Kalo Monas/Penjarahan Ahmadiah Bukan Isu Agama, Lalu Yang Isu Agama?

> Putra Rama <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> Penodaan Terhadap Pancasila Insiden Monas, Bukan Isu Agama
> Yogya (KR)- kasus kekerasan yang terjadi di Tugu Monas,
> 1 Juni 2008 sama sekali bukan isu agama, tetapi penodaan
> terhadap landasan konstitusi negara, karena pada waktu
> itu Massa Aliansi kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan 
> Berkeyakinan (AKKBB) berkumpul untuk memperingati hari
> lahirnya Pancasila. Tiba-tiba diserang oleh kelompok
> yang menamakan diri Front Pembela Islam (FPI).
> 



Penodaan Pancasila oleh Syariah Islam.  Karena Syariah Islam menentang
Pancasila.  Syariah Islam cuma melindungi umat Islam, padahal
Pancasila dengan ketuhanan yang maha esa-nya juga melindungi yang
bukan Islam.

Kalo penodaan agama bukan issue agama, pembakaran gereja juga bukan
issue agama, pembakaran mesjid juga bukan issue agama, pembubaran
Ahmadiah juga bukan Issue agama, penjarahan harta benda umat Islam
Ahmadiah juga bukan issue agama....  lalu yang kayak apa yang dianggap
issue agama ????

Cara berpikir orang seperti ini yang membuat tidak ada pemecahannya,
membuat persoalan jadi makin kusut, membuat tidak ada tindakan yang
bisa dilakukan karena issue yang jelas menjadi tidak jelas.

Islam Ahmadiah dinodai kepercayaan umatnya oleh umat Islam MUI,
mesjidnya dibakar, harta benda umatnya dijarah, mereka diusir dari
rumahnya, bahkan diusir keluar dari tanah airnya.  Itulah issue
utamanya, dan issue itu diputer balik menjadi sikorban umat Ahmadiah
ini malah dituduh menodai agama Islam MUI yang sudah berhasil menjarah
harta benda umat Ahmadiah, yang sudah berhasil menghancurkan dan
membakar mesjid2 sitterfitnah sebagai penoda ini.

Inilah sebenarnya issue utamanya yaitu pelanggaran HAM oleh umat
sesama agama dengan menggunakan kekerasan karena berbeda tafsir2
tentang agamanya.  Satu pihak melakukan tindakan kekerasan dengan
mengabaikan hukum yang berlaku.

Syariah Islam tidak mengenal batas negara, padahal Pancasila dan
Nasionalisme justru mempertahankan batas negara.  Syariah Islam tidak
terbatas kebangsaan dan bahasa, padahal Pancasila dan Nasionalisme
justru dibatasi dari kebangsaannya dan dipersatukan oleh bahasanya.

Yang paling parah, Syariah Islam menganggap bangsa lain yang seagama
lebih mulia dan lebih penting dibela katimbang bangsanya sendiri yang
berbeda agamanya.  Akibatnya para pendukung Syariah Islam membenarkan
orang2 seperti Abu Bakar yang memalsukan pasport Indonesia untuk masuk
dan tinggal di Indonesia, padahal dia adalah orang Arab Aseli. 
Semuanya ini karena ajaran Islam menetapkan bahwa hanya umat Islam
atau muslimin saja yang merupakan manusia yang derajatnya paling
tinggi sebaliknya mereka yang bukan muslim direndahkan derajatnya
hingga halal dipenggal kepalanya.

Syariah Islam juga menetapkan dunia dan Alam semesta ini adalah milik
Allah sehingga hanya mereka yang menyembah Allah saja yang berhak
menikmatinya, sedangkan mereka yang menolak menyembah Allah
dianggapnya musuh Islam, dan musuh Islam harus dimusnahkan dari muka
bumi ini karena tidak berhak ikut menikmati nikmat Allah ini.

Berbeda dengan HAM yang menyatakan dunia dan alam semesta ini milik
kita bersama, oleh karena itu setiap orang berhak dan bertanggung
jawab untuk memelihara dan menikmatinya.

Naah...  silahkan saja para pembaca membandingkan, apakah kita mau
kembali balik kemasa jahiliah kebiadaban peradaban zaman kehidupan
nabi Muhammad atau ingin membangun kehidupan masa depan yang penuh
peradaban nilai2 kemanusiaan yang tidak mem-beda2kan agamanya.

Dalam peradaban negara Modern sekarang ini, negara berkewajiban dan
bertanggung jawab atas kesejahteraan kehidupan rakyatnya.  Artinya
kalo di Amerika ada rakyat yang jadi korban kekerasan seperti umat
Ahmadiah, maka negara yang menanggung beban korban2 yang tidak lagi
mampu mencari nafkahnya akibat penjarahan.  Perbuatan ini tentu
merugikan negara, sehingga pelaku2nya pasti ditangkap dan dihukum. 
Namun memang Indonesia bukanlah Amerika, karena pemerintah RI ini
tidak merasa berkewajiban apalagi bertanggung jawab atas kesejahteraan
rakyatnya, malah merasa apabila negara tidak mampu mencari dana,
dibolehkan menjarah rakyatnya seperti yang dilakukan Caliph2 dizaman dulu.

Ingat ya, dalam kaliph Islam tidak dikenal korupsi, karena kerajaan
itu milik kaliph turun temurun bukan dipilih dan jabatannya seumur
hidup.  Sehingga kalo mengutip uang dari kerajaan milik sendiri
tentunya tidak dinamakan korupsi.

Demikianlah kalo negara Syariah berhasil berdiri, maka negara ini
penuh korupsi yang tidak dinamakan korupsi karena adanya kekuasaan
kaliph yang mewakili Allah inni.

Ny. Muslim binti Muskitawati.




Kirim email ke