Tiap kali ada orang dihukum mati di Amerika, baru-baru ini di Jepang,
apakah Swedia, EU dll menawarkan suaka politik untuk para terpidana itu.,
ataukah mereka sekedar menonton saja?



2010/8/5 sunny <am...@tele2.se>

>
>
> Pak HMNA,
>
> Apa yang saya bisa tangkap dari uraian dan konklusi Anda ialah NKRI
> berfalsafah "penonton" orang dirajam.
>
> Wassalam,
>
>
> ----- Original Message -----
> From: H. M. Nur Abdurahman
> To: wanita-muslimah@yahoogroups.com <wanita-muslimah%40yahoogroups.com>
> Sent: Thursday, August 05, 2010 12:09 AM
> Subject: Re: [wanita-muslimah] Iran rejects Brazil asylum for woman facing
> stoning
>
> ----- Original Message -----
> From: "sunny" <am...@tele2.se <ambon%40tele2.se>>
> To: <Undisclosed-Recipient:;>
> Sent: Wednesday, August 04, 2010 16:09
> Subject: [wanita-muslimah] Iran rejects Brazil asylum for woman facing
> stoning
>
> Refleksi : Kalau Iran menolak Brazil mungkin bisa dimenegerti, karena agama
> di Brasil umumnya adalah kristen Katholik. Tetapi, kalau pemerintah NKRI
> mengajukan permohonan atas dasar kemanusiaan negeri Muslim terbesar di dunia
> untuk memberikan perlindungan suaka kepada wanita yang dihukum mati dengan
> dilempari batu (hukum rajam) mungkin bisa dikabulkan. Apakah pemerintah NKRI
> bersedia mengajukan permohonan ini?
>
> #####################################################################################################
> HMNA:
> Konstitusi Republik Indonesia, UUD -1945, lahir dari Proklamasi Kemerdekaan
> Indonesia 17 Agusutus 1945 dan berakhir setelah Negara Republik Indonesia
> Serikat, di mana diberlakukan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dengan
> pengecualian UUD-1945 hanya berlaku dalam Negara Bagian RI Yogyakarta dan
> Aceh. Setelah RIS bubar, semua Negara Bagian melebur diri dalam Negara
> Repuslik Indonesia dengan UUD-Sementara 1950. Konsekwensi peleburan itu
> berakhirlah pula Negara Bagian Yogyakarta dan Aceh, sehingga UUD-1945 habis
> riwayatnya secara mutlak. Untuk menghilangkan status Sementara menjadi UUD
> definitif, maka UUDS mengamanatkan dalam Pasal 134 UUDS 1950 pembentukan
> Lembaga Konstituante melalui Pemilu. Berdasarkan hasil Pemilu 1955,
> terbentuklah Konstituante beranggotakan 550 orang.
>
> Sampai tahun 1959, Konstituante belum berhasil membentuk UUD baru. Pada
> saat bersamaann, Presiden Soekarno menyampaikan konsepsinya tentang
> Demokrasi Terpimpin. Sejak itu diadakanlah pemungutan suara untuk menentukan
> Indonesia kembali ke UUD 1945. Dari 3 pemungutan suara yang dilakukan,
> sebenarnya mayoritas anggota menginginkan kembali ke UUD 1945, namun
> terbentur dengan jumlah yang tidak mencapai 2/3 suara keseluruhan. Setelah
> voting ketiga, serempak para fraksi memutuskan tidak akan lagi mengikuti
> sidang Konstituante setelah reses 3 Juli 1959. Keadaan gawat inilah yang
> menyebabkan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang
> mengakhiri riwayat lembaga ini.
>
> Tap MPRS No.XX/MPRS/1966, yang telah dikukuhkan oleh Tap MPR No.V/MPR/1973,
> telah menetapkan Dekrit 5 Juli 1960 sebagai sumber hukum, di samping sumber
> hukum Proklamasi 17 Agustus 1945. Dekrit 5 Juli 1960 tersebut menyatakan
> Piagam Jakarta menjiwai UUD-1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian
> kesatuan dengan UUD-1945.
>
> Piagam Jakarta sesungguhnya dibuat untuk dijadikan Muqaddimah UUD kelak,
> yang juga sekaligus dipersiapkan untuk dibacakan dalam maklumat (proklamasi)
> kemerdekaan Indonesia. Itulah sebabnya maka Piagam Jakarta hampir identik
> dengan Pembukaan UUD-1945, yang perbedaannya hanya terletak dalam dua hal:
> Muqaddimah vs Pembukaan dan Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syari'at
> Islam bagi Pemeluk-pemeluknya vs Ketuhanan Yang Maha Esa. Disebut dengan
> Piagam Jakarta, karena Muqaddimah UUD yang akan dibacakan dalam maklumat
> kemerdekaan Indonesia, adalah sebuah piagam yang dibuat di Jakarta pada 22
> Juni 1945 oleh Panitia Sembilan yang terdiri dari sembilan orang, yaitu: Ir
> Soekarno sebagai ketua merangkap anggota, Drs.Moh Hatta, Mr AA Maramis, KH
> Wahid Hasyim, Abd.Kahar Moedzakkir, Abikoesno Tjokrosoejoso, H.Agoes Salim,
> Mr Ahmad Soebardjo, Mr Moh.Yamin.
>
> Piagam Jakarta yang dipersiapkan untuk dibacakan dalam maklumat kemerdekaan
> Indonesia urung dilaksanakan, karena sejarah berkata lain. Bung Karno dan
> Bung Hatta pada 15 Agustus 1945 larut malam diciduk oleh pemuda ke Rengas
> Dengklok dan di sana didesak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
> Atas jaminan Mr Ahmad Soebardjo kedua pemimpin itu dikembalikan ke Jakarta
> pada malam 16 Agustus 1945 dengan janji akan memproklamasikan kemerdekaan
> Indonesia pada pagi-pagi keesokan harinya 17 Agustus 1945. Karena naskah
> Piagam Jakarta tidak ditemukan malam itu, berhubung keberangkatan yang
> tergesa-gesa karena diciduk pada larut malam 15 Agustus itu, maka dibuatlah
> teks proklamasi berdasarkan ingatan alinea ketiga Piagam Jakarta. Sehingga
> diambillah bagian kalimat terakhir dari alinea ketiga Piagam Jakarta: rakyat
> Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kata "rakyat Indonesia"
> diganti dengan "kami bangsa Indonesia". Inilah yang dijadikan bagian pertama
> dari teks proklamasi. Bung Hatta kemudian mengusulkan tambahan untuk
> menegaskan status hukum peralihan kekuasaan dan itulah yang menjadi bagian
> kedua dari teks proklamasi: Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan
> lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang
> sesingkat-singkatnya. Teks itulah yang dibacakan pada 17 Agustus 1945 jam
> 10.00 pagi. Karena bukan Piagam Jakarta yang dibaca secara keseluruhan pada
> waktu proklamasi kemerdekaan, akibatnya ialah Republik Indonesia
> diproklamasikan tanpa Muaddimah Undang-Undang Dasar, sehingga terjadi
> kevakuman UUD selama satu hari, karena UUD-1945 barulah disahkan pada 18
> Agustus 1945.
>
> Maka pertanyaan "sunny" dalam refleksinya: "Apakah pemerintah NKRI bersedia
> mengajukan permohonan ini?," dapatlah dijawab:
> "Pemerintah NKRI tidak boleh mengajukan permohonan ini, karena melanggar
> sumber hukum Dekrit 5 Juli 1960 yang menetapkan Piagam Jakarta menjiwai
> UUD-1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan UUD-1945."
> Kalau dalam negeri NKRI di mana menurut sumber hukum Dekrit Presiden 5 Juli
> 1959 yang menetapkan Piagam Jakarta merupakan suatu rangkaian kesatuan
> dengan UUD-1945, maka suatu perbuatan yang berlawanan dengan menjalankan
> Syari'at Islam itu bertentangan dengan sumber hukum Dekrit Presiden 5 Juli
> 1959, maka tentu saja bagaimana mungkin pemerintah NKRI bersedia mengajukan
> permohonan supaya Pemerintah Iran tidak melaksanakan Syari'at Islam
> membatalkan hukuman mati Sakineh Mohammadi Ashtiani ?"
>
>
> #######################################################################################
>
> http://www.kuwaittimes.net/read_news.php?newsid=MTIwNTU2NDQ5
>
> Iran rejects Brazil asylum for woman facing stoning
> Published Date: August 04, 2010
>
> TEHRAN: Iran yesterday rejected an offer by Brazilian President Luiz Inacio
> Lula da Silva to give asylum to an Iranian woman sentenced to death by
> stoning, the Foreign Ministry spokesman said. The sentence imposed on
> Sakineh Mohammadi Ashtiani for an extra-marital relationship, which she
> denies, has angered human rights groups and caused an international outcry.
> Tehran has suspended the sentence, pending a review by the country's
> judiciary but it could still be carried out.
>
> Lula called on Iranian President Mahmoud Ahmadinejad last month to allow
> Brazil to give refuge to Mohammadi Ashtiani. "From what we know about Mr da
> Silva, he has a humane and sensitive character and probably he has not been
> provided with enough information," Foreign Ministry spokesman Ramin
> Mehmanparast told a news conference. "We can give details of this person's
> crimes, who has been convicted, and then I think the issue will be clarified
> for him," Mehmanparast said.
>
> Iran and Brazil have drawn closer this year after Brazil and Turkey
> brokered a proposed compromise deal on Iran's uranium enrichment work, which
> the West fears is a cover for developing a nuclear bomb. Tehran rejects the
> accusation, saying it only wants to generate electricity. Murder, adultery,
> rape, armed robbery, apostasy and drug trafficking are all punishable by
> death under Iran's sharia law, enforced since the 1979 Islamic revolution.
>
> Human rights group Amnesty International has said Mohammadi Ashtiani was
> convicted in 2006 of having an "illicit relationship" with two men and
> received 99 lashes as her sentence. The rights group said that, despite
> this, she was subsequently convicted of "adultery while being married",
> which it said she denied, and was sentenced to death by stoning. Amnesty has
> listed Iran as the world's second most prolific executioner in 2008 after
> China, and says it put to death at least 346 people in 2008. The Iranian
> authorities routinely dismiss charges of rights abuses, saying they are
> following Islamic sharia.-Reuters
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
>  
>


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------------------

=======================
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscr...@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejaht...@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelism...@yahoogroups.com

Milis ini tidak menerima attachment.Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    wanita-muslimah-dig...@yahoogroups.com 
    wanita-muslimah-fullfeatu...@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    wanita-muslimah-unsubscr...@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke