Akrobat Angka Pengangguran Banten
Dahnilasimanjuntak
| 30 April 2010 | 09:38
29
2
1 dari 1 Kompasianer menilai Aktual.
Gubernur Banten menyampaikan pidato pengantar Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) 2009 di depan paripurna anggota DPRD Provinsi Banten
beberapa hari yang lalu. Dalam Nota Pengantar LKPJ tersebut, pemerintah
provinsi Banten melalui Gubernur mengklaim banyak informasi keberhasilan
pelaksanaan pembangunan Banten selama periode tahun 2009. Sebagai salah seorang
akademisi yang berkhitmat di kajian ekonomi keuangan daerah, saya pastilah
secara rutin mengamati dan mempelajari pelaksanaan pembangunan ekonomi di
Banten. Setelah membaca dan mempelajari dokumen Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) 2009, saya “agak kaget” karena banyak data-data yang
disajikan oleh pemerintah Provinsi Banten “tidak ladzim”.
Data “tidak ladzim”
Dari beberapa data yang “tidak ladzim” tersebut, saya fokus mengamati dan
meneliti data persentase pengangguran terbuka. Dalam Dokumen Nota Pengantar
LKPJ 2009, di halaman 12-13 saya kutib langsung, tertulis “Keberhasilan lainnya
pada agenda ini adalah kemampuan mempertahankan prosentase pengangguran terbuka
Provinsi Banten sebesar 6,50% pada tahun 2009 dan 2008, yang menurun jika
dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar 6,71%.” Saya tersentak. Darimana asal
data persentase ini, sangat bertolak belakang dengan data resmi publikasi BPS
Provinsi Banten_karena saya secara rutin memperoleh data resmi publikasi
seluruh indikator ekonomi Indonesia secara umum, maupun Banten. Dalam Publikasi
Biro Pusat Statistik (BPS) Banten persentase pengangguran terbuka Banten pada
tahun 2009 adalah 14,97%, setara dengan 652.462 orang. Ada apa dan kenapa bisa
berbeda?
“Ketidak ladziman” ini kemudian masuk ke ranah publik, melalui media lokal
Radar Banten (5/04/10). saya secara tegas menyampaikan bahwa pemerintah
Provinsi Banten melakukan “pembohongan publik atau tidak sengaja keliru telah
melansir data yang tidak jelas kebenarannya” karena menyajikan angka
pengangguran terbuka yang “tidak ladzim” dan jauh berbeda dengan data resmi
yang dipublikasikan oleh BPS. Dalam pernyataan tersebut, eksplisit, saya
membangun perspektif “Su’dzhon dan Khusnu’zhon” secara bersamaan, dan berusaha
mencari kebenaran, darimana asal persentase pengangguran terbuka Banten 2009
sebesar 6,50% tersebut. Dalam perspektif “Su’dzhon dan Khusnu’zhon” yang penuh
ketidakjelasan tersebut dan butuh jawaban dari pemerintah Provinsi Banten,
akhirnya saya memperoleh jawaban yang valid dan mampu dipertanggungjawabkan,
Jawaban atas “Su’dzhon dan Khusnu’zhon” saya, terjawab ketika saya diminta
menjadi narasumber dipanelkan bersama BPS Provinsi Banten, dalam PANSUS LKPJ
DPRD Provinsi Banten, Ternyata, persentase pengangguran terbuka tahun 2009
6,50% yang dilansir oleh pemerintah Provinsi Banten berasal dari metodelogi
perhitungan yang berbeda, yakni Pemerintah Provinsi Banten melalui BAPEDA
menghitung rasio pengangguran terbuka dengan cara Jumlah “Pengangguran Terbuka
dibagi Jumlah Penduduk Banten di Kali 100%” atau dalam angka ” 652.462 dibagi
9.782.800 di kali 100%”, dan hasilnya adalah 6,66% bukan 6,50%(beda tipis-lah)
seperti yang dilansir Pemerintan Propinsi Banten, Menghitung dengan metode
“tidak ladzim” saja angkanya masih agak tidak tertib. Metode ini diakui BPS
“tidak ladzim”, namun BAPEDA menyampaikan bahwa semua pihak terkait sudah
sepakat dengan metode ini termasuk BPS Propinsi Banten, hal ini dibuktikan
dengan tanda tangan semua
peserta rapat ketika penetapan angka indikator ekonomi tersebut. Saya tetap
menolak dengan metode tersebut dan semakin meyakini bahwa perhitungan tersebut
adalah “pembohongan publik”. Sayangnya, akrobat yang dilakukan oleh pemerintah
Provinsi Banten melalui BAPEDA tersebut seakan mendapat pembenaran ketika BPS
dan BI Provinsi Banten menyatakan bahwa “perhitungan rasio pengangguran terbuka
yang disajikan oleh pemerintah Provinsi Banten memang “tidak ladzim” sehingga
menimbulkan perbedaan persepsi”, sampai pada kesimpulan pemerintah Provinsi
Banten melansir advertorial di Radar Banten (9/04/10) menyampaikan “Tidak Salah
Menggunakan Sudut Pandang Berbeda”. Padahal, metodelogi yang ladzim digunakan
ketika belajar ilmu ekonomi tentang teori pengangguran diseluruh dunia ini dan
digunakan oleh BPS maupun lembaga-lembaga yang melakukan penelitian maupun
perhitungan tentang persentase pengangguran terbuka adalah “Jumlah Pengangguran
dibagi
dengan Jumlah Angkatan Kerja dikali 100%”, dengan kata lain, apabila kita
menghitung persentase pengangguran terbuka Banten maka 652.462 dibagi 4.357.240
dikalikan 100%, dan hasilnya adalah 14,97%, sesuai dengan persentase
pengangguran terbuka 2009 yang dipublikasikan oleh BPS Banten.
Akrobatik “tidak ladzim”
Bagi saya Metodelogi itu jelas SALAH BESAR. Ada dua argumentasi sederhana,
untuk membuktikan bahwa metodelogi tersebut “ngawur“. Pertama, apabila
pemerintah Provinsi Banten melalui BAPEDA memang mau menggunakan metodelogi
yang berbeda, kenapa data pembentuk angka dan defenisi pengangguran masih
menggunakan sumber dari BPS, BAPEDA menggunakan angka pengangguran terbuka dari
BPS yakni 652.462, dimana BPS mendefenisikan pengangguran terbuka adalah mereka
yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin
mendapat pekerjaan dan sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Disisi
lain, apabila pemerintah Provinsi Banten membaginya dengan jumlah penduduk
berarti pemerintah Provinsi Banten melalui BAPEDA menganggap semua penduduk
Banten adalah angkatan kerja termasuk bayi, anak sekolah, ibu rumah tangga dan
sebagainya yang seharusnya tidak termasuk angkatan kerja seperti defenisi BPS
tentang angkatan kerja. BPS mendefenikan bahwa
angkatan kerja adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja,
yang memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, seseorang yang tidak
memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan.
Kedua, kenapa tidak menggunakan data dan metodelogi BPS saja padahal
indikator-indikator ekonomi yang lain seperti laju pertumbuhan ekonomi (LPE)
dan angka kemiskinan serta semua indikator yang dimuat di LKPJ 2009 merujuk
data BPS, sedangkan data pengangguran terbuka, jumlahnya merujuk BPS tetapi
secara persentase menggunakan metodelogi atau istilah pemerintah Provinsi
Banten melalui BAPEDA menggunakan “Sudut Pandang Yang Berbeda”, pastilah ada
argumentasi yang rasional. Kenapa???, yang sampai kini tidak terjawab.
Bagi saya fakta akrobatik persentase pengangguran terbuka tersebut membuktikan
bahwa pemerintah provinsi Banten abai terhadap essensi pembangunan berorientasi
dan berbasis kepada manusia, namun telah berbelok menjadikan orientasi
pembangunan absurb berbasis dan bertujuan demi sebuah angka yang memiliki
kecenderungan Akrobatik dengan berbagai motif.
Oleh: Dahnil Anzar*
Wassalam,
Tubagus Erwin S.
