http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51978:perjalanan-reformasi-birokrasi-bak-kapal-yang-tengah-berlayar&catid=78:umum&Itemid=139


      Perjalanan Reformasi Birokrasi, Bak Kapal yang Tengah Berlayar      
      Oleh : Sarwin Siregar, SE 

      Berbicara mengenai reformasi, penulis teringat 12 tahun yang lalu 
tepatnya pada bulan Mei 1998 ketika masih kuliah di Jakarta. 

      Ikut berdemonstrasi menurunkan Alm Presiden Soeharto di Gedung DPR/MPR 
Senayan. Filosofi yang diusung, dengan turunnya Presiden Soeharto kesejahteraan 
rakyat akan lebih baik. Semua sependapat, saling merapatkan barisan, bahu 
membahu melontarkan pabrik kata-kata dengan berorasi di hadapan para wakil 
rakyat. 

      Rakyat mendukung, konsumsi buat aksi demonstrasi tak pernah putus. 
Berapapun nasi bungkus yang diminta demonstran selalu dipenuhi oleh dapur umum. 
Demonstran tak ada yang kelaparan malah ada yang sekali makan lebih dari satu 
bungkus nasi. Aku jadi heran benarkah ini kekuatan murni suara nurani rakyat? 
Saya bertasbih dalam hati, semoga saja benar adanya. 

      Reformasi sejatinya melahirkan perubahan sistematis dan terencana yang 
diarahkan untuk melakukan transformasi secara mendasar dengan hasil yang lebih 
baik. Reformasi harus di wujudkan dengan kemauan bersama untuk melakukan 
perubahan. Namun kadang bahkan sering kemauan tersebut kalah akan kepentingan 
individu / kelompok. 

      Reformasi birokrasi merupakan implementasi dari reformasi yang di 
gaung-gaungkan oleh para demonstran di tahun 1998. Dengan reformasi birokrasi 
diharapkan terwujud komitmen pejabat pemerintah untuk melakukan perubahan 
kearah yang lebih baik dengan perbaikan sistem pelayanan lebih efektif dan 
efisien.

      Kasus mafia perpajakan yang menyeret pegawai Direktorat Jenderal Pajak 
Gayus Halomoan P. Tambunan, dan sejumlah nama di kepolisian dan kejaksaan 
menampar wajah Birokrasi kelembagaan di Republik kita yang tercinta ini. 
Reformasi Birokrasi yang tengah berjalan di Direktorat Jenderal Pajak, 
Kementerian Keuangan semakin dipertanyakan Anggota Dewan dan berbagai elemen 
masyarakat. Benarkah reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan gagal Total ? 
Sebelum kita menjawab kearah sana terlebih dahulu mari kita pahami dulu alur 
reformasi birokrasi di Depkeu.

      Reformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan

      Departemen Keuangan yang sekarang telah berubah nama menjadi kementerian 
keuangan menerapkan 4 langkah dalam melaksanakan program reformasi birokrasi di 
kementeriannya yaitu : 

      Pertama, Penataan Organisasi didalamnya meliputi : Modernisasi 
Organisasi, Pemisahan Fungsi, Penggabungan Fungsi dan Penajaman Fungsi 
Organisasi. 

      Kedua, Peningkatan Sumber Daya Manusia, yang meliputi : Pendidikan dan 
Latihan Berbasis Kompetensi, Pembangunan Assesment Center, Penyusunan Pola 
Mutasi, Peningkatan Disiplin SDM dan Integrasi Sistem Informasi Manajemen 
Kepegawaian.

      Ketiga, Penyempurnaan Tata Laksana (Business Process) yang meliputi : 
Analisis dan Evaluasi Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Penyusunan Standar 
Prosedur Operasi (SOP). 

      Keempat, Perbaikan Struktur Remunerasi, yang meliputi : Kenaikan 
Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara, Sistem Remunerasi Berbasis Kinerja, 
Remunerasi Ditetapkan berdasarkan Jenjang Jabatan (Job Grade) yang jumlahnya 27 
jenjang atau grade. 

      Keempat langkah yang diambil merupakan proses yang komprehensif dan 
menyeluruh perbaikan sistem birokrasi di kementrian keuangan untuk menuju 
perbaikan pelayanan yang efektif dan efisien dalam rangka pengelolaan dan 
optimalisasi penerimaan keuangan Negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 
rakyat. Survey yang dilakukan AC Nielsen sebuah lembaga survey internasional 
terhadap kepuasan wajib pajak atas pelayanan yang diberikan dengan konsep 
modernisasi antara lain:

      Hasil Survey kepuasan wajib pajak atas Kanwil Khusus yang di lakukan AC 
Nielsen tahun 2005 menunjukkan bahwa dalam pemenuhan kewajiban perpajakan 84 
persen Wajib Pajak menyatakan menjadi lebih mudah, 13 persen tidak ada 
perubahan, 2 persen lebih sulit, 1 persen. Dari gambaran diatas jelas secara 
umum bahwa dengan adanya modernisasi kepuasan wajib pajak semakin meningkat. 

      Puaskah WP atas modernisasi pajak tersebut? AC Nielsen merilis hasilnya. 
Bahwa indeks kepuasan WP (eQ Index) adalah 81. Artinya, makin tinggi indeksnya, 
makin baik. Berada di atas pelayanan umum instansi pemerintah lainnya di 
Indonesia 75. Juga di atas beberapa negara sekitar, seperti, Australia 74, Hong 
Kong 71, India 78, dan Singapura 76 ( Harian Kontan, 16 Nov 2007).

      Reformasi Birokrasi perpajakan menunjukkan adanya nilai positif, Wajib 
Pajak merasa bahwa pelayanan perpajakan yang diberikan semakin baik bahkan 
indeks kepuasan masyarakat terhadap perpajakan di Indonesia lebih baik di 
banding negara Australia, Hongkong, India dan Singapura.

      Kasus Gayus Halomoan P Tambunan hanyalah merupakan oknum yang merusak 
citra perpajakan, memang sungguh sangat disesalkan. Disetiap 
instansi/organisasi, pasti ada saja oknum yang melakukan tindak kejahatan. 
Jangankan organisasi sebesar Direktorat Jenderal Pajak di setiap kelas saja 
tidak semua murid baik, tentu ada saja murid yang nakal. Apakah karena satu 
orang murid yang nakal, semua murid mendapat hukuman ? tentu hal itu tidak fair.

      Biarkanlah yang salah dihukum atas kesalahannya, agar tidak menimbulkan 
luka pada yang lainnya. Jangan lah kita terlalu cepat mengambil kesimpulan 
dengan menggeneralisasikan atas kesalahan satu oknum menjadi 
kesalahan/kegagalan satu organisasi, tentu pendapat seperti itu adalah keliru. 

      Kapal reformasi birokrasi telah melaju di tengah lautan, menuju alam 
perubahan biarkanlah dia berjalan karena penumpang yang nakal telah di 
campakkan ke tengah lautan oleh zaman. Kapal tidak boleh terlambat sampai di 
tujuan, karena rakyat telah menanti bahwa mereka selalu memimpikan peningkatan 
kesejahteraan.

      Kita berharap ada kapal-kapal lain dibelakang dan mari kita belajar dari 
kapal terdahulu. Ambil yang baik buang yang buruk, saling instropeksi beri 
masukan yang bersifat solusi. Semoga Tuhan memberi jalan yang terbaik bagi 
kemajuan negeri ini.***

      Penulis adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tinggal di Medan.
     


[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke