demikianlah berita tentang saudara kita di bagian laen nusantara, yang nampaknya lebih susah kondisinya di bandingkan di jaman kolonial. ternyata kolonial internal lebih kejam dari bapak-ibu tiri (belanda)! maaf kalau ganda.
----- Forwarded Message ---- From: Agus Hamonangan <[email protected]> To: [email protected] Sent: Fri, December 4, 2009 1:31:28 PM Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Mari Bicara Kebenaran tentang Papua http://cetak. kompas.com/ read/xml/ 2009/12/04/ 03584920/ mari.bicara. kebenaran. tentang.papua Forum diskusi mengenai kekerasan terhadap perempuan, militerisme, globalisasi ekonomi, dan diskriminasi rasial dalam konteks Papua di Jakarta, Minggu (29/11), terasa pahit ketika Fientje Yarangga dari Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat Biak menggemakan suara korban yang telah begitu lama kehilangan ruang. "Kami perempuan Papua terjepit dan terkepung dari semua arah.... Sejarah rakyat Papua berlumur darah dan perempuan menjadi korban kekerasan aksi-aksi militer yang membabi buta…. Di rumah pun kami menjadi korban kekerasan bertubi-tubi… ." Hal itu diungkapkan sebelum ia memaparkan hasil pendokumentasian bersama yang memberikan gambaran kekerasan terhadap perempuan dan mencoba memetakan peristiwa-peristiwa kunci saat perempuan Papua mengalami kekerasan. Upaya membangun pendokumentasian bersama diawali dengan diskusi pada awal 2009. Atas permintaan Majelis Rakyat Papua, Komnas Perempuan melakukan penguatan terhadap kelompok masyarakat yang melakukan dokumentasi kekerasan terhadap perempuan sepanjang masa konflik di Papua. Upaya itu dapat dijadikan bagian dari gerakan Mari Bicara Kebenaran yang diluncurkan dalam acara Puncak Perayaan 10 Tahun Komnas Perempuan di Jakarta, Senin (30/11). Gerakan ini mengajak setiap warga bangsa membuka diri pada sejarah kelam Indonesia dengan menyimak penuturan para korban. Gerakan ini diharapkan menjadi kekuatan pengikat bangsa Indonesia untuk bersama melawan lupa dan memastikan kejadian serupa tak terulang lagi. Pola kekerasan Pendokumentasian itu juga merupakan upaya memahami pola kekerasan terhadap perempuan, mencakup kekerasan oleh aparat, kekerasan akibat perampasan sumber daya alam di Tanah Papua, dan kekerasan dalam rumah tangga yang diperparah masuknya minuman keras serta pengelolaan dana otonomi khusus yang tidak tepat sasaran. "Persoalan alkohol impor ini terkait erat dengan operasi Freeport dan korporasi multinasional lain di Papua. Masalah ini lebih dari persoalan sosial. Itu bagian dari persoalan politik," ujar Sunila Abeysekera. Direktur Eksekutif International Women's Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW) yang berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia, itu bersama beberapa tokoh hak asasi manusia di kawasan regional dan internasional hadir dalam rangkaian acara ulang tahun ke-10 Komnas Perempuan. "Situasi perempuan Papua sangat sulit karena di dalam budaya komunitas indigenous posisi perempuan sangat rentan terhadap penindasan. Dalam situasi itu mereka juga terpapar dan menjadi subyek kekerasan akibat kehadiran militer dan korporasi multinasional. Bentuk-bentuk kekerasan itu saling berinteraksi, menyebabkan perempuan Papua mengalami penindasan berganda," lanjut Sunila. Dokumentasi Persis seperti itu pula kesimpulan tim dokumentasi yang dipaparkan Fientje. Tim dokumentasi menemukan 255 kasus kekerasan terhadap perempuan berdasarkan wawancara dengan 209 korban dan mencatat informasi kasus yang disampaikan 46 saksi atau pelapor. "Selama lebih kurang 46 tahun, penanganan masalah pembangunan di Papua dititikberatkan pada dua hal: pendekatan teritorial untuk integrasi wilayah Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemupukan modal dari Papua ke Jakarta," ungkap Hana S Hikoyabi, Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua. Menurut Hana, dua pendekatan itu merupakan sumber pelanggaran hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya rakyat Papua. Mereka yang berani menyuarakan ketidakadilan selalu dianggap separatis sehingga Papua pernah ditetapkan sebagai daerah operasi militer. Sunila mengatakan, posisi perempuan, terlebih perempuan dari komunitas indigenous, sangat rumit dalam proses pembentukan negara-bangsa. Dalam proses itu, perempuan senantiasa terpapar pada kekerasan dan pelanggaran. Penegakan HAM Kegiatan pendokumentasian, menurut Hana, dilakukan dalam konteks mewujudkan amanat konstitusional tentang perlunya upaya sistematis yang berkemanusiaan dalam rangka penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi perempuan Indonesia, khususnya Papua. "Kami mungkin terlupakan dari perencanaan pembangunan negeri ini," ujar Hana, "Mengapa tak ada usaha serius menahan penyebaran HIV yang tak hanya membuat kami, perempuan, terpojok, tetapi juga bisa menghabisi penduduk Papua?" Penyebaran HIV terkait dengan praktik prostitusi, perdagangan perempuan, dan peredaran obat terlarang di wilayah eksploitasi tambang, hutan, perkebunan, dan perikanan. Di sisi lain, terjadi konflik sumber daya alam dengan masuknya investor tanpa kesepakatan dengan masyarakat pemilik hak ulayat. Alih-alih mengatasi persoalan itu, Tentara Nasional Indonesia malah berencana melakukan pemekaran komando teritorial dengan menambah komando daerah militer (kodam) di Papua. "Akan ada dua kodam di Papua. Keputusan itu tak bisa diintervensi, " ujar Hana. Menanggapi para penanya yang kritis, Mardiana dari Departemen Hukum dan HAM mengatakan, pelanggaran terjadi karena rendahnya pemahaman aparat mengenai hak asasi manusia. Jawaban itu, tentu saja, tidak memuaskan. Akan tetapi, tampaknya memang persoalan hak asasi manusia kurang ditanggapi serius oleh aparat. Evaluasi TIFA, lembaga yang bekerja untuk memperkuat masyarakat sipil di Indonesia, memperlihatkan, Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 yang dibuat Departemen Hukum dan HAM, melibatkan aparat pemda, tokoh masyarakat dan agama, tidak berjalan efektif. "RAN HAM sudah ada di sekitar 400 kabupaten, tetapi banyak aparat pemda menganggapnya hanya sebatas proyek," ujar Renata Arianingtyas, Citizenship and Equality Program Manager TIFA. (MH/NMP)
