BISMILLA-HIRRAHMA-NIRRAHIYM
WAHYU DAN AKAL - IMAN DAN ILMU
[Kolom Tetap Harian Fajar]
918 Reformasi Birokrasi Menkeu Sri Mulyani
Reformasi birokrasi (RB) mulai dirintis Departemen Keuangan pada 2004, yang
diotaki Sri Mulyani, SE, PhD dan secara resmi dicanangkan sebagai program
prioritas pada 2007. Implementasinya mencakup pada penataan organisasi,
perbaikan proses layanan, dan peningkatan manajemen sumber daya manusia (SDM)
melalui pemberian tunjangan khusus pembinaan keuangan negara (TKPKN) atau
remunerasi.
Terkait dengan tahapan penyelesaian program RB, Sri Mulyani buang duit Rp.
4,126 triliun / tahun untuk RB. Dana dengan jumlah triliunan rupiah bagi RB itu
tidak jatuh dari langit, melainkan berupa pinjaman dari Bank Dunia yang harus
dibayar oleh rakyat. Kasus penggerogotan pajak yang dilakukan Gayus Tambunan
yang merupakan puncak gunung es menjadi contoh kegagalan investasi kelembagaan
oleh Sri Mulyani untuk memperbaiki kinerja Kementerian Keuangan. Bravo kepada
mantan Kabareskrim non-job Komjen Pol Susno Duaji yang "berani" menabrak
disiplin kelembagaan, yang memunculkan puncak gunung es, sehingga menjadi entry
point bagi terbongkarnya kasus-kasus yang selama ini terpendam dalam
lembaga-lembaga penegak hukum, daerah operasi para markus. Dan dengan itu
terikut pula hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu BR yang dibangga-banggakan
Sri Mulyani ternyata begitu rapuhnya sehingga begitu mudahnya jebol dibobol
oleh Gayus Tambunan sang anak buah.
"Hasilnya apa? Bisa dikatakan nol besar. Sebab reformasi itu artifisial, tidak
komprehensif dan hanya kulit luarnya saja, serta memakai utang luar negeri dan
tidak ada mekanisme pengawasan yang kuat pula," kata mantan Menko Ekuin Rizal
Ramli.
Ekonom Dradjad Wibowo mengatakan: "Remunerasi tidak pernah bisa menjadi solusi
bagi pencegahan korupsi. Buktinya sudah banyak aparat bergaji tinggi, namun
tetap melakukan korupsi, seperti di Dewan Perwakilan Rakyat, Bank Indonesia,
Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Bank BUMN, dan sekarang Ditjen Pajak.
Kalau pegawai baru golongan IIIA seperti Gayus saja sudah berani 'menelan
kerbau', bisa dibayangkan 'dinosaurusnya' segede apa yang ditelan seniornya?"
Menurut ekonom Iman Sugema, pemerintah perlu meninjau ulang pelaksanaan RB
perpajakan, termasuk skema remunerasi, karena terbukti gagal mencegah korupsi.
"Masih banyak yang korupsi. Kita yakin Ditjen Pajak bukan satu-satunya," kata
Iman. Cukup komentar tiga orang itu saja.
Kalau dikorek-korek secara emosional dan sentimen profesi, ini bisa saja
merupakan perseteruan antara yang cari duit jungkir balik di lapangan yaitu di
laut dan di hutan versus yang buang duit seenak paruiknyo di kursi empuk. Ir.
R. Priyono MSc sebagai Kepala BP Migas bagaimana harus terus-menerus
mengoptimalkan para insinyur dkk yang bekerja siang malam di lapangan minyak
gas di offshore berbagai laut Indonesia maupun di hutan-hutan agar proses
produksi migas berjalan aman agar lifting bisa meningkat. Belum terhitung
insinyur dan periset di dunia industri manufaktur. Para insinyur di tambang
batubara dan mineral lainnya di hutan-hutan siang malam terus bekerja keras
agar sumberdaya alam berhasil diangkat menjadi pemasukan negara melalui pajak
dan royalti. Begitu pula insinyur pertanian, perikanan, peternakan dan
kehutanan dkk bekerja keras di hutan-produksi dan perkebunan dan laut agar
mampu mencetak produksi maksimal supaya pajak yang masuk ke negara juga tinggi.
Ya, pajak yang dijadikan andalan untuk menjadi pemasukan negara, agar RI tidak
bangkrut. Tetapi Menteri Keuangan RI Sri Mulyani yang "promotor sistemik" tidak
mengelolanya dengan baik. Termasuk hasil otak BR-nya yang melahap banyak uang.
Kita tidak pernah baca itu hasil otak Sri Mulyani, SE, PhD mengenai BR tsb.
Namun kita berani mengatakan bahwa hasil otak itu patut di diduga keras lahir
dari ideologi yang dianutnya yaitu Neo-Lib. Yang mebuahkan orientasi pada
pelayanan para taipan investor dari atas angin, bukan pada pelayanan mayarakat
bawah, tidak mengacu pada: "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia."
Dengan demikian BR merupakan bayangan dari sitem birokrasi Amerika Serikat dan
negeri-negeri atas angin penganut sistem Neo-Lib.
Friman Allah SWT:
-- KY LA YKWN DWLt BYN ALAGhNYAa MNKM (S.ALhSyR, 59:7), dibaca: kai la- yaku-na
du-latan bainal aghniya-i mingkum, artinya:
-- Supaya kedaulatan (ekonomi) itu jangan (beredar) di antara orang-orang kaya
di antara kamu.
Apa-apa yang dilarang Allah SWT niscaya membawa mala-petaka apabila dikerjakan,
tidak terkecuali kekayaan yang hanya beredar di antara orang-orang kaya (baca:
para taipan) saja. Selama ini kita bangsa Indonesia terutama para penganut
Neo-Lib sadar atau tidak sadar telah melanggar ayat (59:7) tersebut. WaLlahu
a'lamu bisshawab.
*** Makassar, 11 April 2010
[H.Muh.Nur Abdurrahman]
http://waii-hmna.blogspot.com/2010/04/918-reformasi-birokrasi-menkeu-sri.html
[Non-text portions of this message have been removed]
