Memang sangat aneh fenomena ini. Sejauh saya tahu biasanya partai selalu ada pengkaderan dari orang yang memang sudah dikenal loyal terhadap partai.
Setelah era reformasi partai bukan lagi sebagai sarana melanjutkan dan memperjuangkan cita-cita demi kemajuan bangsa dan negara tetapi tidak lebih dari sekedar "perahu" untuk tujuan atau kepentingan pribadi ataupun kelompok. Buktinya banyak orang yang stress gara-gara sudah habis uang banyak tapi gak jadi legislatif juga. Pengkaderan tak mengenal sistem seperti ini. Bukan rahasia lagi jika siapapun bisa menjadi anggota jadi partai asalkan syaratnya terpenuhi. Bahkan menjadi ketua DPP ataupun DPC juga bisa diatur. Banyaknya oportunities seperti ini saya tenggarai ketika PDIP memenangkan pemilu untuk pertama kalinya. Ketika itu banyak yang keberatan jika anggota DPR/MPR RI dari PDIP yang non muslim. Kenyataannya hampir setengahnya non muslim. Akibatnya dengan mengabaikan begitu saja perjuangan dan kesetiaan, digantilah anggota non muslim tersebut. Hanya beberapa saja yang dipertahankan yaitu yang memang menjadi penggerak PDIP. Kenyataan politik ternyata masih bisa diubah. Dahulu ketika masih tiga partai beredar, secara garis besar dapat digambarkan kebanyakan kaum muslim tradisional akan memilih PPP, Golongan pegawai pemerintahan dan keturunan akan memilih Golkar serta kebanyakan non muslim terlebih dari kristiani dan sedikit dari kelompok keturunan yang mempunyai keberanian akan memilih PDI. Seharusnya perjalanan ini tidak terbantahkan. Dari titik ini kebiasaan menentukan siapa yang akan menjabat atau menduduki kursi dimulai. Akibatnya banyak pendukung setia PDIP yang sejati me-non-aktifkan diri. Dapat ditebak berapa perolehan suara PDIP pada pemilu terakhir lalu. Lebih parah lagi,... jika tak sependapat maka dibentuklah partai tandingan yang sebenarnya itu-itu juga dagangannya. Tidak menawarkan sesuatu yang baru. Mirip perusahaan dagang, nama partaipun dibuat semirip mungkin. Bahkan lambangnya juga masih berkaitan. Memang sangat aneh jika lebih memilih anak tetangga ketimbang anak sendiri. Sepertinya asal masih bisa aman yah bagaimana arus saja lah. salam --- ana satriana <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > setuju.. > > ABAH=Asal Bukan Atut cHosiah... > > akhmad solihin <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Saya setuju kang, sekarang masing-masing > simpatisan apalagi jurkam lagi maraknya kampanye > ireng, tapi kalau saya mah, yang penting banten bisa > Maju lah. Arek pengusaha, arek akademisi, nu penting > mah tong nu kamari hehehehehehe. > A. Solihin > > Dedi juanda <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Bang Akhmad solihin yang budiman, > terlepas dari benar atau salah itu relatif, tapi > lebih > bijaksana bila kenapa Marissa Haque harus "loncat > pagar" ??? > Sepengetahuan kami pada saat RAKERDASUS di SKI > Cilegon, kenapa Partai mengusung "orang luar" bukan > kader partai sendiri...???? bukan tidak gampang > sebagai "orang luar partai" bisa mengalahkan > kadernya, > artinya ada energi yang harus dikeluarkan, energi > itu > bisa berbentuk (kekuasaan, uang, dll) kalau kontrak > politik itu sudah pasti. > Mungkin inilah yang menjadikan Marissa Haque (bisa > dibilang sakit hati) harus "loncat pagar",.... > Yang menjadi YAKIN adalah bahwa Gubernur sekarang > tidak lagi dipilih oleh anggota DPRD yang mewakili > partainya, akan tetapi oleh RAKYAT. > Jadi untuk membuktikannya kita lihat hasilnya nanti. > > waallahu a'lam bishawab > wass dedidj > > --- akhmad solihin <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > > Diskusi dari millis sebelah, dari milis KAHMI-Pro: > > SATU lagi secuil isu tentang pilkada Banten, > > tetapi fokusnya bukan > > pilkadanya. Tulisan saya di bawah sekedar uraian > > pendapat saya tentang > > fenomena Marissa Haque, seorang artis anggota > > parlemen dari PDIP yang > > "loncat pagar" ke partai lain. Ia tidak mematuhi > > partainya dan bergabung > > dengan PKS maju ke pencalonan Gubernur Banten. > > Tetapi, apakah ada > > penjelasan lain yang lebih pas dari subyektifitas > > pendapat saya di bawah ini? > > Apakah di tempat/negara lain, fenomena Marrisa ini > > wajar? Atau bagaimana > > pandangan filosofisnya dalam tradisi demokrasi > > liberal? > > > > ALFAN ALFIAN > > > > ============== > > KORAN TEMPO, 31 AGUSTUS 2006 > > > > Fenomena Marisa > > > > M Alfan Alfian > > Dosen FISIP Universitas Nasional, Jakarta > > > > Marisa Haque anggota DPR dari PDIP akhirnya > > memutuskan untuk bersama > > Zulkieflimansyah dari PKS maju menjadi pasangan > > calon Gubernur Banten. > > Keputusannya itu segera menjadi sorotan banyak > > kalangan, khususnya > > kalangan internal PDIP. Pasalnya, pasangan > > Marisa-Zulkieflimansyah tidak > > dicalonkan oleh PDIP, tetapi oleh PKS dan Partai > > Syarikat Indonesia > > (PSI). Menurut Tjahjo Kumolo, di dalam proses > > penjaringan yang dilakukan > > oleh PDIP, Marisa kalah dari calon yang lain. > Maka, > > keputusan Marisa > > bersifat pribadi, bukan atas rekomendasi PDIP. > > Tentu saja Marisa punya alasan > > tersendiri. Ia merasa punya > > kans. Ketika pintu-pintu PDIP untuk mencalonkan > > dirinya telah tertutup, > > sementara partai lain menawarkan sesuatu yang > lebih > > konkret, maka > > secara logis ia tak menyia-nyiakan kesempatan. > > Sebagai politisi ia masih > > punya segudang obsesi. > > Apa yang dilakukan Marisa adalah satu dari sekian > > banyak kasus > > serupa. Kasus ini mirip dengan keputusan Jusuf > Kalla > > dalam menerima tawaran > > Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi pasangan calon > > presiden dalam pemilu > > 2004. Jusuf Kalla adalah pengurus Partai Golkar > dan > > peserta aktif > > Konvensi Calon Presiden partai berlambang pohon > > beringin tersebut, tapi lalu > > ia mundur dari gelanggang. > > Berbagai kalangan menyebut, sosok-sosok seperti > > Kalla dan Marisa > > ialah segelintir dari politisi kita yang bergerak > > lincah? Tetapi tak > > kalah banyak pula yang bingung menyaksikan adegan > > politik demikian. Apalagi > > bagi pihak-pihak yang menghormati peran, mekanisme > > dan kewibawaan > > partai politik. Kalla dan Marisa bukan dari > kalangan > > independen? tetapi > > mereka dibesarkan partainya. > > Tetapi ketika mereka punya kepentingan politik, > > dan partainya dengan > > mekanisme pengambilan keputusan masing-masing > tidak > > meloloskan > > pencalonannya, ia pun segera menerima tawaran > partai > > lain. Apakah partai hanya > > sekedar anak tangga menuju puncak kekuasaan an > sich? > > > > *** > > Petinggi PDIP tidak dapat mencegah langkah politik > > kadernya itu, dan > > akan memberikan sanksi kepada Marisa, yang telah > > dinilai menyalahi > > etika dan aturan partai. Secara institusional, > > partai wajib memberikan > > sanksi pada kadernya yang tidak mengindahkan > > keputusan politik internalnya. > > Setiap partai memiliki aturan main dan > mekanismenya. > > Ini semua terkait > > dengan bagaimana disiplin partai ditegakkan, yang > > berkorelasi dengan > > kewibawaan institusi. > > Setiap orang yang mengikatkan diri pada > > sebuah partai > > politik, maka ia harus taat pada aturan main > > (political law) yang ada di > > dalamnya. Itu, tentu saja merupakan syarat > minimal. > > Idealnya, kader sebuah > > partai juga paham dan meresapi pilihan ideologis > > partai tersebut. > > Menjadi politisi adalah panggilan, sehingga > > institusi politik yang > > dipilihnya pun harus meniadakan jarak ideologis > > individu dengan partai. Selama > > jarak ideologis itu lebar, maka cepat atau lambat > > kader partai akan > > goyah: pindah ke partai lain. Pragmatisme dan > > utilitarianisme lah kemudian > > yang mengemuka; karena partai hanyalah dilihat > > sebatas alat mencapai > > kekuasaan politik yang diinginkan dari > > individu-individu yang ada di > > dalamnya. > > Menjadi politisi, pertama kali, > > dihadapkan pada sebuah > > dilema moral, terutama tatkala menetapkan > > keputusan-keputusan politik > > strategis. Filosof Immanuel Kant menyitir bahwa > > dalam diri politisi terdapat > > dua mahkluk: merpati (simbol ketulusan) dan ular > > (simbol kelicikan). > > Dilema moral atau etis inilah yang amat terasa > > tatkala sosok awam > > berpindah posisi menjadi politisi. Sebab itulah, > > para politisi kemudian > > menghadirkan logika dan etikanya tersendiri, yang > > bahkan berseberangan dengan > > logika dan etika publik. > > > > *** > > Apa yang dilakukan oleh Kalla dan Marisa, dapat > > dijelaskan dengan > > mudah dalam perspektif rational choice > theory?lt;br> > (teori pilihan rasional). > > Menurut Barbara Geddes (Politicians Dillema, > 1994), > > politicians as > > rational actors? politisi itu mahkluk rasional > > dalam mengupayakan dan > > mempertahankan kekuasaan dan pengaruh, tentunya. > > Seorang politisi > > memiliki dua kepentingan: individu dan institusi. > > Ketika kepentingan individu > > bentrok dengan institusi, karena institusi telah > > dianggap gagal > > memenuhi insentifnya, maka pilihan rasionalnya > > adalah mencari alternatif lain. > > Teori pilihan rasional memang membenarkan > === message truncated === __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com Tetap Semangat Mencintai Banten! Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/wongbanten/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/wongbanten/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
