http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=64634:cerita-ibu-ibu-tentang-konservasi-minah&catid=78:umum&Itemid=131


      Cerita Ibu-ibu tentang Konservasi Minah        
      Oleh : Zainuddin Nasution



      Semenjak kebijakan konversi minah alias minyak tanah ke gas digulirkan 
oleh Pemerintah beberapa waktu lalu, muncul komentar yang bermacam ragam 
dikalangan masyarakat kita terutama para ibu-ibu yang bersentuhan langsung 
dengan masalah ini. 

      Komentar-komentar itu merupakan kumpulan cerita ibu-ibu di tkp maupun 
dari mulut ke mulut. Harap maklum namanya juga cerita ibu-ibu selain lepas, 
bebas tanpa ada rintangan, maka hampir bisa dipastikan pula kalau saringannya 
pun tidak terlalu baik. Makanya tulisan ini hanya merupakan sebentuk apresiasi 
plus aspirasi para ibu-ibu yang terkena dampak konversi minah tersebut.

      Kebebasan yang dirampas

      Seorang ibu paruh baya (sebut saja Halimah) warga kecamatan Medan Denai 
yang turut antri ketika pendistribusian tabung gas dilingkungannya berlangsung 
mengatakan bahwa kebebasannya telah dirampas oleh sekelompok orang yang 
menyebut dirinya "Pemerintah". Betapa tidak, hampir setengah abad beliau telah 
terlatih menggunakan minah untuk kebutuhan memasak bagi keluarganya, tiba-tiba 
"dipaksa" harus belajar memasak dengan cara yang berbeda yakni dengan 
menggunakan gas yang belum pernah sama sekali dilakoninya. 

      Bu Halimah tentu saja tidak tahu alasan sang Pemerintah yang mewajibkan 
berpindah ke gas. Selain minimnya sosialisasi yang bernas, Pemerintah juga 
tidak jujur (transparan) memberikan argumentasi terhadap kritisi dari 
masyarakat.

      Bu Halimah merasa tidak habis pikir, kalau Pemerintah mengatakan bahwa 
sumber energi minah rawan manipulasi (baca ; pengoplosan dan penyelundupan), 
mengapa kebebasan rakyat untuk menggunakan minah alakadarnya yang dirampas, 
bukannya para manipulator, pengoplos dan penyelundup itu yang ditangkap dan 
dihukum berat katanya dengan ekspresi marah. Kalau alasannya keterbatasan 
sumber daya energi bumi, lalu apakah gas merupakan sumber energi dari langit. 

      Kemudian bu Halimah bertanya "siapa rupanya yang paling banyak mengkuras 
sumber energi dari perut bumi ini"? Mau dijual kemana? Untuk keperluan apa dan 
oleh siapa? Barangkali ada sederet pertanyaan lagi yang dilontarkan bu Halimah 
yang tak sempat penulis sadap, karena kaset rekaman saya tiba-tiba error.

      Ketika penulis tanyakan kepada bu Halimah apa yang harus dilakukan oleh 
pemerintah. Beliau mengatakan, seharusnya Pemerintah mengembalikan hak warga 
masyarakat untuk memilih pakai "MINAH atau GAS". Jangan waktu Pemilu dan 
Pilkada saja rakyat diberi kebebasan untuk memilih, kata Halimah mengakhiri 
komentarnya.

      Kompor Gas tak Berkualitas

      Lain halnya komentar mbak Yulia, 37 tahun (nama samaran) warga kecamatan 
Medan Kota. Beliau prihatin terhadap pendistribusian tabung gas kepada warga di 
wilayah kecamatannya yang katanya tidak berkualitas, sehingga muncul 
kekhawatiran dikalangan ibu-ibu jiran tetangga beliau untuk menggunakan tabung 
gas "murahan" tersebut. Cerita ibu-ibu itu seolah-seolah Pemerintah tengah 
merancang bom waktu dan mengirimkannya ke rumah-rumah warga dimana yang menjadi 
sasaran empuknya adalah masyarakat pra sejahtera (baca ; miskin)

      Mbak Yulia juga menggugat "apakah Pemerintah siap bertanggung jawab kalau 
bom waktu (tabung gas non kualitas) yang mereka titipkan di rumah-rumah warga 
miskin itu tiba-tiba meledak" dan terbukti sekarang ini sudah menjadi 
kenyataan, namun mbak Yulia pesimis, jangankan menanggung biaya perobatan, 
membesuk pun mereka enggan. Paling-paling kata Pemerintah yang menitipkan bom 
itu, kecelakaan ini terjadi akibat "human error'1'' persis ucapan yang 
ditirukan oleh reporter Radio & Televisi setiap kali terjadi ledakan "Bom 
titipan Pemerintah" itu. Kadang-kadang ada benarnya pepatah kuno (baca ; 
anekdot) yang mengatakan bahwa ; Pasal (1) : Pemerintah tak pernah salah. Pasal 
(2): Jika Pemerintah salah, maka lihat Pasal (1).

      Kesaksian mbak Yulia pada saat pendistribusian kompor gas secara gratis 
itu berlangsung, muncul pihak ketiga yang menawarkan jasa untuk mengganti salah 
satu onderdil kompor gas tersebut dengan barang yang berkualitas, asalkan si 
nasabah (baca ; warga miskin) bersedia memberikan biaya penggantinya sebesar 
Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kualitas no.l atau 
sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kualitas No.2 dan 
sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kualitas no.3. 

      Mbak Yulia sempat bingung apakah Pihak Ketiga itu merupakan bagian dan 
aparat yang ditugaskan oleh Pemerintah, atau sekedar mendompleng guna mem 
peroleh keuntungan pribadi. Tapi, mbak Yulia tak mau bertanya terlalu jauh, 
apalagi budaya takut yang pernah ditanamkan Pemerintah Orde Baru masih membekas 
dihati beliau. Pokoknya program Pemerintah harus didukung tanpa reserve, supaya 
tidak di cap sebagai "Penghambat Pembangunan, anti Pemerintah dan Subversif. 
Mana tau, entah masih begitu gumamnya.

      Pemerintah; Buka Mata dan Telingamu

      Ibu Tobing, teman saya (marga sebenarnya) yang berusia hampir kepala lima 
itu (49 tahun) suatu ketika pernah menyarankan kepada Pemerintah agar 
senantiasa membuka mata dan telinganya lebar-lebar. Tentu bukan sekedar konteks 
harfiah tetapi secara kontekstual. Maklum beliau ini seorang akademisi, 
sehingga komentarnya terasa berat dan berisi. 

      Menurut pengamatan beliau, selama ini Pemerintah sepertinya menutup mata 
terhadap keluh-kesah dan jerit tangis warga masyarakat yang termarginalkan oleh 
struktur pembangunan yang cendrung mengejar pertumbuhan ketimbang pemerataan.

      Meskipun setiap tahapan penyusunan anggaran, Pemerintah tetap memberikan 
apresiasi tentang urgensi pemerataan sebagai indikator keberhasilan program 
pembangunan dimasa mendatang. Dan pidato itu disampaikan Pemerintah secara 
berulang-ulang dalam proses penyusunan dan pengesahan anggaran (R-APBN) dan 
terus memberi hingga ke Pemerintah Daerah (R-APBD). Nyatanya strata Miskin - 
Kaya di negeri ini makin melebar, angka pengangguran kian terbuka, kualitas SDM 
masih rendah dan daya saing kita makin terpuruk, arus globalisasi terus 
menggulung dan menghempaskan kita. Mungkinkah kita tengah berjalan menuju 
keadaan sebagaimana yang ditabalkan dalam salah satu judul sinetron "Kiamat 
Sudah Dekat" keluhnya.

      Karena pembicaraan teman saya boru Tobing yang ceplas ceplos itu makin 
melebar, maka penulis mencoba mengingatkan agar kembali ke konteks yakni 
mengenai "Konversi Minah". Tapi beliau bersikeras bahwa semua yang beliau 
sampaikan saling bergayutan dan punya benang merah. Penulis pasrah, berdebat 
dengan akademisi apalagi berbau politisi jangankan menang, seri pun kita payah.

      Lalu boru Tobing melanjutkan, terkait dengan konversi minah hendaknya 
Pemerintah tetap memantau pendistribusian kompor gas tersebut meskipun tidak 
ada honor atas pekerjaan itu. Karena dibeberapa tkp muncul pahlawan kesorean 
melakukan infiltrasi (mendompleng) mengatasnamakan oknum, kandidat, mitra, 
pihak ketiga, ormas, parpol tertentu dan sebagainya, sehingga menimbulkan 
pencitraan yang buruk terhadap Pemerintah yang seolah-olah melegitimasi 
penyimpangan yang dilakukan pihak-pihak tertentu.

      Pemerintah juga harus mendengarkan keengganan satu, dua atau sepuluh 
keluarga untuk menggunakan kompor gas disebabkan faktor traumatik, dan berupaya 
sebaik mungkin untuk merespon keinginan rakyat yang ingin tetap menggunakan 
minah dengan harga terjangkau saku mereka, katanya menutup perbincangan kami.***

      Penulis adalah Dosen FISIP UISU. Pemerhati Masalah Sosial & Politik.
     


[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke