Pantulan
Sulakan simak Seri 324 di bawah
Salam
HMNA

********************************************************************************************

BISMILLA-HIRRAHMA-NIRRAHIYM

Wahyu dan Akal - Iman dan Ilmu
[Kolom Tetap Harian Fajar]
324. Undang-Undang Anti Korupsi(*) dan Anti Kolusi

    Dalam Seri 120 tanggal 20 Maret 1994, yang berjudul: Nuku vs Wieling, 
Membuktikan Diri Bersih, vs Praduga Tak Bersalah, antara lain tertulis:
    
    "Perselisihan antara Nuku dengan Wieling perihal asas tersangka harus 
membuktikan dirinya bersih bertentangan dengan asas praduga tak bersalah 
betul-betul pernah terjadi dalam sejarah yang merobek gencetan senjata menjadi 
perang yang tidak dimaklumkan pada tahun 1805.

    Nuku adalah Sultan Tidore yang membebaskan kerajaannya dari bagian-bagian 
wilayah tiga gubernuran Kompeni Belanda (de drie Oostersche Provintien van 
Gouvernementen): Ternate, Ambon dan Banda. Nama lengkapnya Nuku Sulthan Said 
alJihad Muhammad alMabus Amiruddin Syah Kaicil Paparangan Gelar Tuan Barakat 
Sultan Tidore, Papua dan Seram.

    Syahdan, 2 orang penghuni istana Tidore, yaitu dayang-dayang puteri Boki 
Fathimah yang bernama Sulasi dan Barunarasa mencuri emas, intan-berlian puteri 
itu dan melarikan diri ke Ternate. Nuku bersurat kepada Wieling pada 28 
Muharram 1220 (18 April 1885) supaya kedua tersangka itu diextradisikan ke 
Tidore.

    Wieling menolak permintaan extradisi itu oleh karena kedua tertuduh itu 
adalah penduduk Ternate, bukan penduduk Tidore, jadi tidak tergolong di bawah 
jurisdictie kerajaan Tidore (en dus in geen opsigte tot de Jurisdictie van het 
Tidorsche Rijk behooren).

    Nuku dapat memahami penolakan itu, namun yang Nuku tidak mau mengerti ialah 
bahwa hasil pengadilan Belanda di Ternate menyatakan kedua tersangka tidak 
bersalah karena penuntut tidak dapat membuktikan kesalahan mereka. Seseorang 
tidak dapat dikatakan bersalah apabila tidak dapat dibuktikan kesalahannya, 
yakni asas praduga tak bersalah. Kejaksaan bukan saja bertugas memberantas 
kejahatan, tetapi juga melindungi siapa yang tidak bersalah (om zo wel de 
ontschuld te beschermen als het quaad --oude spelling, ejaan lama -HMNA--te 
beteugelen).

    Sedangkan dalam Kerajaan Tidore sejak Kolano Kaicil Cire raja Tidore yang 
mula-pertama masuk Islam (1450), berlaku hukum acara sesuai yang diletakkan 
asasnya oleh Khalifah 'Umar ibn Khattab RA: Anna- laka ha-dza-, dari mana 
milikmu ini, tersangka harus membuktikan kebersihan dirinya."

    Setiap kali Nabi Zakaria AS, yang mengasuh dan membesarkan Maryam binti 
'Imran, masuk ke mihrab senantiasa telah tersedia makanan di hadapan Maryam. 
Bertanyalah Nabi Zakariya AS:
-- YMRYM ANY LK HDZA QALT HW MN 'IND ALLH (S. AL 'IMRAN, 37), dibaca: 
-- ya- maryamu anna- laki ha-dza- qa-lat huwa min 'indiLLa-h (s. Ali 'imran), 
artinya: hai Maryam, dari manakah engkau mendapatkan ini, Maryam menjawab, itu 
dari sisi Allah (3:37).

    Tatkala 'Umar ibn Khattab RA menjadi khalifah, ia memperkembang pertanyaan 
Nabi Zakaria AS menjadi "Anna- laka ha-dza-. Pertanyaan tersebut ditujukan 
Khalifah 'Umar kepada umara, yaitu aparatur negara. [Laki dalam ayat 
dikembangkan Khalifah 'Umar menjadi Laka, oleh karena Maryam adalah perempuan, 
sedangkan aparat adalah laki-laki]. Khalifah 'Umar mengharapkan (dan harapannya 
itu terkabul) bahwa seluruh aparat memberikan jawaban yang sama dengan jawaban 
Maryam, bahwa kekayaan para aparat itu adalah rezeki yang halal dari Allah SWT, 
bukan harta yang haram dari setan.

                              ***

    Dalam rangka reformasi Ekonomi dan Hukum, yaitu pembuatan Undang-Undang 
Anti Korupsi, maka kolom ini memberikan saran kepada lembaga pembuat 
undang-undang (DPR dan Pemerintah) supaya diperlengkap menjadi Undang-Undang 
Anti Korupsi dan Anti Kolusi (UUAKK) dengan sistem pembuktian terbalik Ana- 
laka ha-dza-.  Berdasarkan UUAKK itu dibentuk pula Lembaga Anti Korupsi dan 
Kolusi (LAKK) yang independen. Para mahasiswa sebagai ujung tombak reformasi 
damai mulai sekarang hendaknya mengalihkan aktivitasnya pada pendataan kekayaan 
para pejabat dan para pengusaha kaya. Apabila insya Allah UUAKK telah 
diundangkan, maka data itu sangat berguna bagi LAKK yang dibentuk berdasarkan 
UUAKK.  Pemerintah lalu "mengamankan" harta-harta kekayaan itu. Maka tinggallah 
pejabat yang bersangkutan yang harus membuktikan bahwa hartanya itu bersih dari 
korupsi dan pengusaha kaya itu hartanya bersih dari kolusi melalui sogokan 
ataupun nepotisme. Kalau ada sisanya yang kotor, maka yang sisa tersebut 
dirampas oleh negara.

UU No.31 Tahun 1999 (UU No.31/1999) tentang Pemberantasan Tindakan Pidana 
Korupsi, masih lemah karena dinyatakan bahwa terdakwa hanya mempunyai hak 
(bukan) kewajiban untuk membuktikan dirinya bersih dari korupsi. WaLla-hu 
a'lamu bisshawab.

*** Makassar, 31 Mei 1998
   [H.Muh.Nur Abdurrahman]
http://waii-hmna.blogspot.com/1998/05/324-undang-undang-anti-korupsi-dan-anti.html
-----------------------------
(*)
Korupsi = Ghuluwl

'An Abiy Hurayrata Qaala Qaama Fiynaa nNbiyyu SAW faDzakara lGhuluwl 
fa'Azhzmahu wa 'Azhama Amruhu (R.Bukhaary), artinya Dari Abi Hurayrah, katanya: 
Nabi SAW berdiri bersama kami, lalu beliau menyebut perkara korupsi. Beliau 
mengatakan perkara itu besar dan amat besar urusannya.

'An 'Abdi Lla-hi bni 'Amarin waQaala Rajulun Yuqaalu Lahu- Kirkiratu faMaata 
faQaala Rasuwlu Lla-hi SAW Huwa finNaaei faZhahabuw Yanzhuruwna Ilayhi 
faWajaduw 'Abaa^tan Gad Ghallahaa (R. Bulhaary), artinya: Dari 'Abdullah bni 
Amir, katanya: Seorang laki-laki bernama Kirkirah. Ia mati dan RasuluLlah SAW 
bersabda: Ia di dalam neraka. Orang banyak pergi melihatnya. Mereka itu 
mendapatkan jubbah yang didapat dari korupsi.

######################################################################

----- Original Message ----- 
From: "sunny" <am...@tele2.se>
To: <Undisclosed-Recipient:;>
Sent: Friday, July 30, 2010 17:31
Subject: [wanita-muslimah] Fatwa Baru MUI, Asas Pembuktian Terbalik!

http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2010073006432015

      Jum'at, 30 Juli 2010 
     

      BURAS 
     
     
     

Fatwa Baru MUI, Asas Pembuktian Terbalik!


       
      "FATWA MUI, Majelis Ulama Indonesia, kian tajam!" ujar Umar. "Usai fatwa 
haram menayangkan dan menonton infotainment, MUI mengeluarkan fatwa baru 
merekomendasikan asas pembuktian terbalik dalam sistem hukum! Fatwa ini diharap 
mampu mendorong percepatan pemberantasan korupsi yang telah menjadi persoalan 
kronis bagi bangsa dan sulit dibuktikan!" (Kompas, [28-7])

      "Tampilnya MUI di barisan depan pembenahan hidup bangsa dengan 
fatwa-fatwa aplikatif bagi penguatan pola hidup Qurani, jelas positif!" sambut 
Amir. "Fatwa terkait masalah yang belum diatur hukum, seperti asas pembuktian 
terbalik, tergantung pada pertimbangan Presiden dan DPR yang berwenang membuat 
hukum-UU! Sejauh ini, usul serupa dari berbagai unsur bangsa belum direspons 
positif para pembuat hukum itu!"

      "Di sisi lain, pemberantasan korupsi tersandung mafia hukum, lalu 
penyidik sulit mendapat cukup bukti!" tegas Umar. "Hal itu dilukiskan Wakil 
Ketua Komisi Fatwa MUI Masyuri Naim (Kompas, [28-7]), 'Selama ini korupsi itu 
seperti kentut. Tercium baunya, tetapi sulit dilacak dan diketahui dari mana 
sumbernya. Padahal korupsi marak dan jelas-jelas merugikan kepentingan rakyat'!"

      "Namun, tampilnya MUI dengan fatwa itu sebagai penajam desakan penerapan 
asas pembuktian terbalik dalam sistem hukum tak menjadi jaminan bisa 
menggetarkan nurani para pembuat hukum!" timpal Amir. "Masalahnya, sasaran 
pemberantasan korupsi terutama abuse of power-penyalahgunaan kekuasaan-terutama 
kekuasaan negara dan pemerintah! Jebulnya, para pembuat hukum itu justru bagian 
dari sasaran! Malah, dekade awal abad 21 jadi realitas, pihak pembuat UU 
sendiri-kalangan DPR-ramai diadili kasus korupsi! Tak aneh, kalau para pembuat 
UU enggan menambah jerat baru yang lebih jitu lagi buat diri mereka!"

      "Konon lagi di balik itu ada dalih buat mereka berlindung, kurang 
sejalannya asas pembuktian terbalik dengan asas praduga tak bersalah!" tukas 
Umar. "Dengan tameng itu mereka berlindung dan mengelak dari usul asas 
pembuktian terbalik yang mengandung ancaman bagi diri mereka! Untuk itu mereka 
lupa simpul Levy-Strauss, hukum itu resolusi imajiner buat konflik nyata! 
Artinya, hukum harus bisa mengaransemen elemen berlawanan menjadi harmoni 
kemaslahatan!"

      "Berarti, mereka yang mengelak hingga takkan pernah bisa mengaransemen 
harmoni hukum bagi kemaslahatan itu, tidak kompeten jadi pembuat hukum!" sambut 
Amir. "Menyerahkan negara ke tangan yang tak kompeten, ingat kata Sang Panutan, 
tunggu saja kehancurannya!" ***

      H. Bambang Eka Wijaya

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke