Bahan Tambang
Sebenarnya, ketersediaan bahan tambang atau bahan galian dibumi ini
selalu berkaitan dengan kondisi geologi suatu daerah. Indonesia secara umum
memiliki semua kondisi terbaik yang memungkinkan terbentuknya endapan mineral
dan migas. Dari Papua, dengan Pegunungan Garsberg yang melimpahi emas dan
tembaga. Di Aceh, dengan tambang minyak dan gasnya mampu membangun ibukota
Indonesia hingga gemerlap, namun ironisnya, seputar lingkungan pabrik raksasa
itu, kehidupan masyarakatnya malah melarat, belum lagi kalau bicara keseluruhan
Aceh yang seharusnya mampu mengentaskan kemiskinan dengan hasil melimpah dari
pabrik yang dikeruk dari perut bumi Aceh. Di pantai Barat-Selatan Aceh juga
kaya akan endapan mineral ekonomis dan batubara sedangkan pantai Timur-Utaranya
mengandung ladang minyak dan gas raksasa seperti yang kita saksikan selama ini
di sepanjang jalan nasional Banda Aceh- Medan.
Potensi sumber daya alam yang luar biasa besar di Aceh ini sampai
sekarang belum dirasakan manfaatnya secara menyeluruh untuk masyarakat,
sementara Aburizal Bakrie yang seorang saja dapat menjadi orang terkaya di Asia
Tenggara dari hasil tambang. Seharusnya Aceh yang kaya hasil tambang juga mampu
berdiri sendiri mengelola hasil kekayaan alam untuk selanjutnya memberikan
kesejahteraan bagi rakyatnya. Agar hasil tambang dan kekayaan alam lainnya
segera dapat dinikmati rakyat, maka ada tiga langkah yang dapat dilakukan
segera menurut penulis;
Pertama, Institusi pendidikan di Aceh harus segera membuka program
pendidikan ilmu kebumian, baik itu geologi, perminyakan atau pertambangan.
Sepanjang pantai barat - selatan dan pantai timur - utara Aceh, serta
pegunungan bukit barisan yang gagah membentang, banyak sekali objek yang dapat
dijadikan studi ilmu kebumian yang bermuara pada tersingkapnya rahasia material
- material tambang yang berharga.
Sebagai contoh, hamparan perbukitan batu gamping (limestone) di
daerah Lhoknga, Aceh Besar yang kini dijadikan bahan baku pembuatan semen.
Potensi tenaga panas bumi di Jaboi, Sabang. Manifestasi panas bumi (Ie seum) di
Lamteuba, Aceh Besar, dan masih banyak objek ilmiah kebumian menghampar di
sepanjang bumi dan bawah bumi Aceh yang belum tergali secara maksimal dari sisi
penelitianya. Semakin banyak kajian ilmiah kebumian yang dihasilkan oleh
institusi pendidikan, maka semakin kita mengerti betapa besarnya potensi
kekayaan alam Aceh itu sendiri. Harapannya kalau pendidikan ilmu kebumian ada
di Aceh, selain potensi kekayaan alam Aceh terpetakan, akan muncul pula para
ahli dan sarjana ilmu kebumian produk asli Aceh.
Di Yogyakarta misalnya, dengan banyaknya penelitian ilmiah dari
institusi pendidikan ilmu kebumian disana, banyak sekali terungkap
potensi-potensi alam yang berguna untuk masyarakat sekitar, seperti
terungkapnya sungai bawah tanah di daerah pegunungan batu gamping Wonosari,
yang sulit untuk mendapatkan air bersih. Adanya potensi air bawah tanah
tersebut menjadi solusi permasalahan yang terjadi disana.
Kedua, Acehnisasi Perusahaan minyak/tambang yang beroperasi di
Aceh. Maksudnya adalah setiap perusahaan minyak atau tambang yang beroperasi di
Aceh harus melibatkan pemerintah Aceh sebagai pemilik saham (shareholders).
Dengan begitu, keuntungan yang akan diperoleh oleh pemerintah Aceh akan lebih
optimal. Tidak hanya sekedar pendapatan dari pajak pertambangan yang jumlahnya
sangat kecil jika dibandingkan dengan hasil produksi yang dinikmati kontraktor
pengelola.
Keuntungan lain jika Pemerintah Aceh sebagai pemegang saham adalah
dapat mengajukan kebijakan-kebijakan yang prorakyat dalam internal perusahaan,
terutama untuk pembukaan lapangan kerja baru bagi para pengangguran dan
kebijakan lainnya yang lebih menitikberatkan kepada community development.
Sehingga perusahaan pengelola hasil tambang tidak hanya sekedar berbisnis dan
menjadi pedagang.
Coba lihat kenyataan yang terjadi sekarang, secara nasional
Pemerintah RI hanya mendapat royalti sebesar 10% - 15% untuk subsektor
batubara. Sedangkan di tambang emas hanya 2,5% - 3% saja. Padahal untuk satu
wilayah pertambangan saja, kontraknya bisa mencapai 30 Tahun seperti halnya PT.
Freeport di Papua. Fakta ini menunjukkan bahwa sebagian besar hasil alam ini
manfaatnya tidak dirasakan untuk masyarakat Indonesia. Lain halnya jika
Pemerintah RI punya saham yang besar di provit tersebut, kita bisa bayangkan
bahwa pendapat akan berlipat ganda dari hasil keuntungan perusahaan dan
penerimaan royalti.
Ketiga, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak
dibidang pertambangan baik energi (migas dan batubara) ataupun non energi
(emas, tembaga, pasir besi, nikel dan lain-lain). Langkah ini sudah dijalankan
oleh Provinsi Riau dengan membentuk perusahaan yang mengelola sumur-sumur tua
penghasil migas untuk dilakukan optimisasi produksi. Secara ekonomi sebenarnya
akan lebih baik hasil kekayaan Aceh dikelola oleh dirinya sendiri daripada
mengundang investor luar untuk kemudian memakai sistem bagi hasil. Alasannya
sederhana, keuntungan yang diperoleh akan berlipat ganda tanpa perlu dibagi
lagi kepada investor pengelola. Tentu saja, dalam mengelola bisnis pertambangan
resiko juga tidak kecil. Tetapi hasil yang akan diperoleh akan berbanding lurus
dengan tingginya nilai resiko.
Kekayaan Alam yang ada di Aceh sejatinya adalah rahmat Allah untuk
masyarakat Aceh. Akan tetapi, jika cara mengelolanya yang tidak benar, manfaat
itu hanya dirasakan segelintir orang. Sudah saatnya kita bangkit dengan visi
yang lebih bernas dan prorakyat. Tidak perlu takut investor enggan datang,
karena mereka perlu menjaga kebutuhan energi di negara atau wilayahnya. Pun
mereka juga perlu menjaga ketersediaan bahan baku (raw material) untuk
industri-industrinya. Jadi, kalau mau bermain di Aceh, ikutlah aturan main yang
ada di Aceh.
Kedepannya, Pemerintah Aceh harus lebih serius menggarap sektor
ini, persiapan regulasi yang tegas dan mengikat, strategi jangka panjang dan
pendek serta yang paling penting hasilnya secara nyata dapat dirasakan oleh
masyarakat Aceh. Tidak seperti sekarang ini, secara umum kita mengetahui
proporsi bagi hasil migas, tetapi nilai nominalnya tidak pernah dipublikasikan.
Kita tidak ingin menjadi "ayam mati dilumbung padi", namun matinya bukan karena
kekenyangan melainkan kerena kelaparan, sebab padinya milik orang lain. Wallahu
a'lam bishshawab.
Muhammad Arif Syahrijal | Geolog, Alumni Jurusan Teknik Geologi
Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta
[Non-text portions of this message have been removed]
