Uraian di bawah ini, adalah karya tulisan yang berasal dari Prof. Yusuf
Affendi*), Gurubesar FSRD-ITB & merangkap Dosen di Univ. Trisakti.
*) Di Web ITB --> tertulis nama: "Yusuf Effendi, Prof. (ITB)"
[http://www.itb.ac.id/design/faculty.html]
Di Web Univ. Trisakti --> tertulis nama: "Prof. Yusuf Affendi"
[
http://www.usakti.edu/fsrd/infomhs/personalia/dosen_desain.html]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MEDIA INDONESIA, Rabu 9-Juli-2003
'Pendidikan Tinggi Indonesia yang Mengenaskan'
WACANA hangat tentang jalur khusus untuk calon mahasiswa di perguruan
tinggi negeri (PTN) telah berlangsung di berbagai media massa sampai ke
DPR. Beberapa pendapat atau kritik cukup menggugah pemikiran, karena
mengetahui persoalannya, seperti pendapat dari Wakil Presiden Hamzah Haz.
Sebagian lagi kebanyakan 'omong kosong', cenderung ingin jadi pahlawan
pembela rakyat karena Pemilu 2004 sudah di depan pintu. DPR dengan
wewenangnya masih terlalu pagi untuk memastikan berbagai kemungkinan risiko
pembangkangan dan kendala yang akan dialami oleh masyarakat pendidikan
tinggi.
Dalam tulisan ini dikemukakan fakta yang diderita oleh PTN selama puluhan
tahun di bawah pemerintahan Orde Baru yang menempatkan pendidikan umum dan
pendidikan tinggi pada peringkat bawah. Tulisan ini khusus membeberkan
pengalaman penulis di Institut Teknologi Bandung (ITB) selaku dosen dan
guru besar. Apabila ITB ditempatkan pada urutan 19 dan Asia Week, maka
dibandingkan dengan kondisi sebenarnya yang morat-marit itu masih cukup
baik.
Para guru besar dan dosen ITB yang tetap memiliki komitmen terhadap
pendidikan tinggi dengan menjunjung tinggi tradisi keilmuan di atas
segalanya, termasuk kepentingan pribadi sekalipun. Pada 1980-an awal, Prof
DR Iskandar Alisyahbana bicara dalam sidang Senat ITB tentang kemungkinan
Indonesia memiliki silicon valley.
Uraiannya sangat membuka pemikiran dan langkah-langkah baru dalam bidang
teknologi, tetapi apa yang terjadi? Pemerintah Orde Baru tidak setuju.
Program ini akhirnya lari ke Malaysia dan Singapura, sekarang sesudah 20
tahun, Malaysia telah memiliki silicon valley yang menjadi pondasi
pengembangan teknologi maju. Indonesia ada di mana? Dan punya apa?
Perguruan tinggi teknologi mudah dipantau untuk mengetahui maju mundurnya,
lihat saja laboratorium, bengkel teknik atau studionya. Peralatan apa yang
mereka miliki? Lihat pula perpustakaannya di pusat (institut) dan di
fakultas-fakultas. Contohnya, apakah perpustakaan fakultas memiliki
internet yang jumlahnya sesuai dengan keperluan mahasiswa untuk mendapat
informasi. Apakah masih sanggup berlangganan jurnal-jurnal pengetahuan yang
kini harganya aduhai, sekitar Rp500.000 sampai Rp600.000 per nomor.
Apakah masih sanggup menambah koleksi buku teknologi dan sains dari satu
dekade terakhir? Bagaimana keadaan di ruangan kuliah, apakah dosen masih
tetap memakai kapur atau spidol di papan tulis? Atau sudah lebih maju
dengan menggunakan infocus, komputer monitor/notebook pada layar yang
khusus, sehingga pelayanan pada mahasiswa terpenuhi serasi dengan tuntutan
teknologi maju.
Jawaban dari pertanyaan itu semua, proses belajar mengajar masih tetap
menggunakan peralatan 30 tahun yang lalu. Kalau ada kemajuan, biasanya
peralatan itu dibeli atau dimiliki oleh dosen pribadi atau laboratorium
yang bisa menabung dengan usaha 'swasta terselubung' kecil-kecilan.
Honor guru besar Rp29.000
Kalimat di atas tidak salah cetak, honorarium sebesar itu masih berlaku
sampai hari ini di ITB. Utuhnya adalah Rp35.000 dipotong pajak sebesar 15%
untuk honor bimbingan tesis atau disertasi per bulan berlaku selama dua
semester.
Pernah berlaku, sebelumnya Rp50.000 untuk bimbingan tesis magister dan
Rp60.000 untuk bimbingan disertai S-3 program doktor, semuanya dipotong
pajak. Seminar-seminar doktor tidak disediakan honorarium, cukup teh botol.
Tambahan lagi, honorarium sebesar itu hanya berlaku untuk selama dua
semester.
Apabila mahasiswa magister/doktor lebih dari waktu tersebut belum lulus,
honorarium tidak diberikan lagi. Karyawan tata usaha di departemen/fakultas
sampai-sampai merasa malu untuk menyodorkan honorarium yang istimewa itu
kepada profesor mantan Rektor ITB.
Dari kenyataan tersebut, siapkah dosen muda yang doktor mau jadi guru
besar? Seorang demi seorang guru besar akan pensiun, sedangkan
doktor-doktor muda lari ke luar negeri. Bahkan, ada orang tua yang anaknya
studi di Amerika Serikat menghadap dekan fakultas untuk mengembalikan biaya
selama pendidikan magister (S-2) dan doktornya.
Pimpinan di tingkat fakultas dan departemen (dulu jurusan) lebih banyak
bersikap pasrah terhadap keadaan di atas, karena brain drain itu, tidak
dapat dicegah. Itu merupakan hak asasi masing-masing untuk menentukan
kehidupan pada masa yang akan datang, selain tuntutan keperluan dan
kesejahteraan hidup, ada tuntutan peningkatan kemampuan sains dan teknologi
yang selalu menantang.
Bahkan sebaliknya, para guru besar banyak memberikan dorongan agar
dosen-dosen muda meneruskan menimba keilmuan teknologi di luar negeri, dan
sekiranya sudah 'bosan' diminta untuk kembali ke kandang ITB.
Gaji guru besar (IV D/IV E) per bulan sekitar 2 juta rupiah lebih sedikit,
untuk membayar rekening listrik dan telepon sudah habis. Jadi dari mana
para guru besar/dosen itu menanggulangi biaya hidup?
Rata-rata guru besar di ITB biasa memiliki 'warung' sesuai dengan bidang
keahliannya. Penghasilan tambahan dari warung tersebut itu dapat menutupi
biaya hidup, bahkan bisa menarik dosen muda untuk bersama-sama
berwiraswasta supaya dosen muda tidak lari ke luar kampus. Moonlighting
sudah menjadi budaya di ITB, bahkan budaya itu diresmikan menjadi lembaga
tersendiri, dalam bentuk usaha. Di ITB dikenal dengan Lembaga Afiliasi
Industri (Lappi).
Secara pribadi, penulis merasa gembira dengan usaha ITB yang menetapkan
pembayaran jalur khusus sebayak Rp45.000.000. Dengan demikian, ITB sudah
berani memikirkan nasibnya sendiri. Terutama nasib tenaga pengajarnya dan
kondisi laboratorium teknik/bengkel dan studio yang perlu perbaikan segera.
Ledakan pendapat berupa ancaman sangat mengejutkan, yang datang dari DPR,
bahwa apabila PTN membandel, maka subsidi pemerintah akan dihentikan. Nada
serupa sebenarnya sama dan sebanding dengan sikap rezim Soeharto masa Orde
Baru yang akan membubarkan ITB pada tahun 1979 karena sering mengkritik
pemerintah.
Pendapat itu mudah-mudahan hanya lontaran emosi seketika, karena apabila
diamati dalam-dalam, keadaan PT umumnya di ITB perlu ditangisi, karena
morat-marit. Rekan-rekan dosen di beberapa perguruan tinggi di Jawa Tengah
dan Jawa Timur, bahkan sudah tidak memiliki lagi semangat atau gairah untuk
meningkatkan kemampuan dalam keilmuannya. Tentu keadaan lebih parah yang
dialami oleh ITB.
Pendidikan tinggi di mana pun, terutama keteknikan (engineering), desain,
dan kedokteran cukup mahal untuk menghasilkan tenaga-tenaga ahli yang
berkompeten di bidangnya. Pilihan terpulang kepada kita semua, apakah akan
membatalkan jalur khusus dengan konsekuensi PTN kembali terpuruk lebih
dalam lagi, atau kita bersedia menerimanya dengan suatu kepercayaan penuh
akan meningkatkan mutu, peningkatkan secara keseluruhan.
DPR dan masyarakat pendidikan diharapkan terus berdialog, berwacana, hingga
mendapat hikmah dari tantangan baru ini. Perlu selalu diingat yang
diperdebatkan adalah domain/wilayah pendidikan tinggi yang
serbamultidisiplin. Dilihat dari segi apa pun PTN di Indonesia, wajahnya
bopeng serta memalukan. Tulisan ini bukan keluhan, sekadar sumbangan
informasi tambahan dari dapur PTN yang belum terungkap.
--[YONSATU - ITB]----------------------------------------------------------
Online archive : <http://yonsatu.mahawarman.net>
Moderators : <mailto:[EMAIL PROTECTED]>
Unsubscribe : <mailto:[EMAIL PROTECTED]>
Vacation : <mailto:[EMAIL PROTECTED]>
