Islam yang bermuatan: aqidah (pokok keimanan), jalannya hukum dan akhlaq, 
meliputi cakrawala yang luas, yaitu petunjuk untuk mengatur baik kehidupan 
nafsi-nafsi (individu), maupun  kehidupan kolektif dengan substansi yang  
bervariasi seperti  keimanan,  ibadah ritual (spiritualisme),  karakter  
perorangan,  akhlaq individu dan kolektif, kebiasaan manusiawi, ibadah 
non-ritual seperti: hubungan keluarga, kehidupan sosial politik ekonomi, 
administrasi, teknologi serta pengelolaan lingkungan, hak dan kewajiban 
warga-negara, dan terakhir yang tak kurang pentingnya yaitu sistem hukum yang 
teridiri atas komponen-komponen: substansi aturan-aturan perdata-pidana, 
damai-perang, nasional-internasional, pranata subsistem peradilan dan apresiasi 
hukum  serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang berakhlaq. 

Semua substansi yang disebutkan itu bahasannya ada dalam Serial Wahyu dan Akal 
- Iman dan Ilmu.  Maksudnya Wahyu memayungi akal , dan Iman memayungi ilmu.

*******************************************************************

BISMILLA-HIRRAHMA-NIRRAHIYM
 
WAHYU DAN AKAL - IMAN DAN ILMU
[Kolom Tetap Harian Fajar]
374. Status Quo
  
Menurut John T. Zadrozny, Professor of Sociology, University of Wisconsin dalam 
bukunya Dictionary of Social Science, dengan imprint Public Affairs Press 
Washington DC., 1959, tercatat da!am Library of Congress Catalog Card 
No.58-13401, status quo berarti conditions as they are, Lalu menurut Laurence 
Urdang, editor in chief dalam buku The Random House Dictionary of the English 
Language, dengan imprint Random House Inc., New York, 1968, tercatat dalam 
Library of Congress Catalog Card No. 68-19699, status quo, juga biasa disehut 
status in quo, berarti the existing state or condition. Istilah status quo 
menurut kedua orang pakar penulis kamus di atas itu kurang lebih sama 
pengertiannya dengan istilah old established forces yang diperkenalkan tokoh 
Orde Lama Bung Karno, sebagai lawan dari kubu new emerging forces. Dalam dunia 
perpolitikan di Indonesia dewasa ini status quo dikaitkan dengan Orde Baru. Dan 
nenurut kelompok yang menepuk dada sebagai reformis sejati predikat status quo 
itu ditujukan kepada partai Golkar. Adapun kriterianya ialah: tidak menolak 
dwifungsi ABRI, terlibat KKN, tidak menegakkan supremasi hukum, memposisikan 
diri sebagai mesin politik Orde Baru, tidak menggunakan budaya demokrasi yang 
egaliter, tidak setuju terhadap otonomi daerah yang seluas-luasnya, tidak 
mendukung amandemen 1945. Saya tidak mengerti apa latar belakang pembuat 
kriteria ini mengapa kriteria yang sangat penting tidak dimasukkan, yaitu tidak 
setuju kepada kebebasan pers, dan tidak setuju dengan menjamurnya partai-partai 
politik. Tak tahulah kita apakah cap status quo itu ditujukan pula atau tidak 
kepada mantan-mantan tokoh Golkar yang loncat bajing ke IPKI atau mantan tokoh 
Golkar yang kalah bertarung dengan Akbar Tanjung lalu membentuk partai baru, 
PKP. Yang menarik pernyataan Sambuaga dalam debat dengan Hikam dilayar kaca, 
bahwa partai Golkar tidak tergolong dalam kekuatan status quo. Bahkan dalam 
iklan di Harian FAJAR, edisi Sabtu, 22 Mei 1999, halaman 4, terpampang 
pernyataan tentang visi, missi, platform dan paradigma baru partai Golkar 
sebagai pelopor reformasi dan anti status quo. Lehih rancu lagi selagi maraknya 
demonstrasi mahasiswa dunia pers selalu memberikan gelar atas Arifin Panigoro 
sehagai pengusaha pro-reformasi. Ternyata Arifin Panigoro ini diproses 
Kejaksaan Agung karena masalah korupsi, jadi sama keadaannya dengan HM Soeharto 
yang juga sementara diproses oleh Kejaksaan Agung. Artinya Arifin Panigoro ini 
termasuk ke dalam golongan penganut status quo, karena kena oleh salah satu 
kriteria status quo yang telah dib├ęberkan di atas itu.

Karena demikian rancunya penggunaan istilah status quo dalam dunia poltik 
tersebut, maka lebih balk kita coba mengaitkan istilah status quo kepada orde 
sehelum Orde Baru, yaitu Orde Lama. Saya masih ingat tahun lima puluhan di 
Bandung. Aksi coret-coretan di dinding-dinding, di pagar-pagar yang temanya 
tentang konsep Bung Karno, yaitu Nasakom dan Marxisme yang diterapkan di 
indonesia. Pada mulanya ada coretan: dukung konsep Bung Karno. Besoknya coretan 
itu ditambah dengan kata jangan di depannya, mnenjadilah ia jangan dukung 
konsep Bung Karno. Besoknya ada terselip kata ragu-ragn sehingga coretan itu 
menjadi jangan ragu-ragu dukung konsep BungKarno. Besoknya coretan ditambah 
lagi dengan tanda tanya disertai kata no, nienjadilah jangan ragu-ragu dukung 
konsep Bung Karno? No.

Firman Allah SWT: 
-- YAYHA ALDZYN AMNWA ATQWAALLH WALTNZHR NFS MA QDMT LGHD (S.ALHSYR,18), 
dibaca: ya-ayyuhal ladzi-na a-manu- ittaqutLla-ha waltandzur nafsum ma- 
qaddamat lighadin, artinya: 
-- Hai orang-orang bermnian, taqwalah kepada Allah dan mestilah setiap diri 
manusia itu mengkaji masa lalu untuk orientasi masa depan (59:18).

Dalam konteks status quo Orde Lama perlu dikaji konsep ideologis Bung Karno 
tentang Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme dan marxisme yang diterapkan di 
Indonesia. Dalam Seri 37O dan 372 lalu telah dikemukakan Tap No.XXV/MPRS/1966 
dan Tap No. MPR/1973 yang masih berlaku hingga sekarang, yang melarang faham 
marxisme di Indonesia. Historishe materialisme yang atheis dengan metode 
dialektika atau pertentangan kelas adalah doktrin dari Karl Marx yang 
menganggap bahwa agama itu adalah candu bagi rakyat. Penganut marxisme masih 
tetap eksis di Indonesia, yaitu dengan munculnya marxis gaya baru dalam 
kalangan pemuda, yang radikal, yang menyusup di tengah-tengah masyarakat, di 
tengah-tengah organisasi sosial politik, ibarat Carbon-radikal (C.) yang ganas 
yang menyusup ke dalam inti sel menularkan keganasan itu pada DNA yang 
ditempelinya, sehingga DNA menjadi ganas pula. Bahkan Abd Latif nara pidana 
Gerakan 30 September yang baru dibebaskan mulai mempengaruhi generasi muda yang 
kurang memahami liku-liku pemherontakan PKI tahun 1965, dengan mencoba 
menegakkan benang basah, membangun opini menyalahkan pak Harto yang menindas 
pemberontakan itu. Memang harus diakui bahwa Pak Harto telab melakukan 
kesalahan yang menterapkan strategi pembangunan konsep orang-orang sosialis 
dalam CSIS yang dikenal dengan strategi akselerasi modernisasi yang membuahkan 
KKN. Akan tetapi kesalahan Pak Harto tidak boleh membutakan mata kita akan jasa 
beliau secara ideologis yang telah menghancurkan pemberontakan PKI pada 30 
September 1965. Itu adalah MA QDMT, dibaca ma- qaddamt, mengkaji masa lalu 
dalam konteks status quo Orde Lama yang bersifat ideologis.

Kemudian LGHD, dibaca lighadin, untuk orientasi masa depan, terutama sekali 
masa pasca Pemilu. Rakyat Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya perlu 
berhati-hati, jangan sampai memilih partai-partai politik yang telah disusupi 
oleh para penganut status quo Orde Lama. Sebaiknya dalam kampanye, jurkam 
parpol di samping mengemukakan program-program partainya, tidak pula kurang 
pentingnya untuk menunjukkan bahwa partainya itu bersih dari status quo Orde 
Lama. Ada lagi sebuah ciri khas sikap para penganut status quo Orde Lama, yaitu 
kultus individu, sangat membesarkan bahkan memuja orang yang ditokohkannya, 
seperti urang-orang komunis memuja Lenin, Stalin dan anggota Partai Ba'ats yang 
mengkultuskan Saddam Husein. Salah satu ekspresi pengkultusan itu dengan 
memajang potret tokoh pujaannya itu dalam ukuran besar secara menyolok. WaLlahu 
a'lamu bisshawab.

*** Makassar, 23 Mei 1999
  [H. Muh.Nur Abdurrahman]
http://waii-hmna.blogspot.com/1999/05/374-status-quo.html 


 

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke