Bismilahirrahmanirrahiim.

Khilafah Bukan Sistem Totaliter : Kebolehan Berdirinya Banyak Partai Politik;

Demikianlah kepala tajuk dari HTI.Lihat respond saya di bawah dimana
kesalahan2 yang di lakukan oleh pemimpin2 HTI dlm menyesatkan umat islam yg 
awam untuk mencapai tujuan mereka atas nama Islam.

Apa bedanya dgn sistem demokrasi Amerika...dan sistem Khilafah.
======================================================

Dalam model totalitarian ala Nazisme atau Komunisme, selalu ada satu partai 
massa tunggal. Di Uni Sovyet terdapat Partai Komunis, dan di Jerman terdapat 
Partai Nasional-Sosialis Jerman (Nazi: Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei). Di zaman sekarang masih hangat dalam ingatan saat di Irak 
terdapat Partai Ba'ath di bawah pimpinan Saddam Hussein yang menjadi partai 
resmi negara dan merupakan satu-satunya partai karena partai lain tidak 
diizinkan berdiri.

Dalam pencapaian tujuan kemajuan masyarakat, setiap warga negara perlu menjadi 
anggota partai resmi negara. Mereka yang tidak mau bergabung dengan partai 
negara akan dicurigai dan tidak memiliki hak dan perlindungan yang sama 
sebagaimana anggota partai.

Negara-negara Barat menjalankan model demokrasi multi-partai, dengan banyak 
partai politik terlibat dalam usaha memegang kekuasaan. Namun pada 
kenyataannya, biasanya hanya ada dua partai politik besar yang punya kesempatan 
memegang kekuasaan. Di Amerika, pilihannya hanya berkisar pada Partai Republik 
dan Partai Demokrat, dan di Inggris hanya pada Partai Buruh dan Partai 
Konservatif.

Partai Politik dalam Islam

Islam tidak hanya membolehkan berdirinya banyak partai politik, bahkan 
mewajibkan umatnya untuk mendirikan sekurang-kurangnya satu partai. Walau 
aparatur pemerintahan dalam banyak kasus merupakan para anggota partai politik, 
Negara Khilafah tidak memakai sistem satu partai, yang memerintah sebagaimana 
ditemukan dalam demokrasi ala Barat. Dengan kata lain, tidak ada satu partai 
berkuasa dalam negara.

Partai-partai politik dalam Negara Khilafah didirikan untuk tujuan mengawasi 
kepala negara (Khalifah) dan pemerintahannya. Tugas mereka adalah menjaga 
pemikiran Islam di tengah masyarakat dan memastikan pemerintah tidak menyimpang 
dari implementasi dan penyebaran Islam. Namun, untuk menjadi bagian dari 
pemerintahan atau untuk mencapai keberhasilan di tengah masyarakat tak harus 
bergabung dengan salah satu partai.

Hak warga negara Khilafah untuk mendirikan partai politik berlandaskan pada 
kitab suci al-Qur'an. Untuk mendirikan sebuah partai politik, tidak diperlukan 
izin dari pemerintah karena syariat telah memberi izin untuk itu.

Ayat al-Qur'an di bawah ini memerintahkan pendirian partai-partai politik. 
Allah Swt berfirman:Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang 
munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. (TQS. Ali Imran [3]: 104)18

Perintah untuk adanya segolongan umat merupakan perintah untuk pembentukan 
partai-partai politik. Ini dilandaskan pada fakta bahwa ayat ini membebankan 
tugas segolongan umat untuk menyerukan Islam, menyuruh kepada yang makruf 
(kebaikan) dan mencegah dari yang munkar (keburukan). Tugas menyuruh kepada 
yang makruf dan mencegah dari yang munkar bersifat umum dan tak dibatasi. Maka 
tugas itu juga mencakup penguasa, dan ini mengimplikasikan untuk tetap menjaga 
akuntabilitas mereka dalam mejalankan pemerintahan. Menjaga akuntabilitas 
penguasa merupakan suatu aktivitas politik yang biasa dijalankan oleh partai 
politik, serta merupakan tugas terpenting dari partai-partai politik.

Dengan demikian, ayat ini mengindikasikan tugas mendirikan partai-partai 
politik yang menyerukan Islam, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari 
yang munkar, serta menjaga penguasa agar segala sikap dan tindakannya dapat 
dipertanggungjawabkan19.

Karena itu, fungsi berbagai partai politik di dalam Negara Khilafah bukan untuk 
memegang kekuasaan, karena tidak ada konsep partai penguasa dalam Negara 
Khilafah. Banyaknya partai politik Islam dimungkinkan dan semuanya bekerja demi 
kebaikan seluruh lapisan masyarakat, bukan demi kepentingan mereka sendiri 
sebagaimana lazim ditemukan di negara-negara Barat.(FW)
=======================================

Respond saya;

Assalamu'alaikum wrwb.

Sistem Khilafah memberikan keberadaan partai2 politk utk menjaga kekuasaan 
pemrimtahan atau sebagai pengawas. sampai disini bagus dab=n benar.

Yang salah danperludiperbaiki adalah;
Perlakuan diskriminasi kpd golongan2 non Islam.Mereka diperlakukan tdk adil dan 
dijadikan golongan kls dua.mereka tdk dibenarkan menjadi pemimpin negara..
Kalau demikian perlakuan Pemerintahan Khilafah, saya yakin akan mendapat 
penolakan dari umat Non Islam dan akan terjadi peperanganÂ…umat International 
akan membantu umat tertindas oleh sistem Khilafah Islam.

Sedangkan ajaran islam adalah ajaran yang ==adil==dan anti diskriminasi karena; 
agama, kulit, budaya dan gender.

ALLAH memerintahkan kpd Rasul utk berlaku adil kpd semua warga negara, kecuali 
yg memerangi pemerintah.

Ini Dalilnya;QS 6:8 Qs 42:15;

""Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah( Taurat,Injil, Al quran 
)dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu( 
Yahudi,Nasrani,mukmin ).Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami 
amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami 
dan kamu, Allah mengumpulkanantara kita dan kepada-Nya lah kembali (kita)"QS 
42:15,

Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap 
orang-orang yang tiada memerangimu (kesemua golongan2 )karena agama dan tidak 
[pula] mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang berlaku adil. QS.60:8.

Sistem pemerintahan Amerika mengikuti ayat2 ALLAH itu dlm bernegara dimana umat 
Islam
diperlakukan dgn adil dan mempunyai hak yang sama dgn kristen.
Oleh karena itu masarakat Amerika menjadi rahmatanlil'alaimin,kuat dan damai.

salam



Kirim email ke