http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2010051210051616

      Rabu, 12 Mei 2010 
     

      BURAS 
     
     
     

Keseimbangan Hak-Hak Rakyat dan Penguasa!



       
      "KESEIMBANGAN menurut Michael Polanyi, epistemolog, ada dua jenis--kiat 
naik sepeda (tak terukur), dan secara fisika (terukur) seperti bobot pengukur 
dan beban di dua penampang dacin!" ujar Umar. "Untuk mencapai kinerja terukur 
ala fisika itu lahir balanced scorecard, manajemen berbasis auditor yang 
menetapkan keseimbangan antara bobot setiap satuan kerja dan target (beban) 
yang harus dicapai! (Praktek model ini di PT BA Tarahan jadi tesis ujian 
terbuka program magister Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai bulan lalu). Pada 
manajemen pemerintahan, balanced scorecard diterapkan lewat penetapan bobot 
setiap satuan kerja dengan pemenuhan hak-hak rakyat sebagai target kinerja yang 
harus dicapai!"



      "Dengan balanced scorecard praktek anggaran pemerintah bisa lebih adil 
karena pembobotan dilakukan dengan skala pelayanan satuan kerja!" sambut Amir. 
"Seperti anggaran pendidikan dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, PT, dan luar sekolah, 
jumlah yang dilayani lebih 30 persen dari populasi, relatif seimbang dengan 
bobot 20 persen anggaran! Tapi sektor pertanian pangan yang melayani 40 persen 
warga cuma dengan bobot anggaran dua persen, jelas tak seimbang! Akibatnya, 
pertanian sebagai sektor produktif malah jadi sarang kemiskinan!"



      "Pada anggaran lebih mudah dilihat antara anggaran rutin--untuk jajaran 
pemerintah--dan anggaran pembangunan sebagai porsi rakyat!" timpal Umar. 
"Secara umum APBN dan APBD dewasa ini memberi 70 persen (bahkan lebih) untuk 
rutin, sedangkan porsi rakyat di bawah 30 persen! Dengan visi balanced 
scorecard tampak pemerintah telah memboboti dirinya jauh lebih besar dari 
target kinerja yang ditetapkannya sendiri!"



      "Di era Orde Baru dua sisi dacin selalu seimbang, 50-50, meski cuma 
balanced semu! Semu, karena anggaran pembangunan (hak-hak rakyat) agar seimbang 
dengan bobot anggaran rutin ditutupi dengan pinjaman luar negeri!" tegas Amir. 
"Tapi terlihat, pemerintah Orde Baru memberi bobot dirinya relatif seimbang 
dengan target kinerjanya! Kini, sudah pun anggaran defisit, dacinnya jomplang 
ke bobot kepentingan kekuasaan!"



      "Dalam balanced scorecard, hal sedemikian tegas disebut bad 
governance--tata kelola yang buruk!" timpal Umar. "Sedang dalam terminologi 
politik, pemerintah yang memboboti dirinya lebih besar dari kinerja yang dia 
tetapkan sendiri--meski hanya lebih berat sebiji sawi--sudah bisa disebut 
penguasa! Penguasa selalu berkonotasi tak adil karena lebih mengutamakan 
kepentingan dirinya ketimbang kepentingan rakyat!" ***

      H. Bambang Eka Wijaya
     


[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke