http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=54101:menuntut-kepedulian-pemerintah-terhadap-nasib-buruh&catid=78:umum&Itemid=131

      Menuntut Kepedulian Pemerintah terhadap Nasib Buruh      

      Oleh : Anita Saragih 

      Masalah perburuhan di berbagai negara, baik di negara maju maupun di 
negera-negara berkembang hingga kini belum juga dapat terselesaikan. 

      Berbagai keluhan dan tuntutan yang selama ini dilayangkan oleh kaum buruh 
kepada pemerintah sebagai pihak pemegang kekuasaan tampaknya belum juga dapat 
terwujud. Kaum buruh hingga kini masih saja menjadi kaum yang termarjinalkan 
dengan berbagai kebijakan yang tidak pernah berpihak. Karenanya kaum buruh 
terus berada dalam posisi yang sulit dan serba salah. Padahal keberadaan kaum 
buruh di berbagai negara sangat penting untuk menggerakkan roda perindustrian. 
Makanya tak heran kalau kaum buruh selama ini dianggap sebagai sumber penghasil 
devisa negara. Tapi sayangnya upah (gaji) yang diterima oleh kaum buruh, sering 
tidak sesuai dengan kerja keras yang telah mereka lakukan.

      Dewasa ini sering sekali terjadi penyiksaan dan berbagai tindak kekerasan 
yang dilakukan oleh para majikan, terhadap para pekerja (buruh migran) yang 
bekerja di luar negeri hingga berujung pada kematian. Kasus-kasus yang menimpa 
Siti Hajar, Susmiyanti, Siti Tarwiyah, Tari dan Rumini dan terlantarnya ratusan 
buruh migran Indonesia di bawah kolong jembatan Jeddah hingga menyebabkan 
seorang PRT migran, Halimah asal Cianjur meninggal dunia. Hal ini merupakan 
suatu bukti lemahnya perlindungan dan kepedulian pemerintah dalam menyikapi 
nasib kaum buruh, khususnya buruh migran yang bekerja di luar negeri. Tercatat 
sepanjang tahun 2009 menurut data dari Migrant Care, angka kematian buruh 
migran di Indonesia mencapai 1.018 orang di seluruh negara penempatan dan 683 
atau 67 persen diantaranya meninggal di Malaysia. Sedangkan angka tindak 
kekerasan yang menimpa buruh migran mencapai 2.878 orang di tahun yang sama. 

      Kebijakan yang Tidak Berpihak terhadap Kaum Buruh

      Hingga kini pemerintah belum juga dapat menunjukkan ketegasan sikapnya 
terhadap berbagai kasus yang telah menimpa kaum buruh migran yang bekerja di 
luar negeri tersebut. Padahal mereka juga warga negara Indonesia yang harusnya 
berhak mendapatkan perlindungan. Tapi inilah kenyataan yang terjadi di negara 
kita, kekuasaan uang bisa mengalahkan segalanya. Meski telah berjuang 
habis-habisan untuk menuntut hak-haknya sebagai pekerja, dimulai pada masa 
penjajahan Belanda dengan dibentuknya Serikat Buruh hingga pada awal 
pemerintahan orde baru, perjuangan kaum buruh belum juga membuahkan hasil 
sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan setelah orde reformasi bergulir, berbagai 
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selalu saja berupaya untuk menghambat 
ruang gerak kaum buruh dalam memperjuangkan nasibnya untuk mendapatkan 
kesejahteraan hidup yang layak.

      Selama ini berbagai pemberitaan di media massa tentang kaum buruh sangat 
menyedihkan. Buruh selalu diberitakan sebagai kaum tertindas, kaum yang 
terus-terusan diperas keringatnya untuk keuntungan para pengusaha. Kaum buruh 
nyaris diperlakukan seperti layaknya seorang budak yang harus menuruti segala 
perintah dan kebijakan dari para pengusaha sebagai pihak pemilik modal. Kaum 
buruh juga hampir tak pernah memperoleh hak-hak yang seharusnya mereka 
dapatkan, seperti hak untuk mendapatkan upah (gaji) yang layak, hak untuk 
mendapatkan jaminan pekerjaan yang tetap untuk dapat meningkatkan kesejahteraan 
hidupnya. Status kerjanya kini menjadi kabur oleh adanya kebijakan yang lebih 
mementingkan pengusaha sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, khususnya tentang perjanjian kerja waktu tertentu dan 
outsourcing. Sejak undang-undang tersebut diberlakukan, status kaum buruh di 
berbagai perusahaan industri menjadi tidak jelas.

      Kaum buruh hanya menjadi pekerja kontrak yang setiap waktu dapat di-PHK 
sesuka hati oleh para pengusaha. Makanya tak heran, ketika krisis ekonomi 
global melanda hampir di sebagian besar negara-negara di dunia, banyak kaum 
buruh yang di-PHK tanpa mendapatkan uang pesangon, dengan alasan untuk 
menghindari defisit keuangan dan untuk meningkatkan efisiensi guna menghindari 
kebangkrutan perusahaan. Keadaan inilah yang akhirnya bisa membuat para 
pengusaha bersikap sesuka hati untuk mempekerjakan dan memberhentikan para 
pekerjanya (kaum buruh). Maka di sinilah rezim penindasan dan ketidakadilan itu 
dimulai akibat kebijakan ekonomi kapitalistik yang berusaha menarik minat 
investor dengan tawaran upah (gaji) pekerja yang rendah dan sistem kerja 
kontrak yang lebih menguntungkan pihak investor (pengusaha), ketimbang buruh. 
Harapan pemerintah, tentu dengan masuknya investor (pengusaha) ke negara kita 
untuk mau menanamkan modalnya, maka dapat membuka lapangan kerja di berbagai 
sektor industri dan sektor lainnya. Dengan semakin terbukanya lapangan kerja, 
berarti tingkat pengangguran dapat ditekan. Tetapi tanpa disadari, dengan di 
berlakukannya sistem kerja kontrak dan outsourcing yang melahirkan istilah 
Perjanjian Kerja pada Waktu Tertentu (PKWT), telah menyebabkan para investor 
(pengusaha) bebas mem-PHK para pekerjanya kapan saja. 

      Faktor kekuasaan uang (kepemilikan modal) dan lemahnya legitimasi hukum 
yang berlaku di negara kita, lagi-lagi telah menyebabkan nasib kaum buruh 
semakin terpinggirkan dan semakin tertindas oleh berbagai kebijakan yang kini 
dirasa tidak lagi berpihak kepada kaum lemah. Sehingga perjuangan kaum buruh 
untuk mendapatkan keadilan dengan status pekerjaan yang tetap, dengan upah 
(gaji) yang layak demi meningkatkan kesejahteraan hidupnya, kini menjadi 
perjuangan yang melelahkan, penuh tetesan keringat, air mata dan penuh 
kepedihan.

      Harapan Kaum Buruh

      Selama ini besarnya gaji yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan 
sering tidak mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, termasuk kesulitan 
ekonomi yang dihadapi oleh kaum buruh seiring dengan naiknya harga-harga 
kebutuhan pokok. Padahal dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok, gaji kaum 
buruh selayaknya juga dapat naik sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup 
tanpa diliputi keresahan. Jadi bukan sebaliknya, kebutuhan hidup meningkat, 
sementara gaji yang diterima kaum buruh relatif tetap. Tapi sayangnya hingga 
kini posisi tawar-menawar antara perusahaan dan buruh mengenai upah (gaji) 
berada pada posisi yang lemah. Buruh dengan segala kelemahan dan kekurangannya, 
selalu saja berada pada pihak yang kalah dan terpaksa menerima, meski dengan 
keterpaksaan daripada tidak mendapatkan pekerjaan. 

      Meskipun pemerintah sebenarnya telah menetapkan Upah Minimum Regional 
(UMR), Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), 
tetapi pihak pengusaha masih saja merasa keberatan untuk memberikan gaji kepada 
kaum buruh sesuai dengan upah (gaji) yang telah ditetapkan pemerintah. Makanya 
tak heran kalau akhir-akhir ini sering terjadi gelombang unjuk rasa, seperti 
aksi demo yang dilakukan oleh ribuan kaum buruh untuk menuntut kenaikan upah 
(gaji), menuntut adanya jaminan kerja yang tetap agar tidak terjadi maraknya 
aksi PHK yang dilakukan oleh para pengusaha. 

      Menyadari berbagai permasalahan yang kini dihadapi oleh kaum buruh, maka 
sudah saatnyalah pemerintah mau melakukan reformasi di bidang ketenagakerjaan 
yang ada. Sudah saatnyalah pemerintah mau untuk mempertimbangkan kembali 
tentang keberadaan Undang-undang Ketenagakerjaan, seperti Undang-undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya tentang perjanjian kerja waktu 
tertentu dan outsourcing yang pada penerapannya justru lari dari yang 
diharapkan. Karena hanya dengan menetapkan kebijakan yang mau kembali 
melindungi kaum buruh dengan sistem ikatan kerja yang jelas (tetap), maka nasib 
kaum buruh dapat berubah dan kesejahteraan hidupnya dapat lebih ditingkatkan. 
Karena bagaimanapun tanpa jerih payah kaum buruh, roda perindustrian di suatu 
negara tidak akan dapat berjalan lancar. Tanpa kaum buruh, para investor 
(pengusaha) tidak mungkin dapat mengembangkan modalnya di suatu negara dan 
tidak dapat memperoleh keuntungan sesuai dengan yang diinginkan. Maka sudah 
saatnyalah pemerintah mau menghargai jasa dan pengorbanan kaum buruh dengan 
memberikan hak-hak yang semestinya mereka dapatkan demi meningkatkan 
kesejahteraan hidup yang selama ini mereka harapkan dan demi menghilangkan 
benih-benih penindasan dan ketidakadilan.***

      Penulis adalah seorang penggiat sastra dan juga pemerhati masalah sosial, 
pendidikan dan politik.
     


[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke