Dikutip dari kolom "Koktail" Bonnie Triyana
Mingguan Jurnal Nasional, edisi III Juni 2007.
Dari Nyi Loro Kidul sampai Soeharto
Bonnie Triyana
Kedudukan sejarah di dalam masyarakat sama pentingnya dengan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) yang memuat informasi tentang asal-usul seseorang. Begitupula
sejarah, ia memberikan informasi mengenai dari mana dan bagaimana sebuah
masyarakat bisa timbul dan menempati sebuah wilayah tertentu. Tak bisa
dibayangkan bilamana ada sekelompok masyarakat yang tidak bisa menjelaskan dari
mana mereka berasal, siapa pendahulu mereka di masa yang lalu. Mungkin saja
bisa ada: mereka yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengidap amnesia.
Di negara kita sejarah selalu saja jadi urusan. Bukan apa-apa, bila
perdebatan sudah mengarah kepada sejarah, yang muncul hanyalah klaim sepihak
(legitimasi). Masing-masing pihak berlomba-lomba untuk mengklaim bahwa
merekalah yang paling berjasa di masa lalu. Ujung-ujungnya bisa ditebak,
pemuasan libido kekuasaan yang jadi tujuan.
Sejarah yang terbakukan di negeri ini memang erat kaitannya dengan
kekuasaan. Tradisi penulisan semacam ini diwarisi sejak zaman para pujangga
istana menulis babad mengenai para raja. Menurut Sartono Kartodirdjo (2005),
apologisme atau legitimisme hadir secara menonjol sekali dalam historiografi
tradisional. Kesemuanya melacak asal mula wangsa yang memerintah ke sumber yang
mistis atau legendaris. Tentu saja hal itu ditujukan untuk melegitimasi sebuah
kekuasaan.
Dalam proses memperkuat legitimasi wangsa Mataram misalnya, diciptakanlah
mitos Nyi Loro Kidul yang disebut-sebut dalam Babad Tanah Jawi sebagai pasangan
abadi para raja-raja Mataram. Padahal menurut Pramoedya Ananta Toer, mitos Nyi
Loro Kidul diciptakan oleh para pujangga istana sebagai jalan mengalihkan
kekecewaan rakyat karena Sultan Agung gagal total menguasai Laut Jawa. Tak
mengapa Laut Jawa lepas, karena toh Mataram masih punya Laut Selatan, di mana
bersemayam Nyi Loro Kidul. Kemudian tercipta pula mitos turunannya: tabu
mengenakan baju hijau di wilayah pantai selatan. Pemberlakuan tabu itu
ditujukan untuk memutus asosiasi orang (Mataram) pada seragam hijau pasukan
kompeni Belanda.
Pada masa kolonial para sejarawan Belanda menulis sejarahnya sendiri.
Mereka mencoba menjelaskan kehadiran bangsa kulit putih dari negeri atas-angin
sebagai satu tugas suci untuk memakmurkan rakyat Hindia sekaligus membuatnya
beradab. Salah satu buku yang melegitimasikan kehadiran kaum kolonialis di
negeri ini adalah Geschiedenis van Nederlandsch-Indie karya FW. Stapel.
Uniknya, sementara kehadiran Belanda mengancam legitimasi kekuasaan
Mataram, pujangga istana pun menyusun serat Baron Sakender yang melegitimasi
kehadiran Murjangkung (Jan Pieterszoon Coen) sebagai kekuasaan alternatif
setelah Mataram. Dalam serat Baron Sakender itu Murjangkung disebut-sebut
sebagai anak lelaki yang lahir dari perkawinan Sukmul dengan Putri Sunda.
Sehingga wajar jika Murjangkung menguasai dan berkedudukan di Batavia.
Kekuasaan kolonial kemudian runtuh. Republik Indonesia berdiri. Sejarah
yang ditulis berdasarkan mitos tidak serta merta berhenti. Bahkan sejarah
ditulis untuk memproduksi mitos. Muhammad Yamin menulis 6.000 Tahun Sang
Merah-Putih yang menghasilkan mitos bahwa warna merah-putih telah dikenal sejak
enam abad lampau. Ia lantas menulis pula bahwa negara Republik Indonesia adalah
bentuk pemerintah ketiga di nusantara yang mewarisi kekuasaan
Sriwijaya-Syailendra dan kemudian Singasari-Majapahit. Argumentasi itu
mengingatkan kita pada mitos The Third Reich milik Adolf Hittler nun pada masa
Nazi-Jerman dulu.
Mitos dan legitimisme yang bercampur-aduk di dalam penulisan sejarah
tradisional ternyata masih terus saja diadopsi oleh para sejarawan. Di awal
kekuasaan Orde Baru muncul nama Nugroho Notosusanto. Ia memimpin sejumlah
proyek penulisan sejarah. Salah satu yang dihasilkannya adalah Sejarah Nasional
Indonesia (SNI) jilid VI yang melegitimasikan Orde Baru sebagai penguasa pasca
keruntuhan Orde Lama. Serangkaian penulisan sejarah dilakukan untuk
melegitimasi kepemimpinan Soeharto: ia dinobatkan sebagai pencetus ide Serangan
Oemoem 1 Maret 1949, ditampilkan sebagai penyelamat bangsa Indonesia dari
bahaya komunisme dan perannya ditonjolkan di dalam berbagai film sejarah.
Walhasil, sejarah pun hadir sebagai doktrin kekuasaan ketimbang ilmu
pengetahuan.
Setelah Soeharto mundur dari kekuasaan, meminjam istilah sejarawan
Australia Gerry van Klinken, penulisan sejarah di Indonesia memasuki tahap
Battle for History. Pada periode ini setiap kelompok mengajukan versi
sejarahnya masing-masing. Korban politik Orde Baru menulis sejarah berdasarkan
pengalamannya; sebaliknya lawan politik mereka di masa lalu juga melakukan hal
yang sama. Hersri Setiawan menulis memoarnya selama ditahan di Pulau Buru,
sementara itu Taufik Ismail menulis Katastrofi Mendunia.
Jika membawa perdebatan versi sejarah ini ke dalam ranah akademis yang
demokratis, tentu saja hal ini sebuah hal yang menguntungkan. Mengingat selama
hampir 30 tahun di bawah kekuasaan Orde Baru, pelajaran sejarah diajarkan
secara sepihak, berdasarkan monoversi yang bersandar pada klaim kebenaran
penguasa. Di sana-sini memang terjadi kebingungan. Guru-guru kerepotan
menghadapi pertanyaan kritis murid-muridnya menyoal peristiwa G.30.S 1965. Tapi
tentu itu lebih baik daripada mencekoki mereka (murid sekolah) dengan versi
tunggal yang kebenarannya menurut kaidah ilmu sejarah masih perlu
dipertanyakan kembali.
Pendek kata, pelajaran sejarah di negeri ini, terlebih pasca penarikan buku
sejarah oleh Kejaksaan Agung RI, tidak pernah beranjak lebih baik. Karena
lagi-lagi yang diajarkan adalah sejarah yang dipenuhi mitos dan legitimasi
kekuasaan. Jadi apa bedanya Nyi Loro Kidul dengan Albert Einstein? Nah lho!
Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com
