>Saya malah lebih tertarik pada pemikiran dan upaya2 mencari energi alternatif yang murah dan tidak tergantung dari BBM , seperti energi angin , geotermal dll , yang menjadi bagian dari tugasnya pak LULUK selaku Dirjen Listrik dan Pengembangan Energi .
Saya setuju dengan idenya Pak Priyo ini, terutama untuk kebutuhan listrik pedesaan, dimana bisa dicarikan solusi untuk pembangkit dan distribusi yang stand alone untuk kebutuhan kecil tersebut. Katakanlah mulai dari ukuran 40 KW sampai dengan 1 MW. Tidak perlu harus interkoneksi dengan jaringan PLN. Saya fikir, sebagai negara kepulauan, salah satu cara tercepat untuk menyediakan infrastruktur energy di pulau-pulau dan desa-desa terpencil adalah dengan "scattered power generation" semacam wind turbine atau hybrid antara Wind Turbine dengan Solar cells. Dengan cara demikian ketergantungan terhadap diesel fuel untuk penyediaan energy di daerah-daerah terpencil akan dieliminir. Demikian juga biaya pembangunan saluran transmissi yang sangat besar kalau supply ke daerah terpencil ini harus disediakan dari eksisting jaringan PLN. Apalagi kalau kita kaitkan dengan konsep ketahanan nasional dan keutuhan NKRI. Masih sangat segar dalam ingatan lepasnya Sipadan Ligitan, yang kalau tidak salah tafsir utamanya karena Malaysia telah lama menggarap pulau-pulau ini. Kita sendiri masih sangat banyak 'mengabaikan' pembangunan di pulau-pulau kecil, terutama yang berdekatan dengan perbatasan dengan negara lain. Kalau pembangunan di frontier area ini difokuskan, pertumbuhan ekonomi daerah tersebut akan membaik, dan keterikatan masyarakatnya kepada NKRI akan semakin baik (moral contract). Saya ingat waktu saya anak-anak dulu, di kampung saya radio yang bisa diterima dengan jelas adalah Radio Malaysia, sehingga orang-orang tidak banyak dapat info mengenai Indonesia. Saya yakin di daerah daerah perbatasan semacam di kepulauan di SULUT, di utara Aceh (daerah Sabang dan Sinabung), di kepulauan Natuna dan pulau-pulau kecil sekitar selat Malaka atau di NTT dan Maluku hal-hal semacam ini masih ada. Dalam hal energy pedesaan ini, saya ingat ada program Rural Electrification, salah satunya melalui Scattered Diesel (contoh RE-II) yang juga dibawah kendali PLN waktu itu. Meskipun cepat dan relatif murah dan mudah pembangunannya, tapi masalah supply diesel adalah masalah yang sangat besar bagi daerah terpencil, apalagi dengan kenaikan BBM sekarang. Dengan wind turbine atau solar atau hybrid yang meskipun sedikit lebih mahal tapi ketergantungan bahan bakarnya tidak ada. Saya pernah bicara dengan salah satu colega dari salah satu negara maju, biaya pembangunan wind turbine power station di bawah 2000 USD per kW. Kalau kita asumsi untuk kebutuhan per rumah tangga sekitar 0,5 kW di pedesaan, maka dengan 40 kW bisa disediakan kebutuhan sekitar 80 rumah tangga dengan investasi kira-kira 80 KUSD. Biaya operasional murah, biaya bahan bakar nol (angin dan matahari gratis koq). Kalaulah dana kompensasi subsidi BBM ini secara bertahap sebagian diarahkan ke sini, plus sebagian dana dari alokasi DAU plus juga dari dana asli daerah (otonomi), saya fikir rakyat yang selama ini hanya jadi penonton akan merasakan nikmatnya kemerdekaan ini. Disamping itu konsumsi BBM bisa dihemat untuk kebutuhan yang lain. Bagaimana Pak Luluk ? Mungkin sudah ada ya Pak ide-ide semacam ini. --[YONSATU - ITB]---------------------------------------------------------- Online archive : <http://yonsatu.mahawarman.net> Moderators : <mailto:[EMAIL PROTECTED]> Unsubscribe : <mailto:[EMAIL PROTECTED]> Vacation : <mailto:[EMAIL PROTECTED]?BODY=vacation%20yonsatu>
