http://www.antaranews.com/berita/1274264800/survei-lsi-publik-merindukan-kembali-orde-baru

Survei LSI : Publik "Merindukan Kembali" Orde Baru
Rabu, 19 Mei 2010 17:26 WIB | Peristiwa | Umum | 

(ANTARA/Grafis/Hanmus)Jakarta (ANTARA News) - Hasil Lingkaran Survei Indonesia 
(LSI) menunjukkan hanya 16,9 persen responden dari masyarakat Indonesia yang 
merasa kondisi di era reformasi lebih baik, sedangkan 44,5 persen responden 
yang menyatakan justru kondisi di era Orde Baru yang lebih baik.

Direktur Eksekutif LSI-Network Denny JA dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, 
mengemukakan, temuan tersebut berdasar hasil survei nasional LSI pada 1- 5 Mei 
2010, dengan mengambil 1000 responden di seluruh Indonesia. Metode riset dengan 
multi stage random samping, wawancara tatap muka dan tingkat kesalahan sekitar 
3,2 persen.

Dengan demikian, katanya, setelah 12 tahun reformasi bergulir, dan jatuhnya 
mantan Presiden Soeharto, publik ternyata "merindukan kembali" Orde Baru. Salah 
satu penyebabnya, reformasi yang sudah 12 tahun berjalan belum membuahkan 
ekonomi rakyat yang lebih baik. Mereka menganggap ekonomi di era Orde Baru 
bahkan lebih baik.

Sementara itu, hanya 31,3 persen responden yang menyatakan reformasi sudah 
berjalan di arah yang benar (on the track). Jauh lebih banyak (46,2 persen) 
responden menyatakan reformasi berjalan di arah yang salah atau meragukan arah 
reformasi. 

"Mereka yang tak puas dengan reformasi ini cukup menyebar di berbagai level 
pendidikan, pendapatan, teritori. Makin rendah tingkat pendidikan responden, 
semakin mereka tak puas dengan reformasi," katanya.

Di mata responden, reformasi lebih baik hanya untuk isu penegakan hukum dan 
kebebasan politik. Tapi untuk isu stabilitas politik, keamanan, sosial, apalagi 
ekonomi, era Orde Baru dianggap lebih baik.

Menurut Denny, hal ini merupakan "lampu kuning" bukan hanya untuk pemerintahan 
SBY-Boediono, tapi bagi pejuang demokrasi. Publik memilih demokrasi tak hanya 
karena ingin kebebasan politik yang lebih besar dibandingkan di era Orde Baru. 

"Publik ingin juga demokrasi membawa kemajuan ekonomi. Jika demokrasi tak 
kunjung berhasil membawa kemajuan ekonomi, bukan mustahil legitimasi atas 
sistem demokrasi itu sendiri yang dipertaruhan. Di banyak negara yang mengalami 
transisi demokrasi, berkurangnya legitimasi demokrasi dapat membawa demokrasi 
menjadi berkurang kualitasnya secara perlahan," ujarnya.

Oleh karena itu, Denny mengharapkan semua pihak, bahwa memperingati dua belas 
tahun reformasi, patut direnungkan format politik demokrasi yang lebih membuat 
politik stabil, yang berujung pada kemajuan ekonomi. 

Ambang batas (electoral threshold) dalam pemilu 2014 dapat dinaikan menjadi 5-7 
persen agar semakin sedikit partai politik di DPR. Ini dapat membuat politik di 
DPR lebih terkendali. Pemerintah harus juga lebih memberikan perlindungan 
kepada kementerian ekonomi agar tidak banyak diganggu oleh pertikaian politik, 
katanya.(*)
(Ant/R009)

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke