Minat investor cukup besar 'Pemerintah perlu merinci program telekomunikasi'
JAKARTA (Bisnis): Pemerintah dinilai perlu merinci lebih lanjut program pembangunan infrastruktur telekomunikasi nasional, sehingga investor memiliki cara pandang yang lebih baik dalam melihat manfaat dan peluang dari upaya tersebut. Demikian seperti disampaikan praktisi dan analis telekomunikasi berkaitan paparan pemerintah dalam Indonesia Infrastructure Summit 2005 yang berakhir kemarin di Jakarta. Christian Reinaudo, Vice President Alcatel untuk Asia Pasifik, menilai pemerintah Indonesia sudah memberikan informasi dan roadmap yang jelas disertai komitmen jangka panjang tentang pembangunan infrastruktur telekomunikasi nasional. "Namun satu hal yang masih samar adalah keuntungan apa yang bisa diperoleh investor dari rencana jangka panjang itu. Kami berharap akan ada rincian lebih dalam lagi selama beberapa bulan ke depan," katanya belum lama ini. Reinaudo menyatakan harapannya pemerintah bisa mengungkapkan keuntungan dari rencana jangka panjang itu dengan merinci proyek-proyek apa saja yang akan digelar untuk mencapai target sebagaimana dipaparkan dalam ajang internasional tersebut. Selain rincian proyek, lanjutnya, pemerintah juga perlu merumuskan format kerja sama antara sektor publik dan swasta serta partisipasi yang diharapkan dari masing-masing pihak. Said Irfan, analis pasar telekomunikasi IDC untuk Indonesia, menilai Infrastructure Summit tidak akan banyak memberikan dampak bagi percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan peningkatan teledensitas. "Gagasan pemerintah untuk menarik investor sudah baik, namun programnya belum jelas termasuk kebijakannya," ujarnya kepada Bisnis di tempat terpisah. Menurut dia, perlu dirinci lagi pembagian peran antara pemerintah dan operator sambil menegakkan prinsip-prinsip liberalisasi secara bertahap, serta mempertegas kedudukan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Daerah terpencil Seperti diketahui, peran pemerintah dibutuhkan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil atau kurang potensial yang dinilai tidak menguntungkan dari kacamata operator. Untuk menjangkau daerah tersebut, pemerintah telah menetapkan USO (universal service obligation). Namun programnya bisa dikatakan belum sejelas rencana ekspansi operator komersial. "Padahal investor -termasuk kami Alcatel-tidak hanya tertarik pada proyek di kota-kota besar, tetapi kami juga berharap bisa berpartisipasi di daerah terpencil," tandas Reinaudo. Satu-satunya prospek yang ditawarkan pemerintah dalam Infrastructure Summit adalah proyek backbone serat optik Palapa O2 Ring sepanjang 30.000 km dengan perkiraan biaya mencapai US$1,6 miliar. Padahal pemerintah menargetkan menyediakan 24,7 juta satuan sambungan telepon (SST) hingga 2024 dengan teledensitas 10 sambungan per 100 penduduk atau sama dengan tingkat penetrasi 31,8%. Dirjen Pos dan Telekomunikasi pada Departemen Perhubungan Djamhari Sirat mengatakan pemerintah belum menawarkan proyek khusus di sektor telekomunikasi, tapi sudah menyampaikan beberapa konsep pengembangan yang sekaligus menjadi peluang bagi investor. "Saat ini memang belum ditawarkan kepada investor dan kemungkinan feasibility study-nya baru bisa diketahui enam bulan lagi. Tapi, pada prinsipnya vendor mendukung proyek tersebut," tandasnya. (dss) Visit our website at http://www.warnet2000.net Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/warnet2000/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
