ANARKISME: Pembubaran Ahmadiah Wewenang Pengadilan Bukan SKB !!!

Negara RI telah melakukan anarkisme dimana kekerasan main hakim
sendiri telah berlangsung lama.  Bedanya, kalo dulu dilakukan langsung
oleh kaki tangan pemerintah, maka sekarang agar tidak ditunjuk
hidungnya maka pemberintah melakukannya melalui kaki tangannya dari
FPI, se-olah2 pemerintah terlepas dari tanggung jawab perbuatan
kekerasan tsb.

Semua negara berlaku pemisahan kekuasaan, oleh karena itu untuk
menetapkan benar salahnya tindakan seseorang maka keputusannya
dilakukan oleh pengadilan, bukan oleh polisi, bukan oleh menteri dalam
negeri, bukan oleh menteri agama, dan bukan oleh menteri kehakiman
ataupun kejaksaan.

Kalo ada kesalahan dipihak Islam Ahmadiah, silahkan melakukan
penuntutan dipengadilan untuk membuktikan pelanggaran2 yang telah
dilakukannya sehingga merugikan pihak2 tertentu.  Kemudian pihak2
tertentu yang dirugikan wajib membuktikan kerugian2nya.  Gampang bukan ???

Setelah pengadilan memberi keputusannya siapa yang salah harus
mengganti rugi kepada yang dirugikannya.  Seperti kalo banyak umat
Ahmadiah dirugikan akibat dijarah harta bendanya maupun dibakari
mesjid2nya, maka pihak yang merugikan inilah yang wajib memberi ganti
rugi sebesar kerugian yang diakibatkan tindakan2 anarkismenya ini.

Keputusan pengadilan harus diterima semua pihak, tidak bisa ada yang
bilang tidak terima dan kemudian melakukan tindakan2 kekerasan, karena
kalo memang keputusannya memang tidak adil, seharusnya bisa dilakukan
naik banding bukan dilakukannya dengan menggebuki orang2 dijalanan.

FPI yang dalam berbagai demo2nya telah menunjukkan bahwa mereka
menolak untuk tunduk kepada UU negara, karena mereka harus mematuhi
dan tunduk kepada UU Allah.  Mereka juga meneriakkan yel2 bahwa Islam
tidak mengenal batas negara, padahal Nasionalisme itu justru dibatasi
oleh batas negara, dibatasi oleh bahasa Indonesia, dan juga dibatasi
oleh budaya bangsa Indonesia bukan budaya bangsa Arab.

Jadi kalo mau tegas menegakkan Hukum maka FPI itu sudah memenuhi
syarat untuk dibubarkan dan ditangkapi semua pelaku2 kekerasan yang
menciptakan anarkisme dalam negara ini.

AlQuran atau Bible bukanlah tempat mencari pembenaran, tidak mungkin
untuk menyalahkan atau membenarkan satu pihak dirujuk kepada kitab
suci yang tafsirnya selalu menjadi controversi.  Jadi kemelut urusan
Ahmadiah tidak bisa diselesaikan dengan AlQuran karena masing2 pihak
berbeda dalam menafsirkannya, sehingga hanya hukum negara RI saja yang
harus dijadikan landasan keadilannya bukan Syariah Islam.

Dalam konflik Islam Ahmadiah dan Islam MUI tidak perlu pihak manapun
juga untuk memahami ataupun mendalami AlQuran, karena yang menjadi
sumber konflik ini justru isi AlQuran itu sendiri yang memang
penafsiran maupun isinya penuh dengan controversi.

Ny. Muslim binti Muskitawati.




Ny. Muslim binti Muskitawati.



Kirim email ke