--- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, "H. M. Nur Abdurahman" 
<mnur.abdurrah...@...> wrote:
>
Pak Ustadz,

Thanks Pak, dibawah ini Yurisprudensi dan pertanyaan/pernyataan lageee.

==============
Khilafah bukan imperium. Dalam sejarah umat Islam, khususnya sejak masa
Al-Khulafa Al-Rasyidun sepeninggalan sistem Nubuwah di bawah kepemimpinan Nabi
Muhammad Saw. sampai jatuhnya Khilafah Utsmaniyah di bawah kepemimpinan Khalifah
Abdul Hamid II yang berpusat di Istambul, Turkey tahun 1924, maka terdapat tiga
sistem pemilihan Khalifah.

1. Dipilh langsung oleh majelis yang terdiri wakil-wakil Muhajirin dan Anshar.
Ini terjadi pada pemilihan Khalifah yang pertama Abu Bakar As Sdddiq RA
==============
sts : Secara teori, ini bisa dipahami, tapi untuk menjadi operatif, siapa 
mewakili kaum Muhajirin dan Siapa mewakili Anshar. Belum lagi bagaimana 
pencalonan Khalifah itu sendiri, bukankah sudah harus ada calon sebelum majlis 
bisa memilih calon. Well ada kriteria, siapa yang menentukan dan 
mengklarifikasi kriteria tersebut. Berarti akan ada sebuah majlis lagi semacam 
KPU

Kalo demikian, bukankah ini DEMOKRASI (?) Demokrasi sebagai sebuah "filosofi" 
asing dalam khazanah keilmuan Islam, pernah hangat dibahas oleh ibn Rusyd dan 
ibnu Sinna, bahkan ibnu Rusyd (pake kalo gak salah) menghasilkan "Siyasah 
al-Jamaiyah". Prinsip "demokrasi" adalah "kebebasan" (al-Huriyyah), dimana ini 
sangat dibina oleh kanjeng Rosul SAW. Kebebasan memilih pemimpin, kebebasan 
mengkritik pemimpin, kebebasan berpendapat dalam prinsip "Syuro" (mengatur 
Kehidupan Bersama).

Islam memiliki konsep bai'at : sumpah setia atau sesungguhnya "penyerahan 
wewenang", nah masalahnya apakah anda anti-baiat, maksudnya kalo setelah baiat 
ternyata pemimpin yang diserahi wewenang kemudian "menyeleweng" atau inkar, 
bisakah sumpah setia ini "dicabut" atau ditarik kembali. Yurisprudensinya 
Kanjeng Rosul tidak bersedia menjadi Pemimpin diluar otoritas kenabian-nya 
kecuali ada bai'ah (Penyerahan wewenang dari -rakyat-).

==========
2. Dengan sistem Wilayatul 'Ahd (penunjukan Khalifah sebelumnya), seperti yang
terjadi pada Umar Ibnul Khattab yang ditunjuk oleh Abu Bakar.
==========
sts : Ini gugur demi Hukum, karena Khalifah sebelumnya sudah Tidak ada, atau 
kita semua akan mengakui lagi keturunan Raja Turki sebagai "Khalifah" yang 
berhak menunjuk siapa Khalifah Selanjutnya. Apa perlu referendum (?)

===
3.. Dengan pengembangan cara (1) yaitu sistem syura, sebagaimana yang terjadi
pada Khalifah Utsman dan Ali. Kedua beliau dipilih dan diangkat oleh Majlis
Syura. Sedangkan anggota Majlis Syura itu haruslah orang-orang yang shaleh,
faqih, wara' (menjaga diri dari syubhat) dan berbagai sifat mulia lainnya. Oleh
sebab itu, pemilihan Khalifah itu tidak dibenarkan dengan cara demokrasi yang
memberikan hak suara yang sama antara seorang ulama dan orang jahil, yang shaleh
dengan penjahat dan seterusnya.
===========
sts : Siapa yang memilih anggota Majlis Syuro, apakah harus dibentuk Majlis Pra 
Syuro. Apa maksud "cara demokrasi" yang dimaksud Pak HMNA disini(?). Bukankah 
demokrasi juga mencabut "hak suara" kriminalis. Lalu siapa yang bisa masuk 
kriteria "calon" anggota majlis syuro, apakah Abu Bakar Baasyir, Habib Rizieq 
dan HMNA saja, Bagaimana dengan Amin Raiz, Hasyim Muzadi. Lalu apakah Ahmadiyah 
boleh mengirimkan wakilnya, apakah Non Muslim juga tidak boleh mempunyai wakil 
dalam majlis Syuro.

Nah ini sedikit bahaya : apakah Khalifah harus Laki-laki atau boleh Muslimah, 
Apakah Majlis Syuro hanya untuk Laki-laki. Kalo demikian dan saya masuk jadi 
anggota majlis, dijamin pas pulang pintu rumah sudah diganti kuncinya, bahkan 
mungkin pintu rumah diganjel ember (di rumah saya tidak ada piano soale). Kalo 
saya coba-coba sms ke Mia dipastikan tidak dibalas, atau dibalas dengan kiriman 
gambar becak beranimasi.

=========
4. Dengan sistem kudeta (kekuatan) atau warisan, seperti yang terjadi pada
sebagian Khalifah di zaman Umayayah dan Abbasiyah
=========
sts : Kudeta diharamkan dalam Islam, karena tidak ada prinsip bai'ah 
(penyerahan wewenang) oleh rakyat. Kayaknya ini ada dalam Siyasah al-Jamaiyah 
deh.



Kirim email ke