Polri Yakin Ada Kelalaian
Beda Pandang Saksi Ahli, Kejaksaan Tetap Anggap Belum Lengkap
Sabtu, 14 Juni 2008 | 00:41 WIB

Jakarta, Kompas - Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto mengatakan, kepolisian
tetap meyakini ada unsur kelalaian dalam peristiwa semburan lumpur Lapindo.
Akan tetapi, hingga kini berkas pemeriksaan kasus Lapindo belum juga
dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan. Padahal, berkas tersebut
bolak-balik antara kepolisian dan kejaksaan.

Sutanto menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kamis
(12/6) malam, yang berakhir pukul 23.40. "Ya, kuncinya tinggal di kejaksaan.
Mau saksi ahli apa lagi? Semuanya sudah dipenuhi," ujar Sutanto. Dalam forum
itu, sejumlah anggota Komisi III mempertanyakan soal mandeknya kasus Lapindo
yang disidik sejak dua tahun lalu.

Saat ini, status berkas itu masih P19 atau masih dalam proses yang harus
dilengkapi kepolisian. "P19 seharusnya dibatasi. Di RUU KUHAP perlu ada
ketegasan soal kelengkapan berkas. Kalau perlu, ada dewan juri yang menilai
lengkap tidaknya suatu penyidikan," kata Sutanto.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Bambang Hendarso
Danuri mengatakan, pada awalnya penyidikan berjalan lancar. Polisi menemukan
indikasi kuat Lapindo lalai, yaitu tidak memasang pipa selubung (casing)
pada lubang pengeboran. Hal itu diperkuat oleh keterangan para saksi ahli
yang ditanyai polisi. Namun, lalu pihak kejaksaan meminta polisi juga
menambah keterangan saksi ahli dari pihak Lapindo.

"Diminta lagi saksi ahli, satu lagi dari Lapindo. Tentunya dari Lapindo
menyatakan ini adalah gejala bencana alam," kata Bambang dalam rapat kerja
tersebut.

Bambang menambahkan, akibat ada dua kelompok saksi ahli yang bertentangan
itu, berkas perkara belum juga ditetapkan lengkap (P21) oleh kejaksaan.

"Kami juga tidak mau dianggap tidak profesional. Kesimpulan kami tetap sejak
awal bahwa masalah Lapindo ini adalah karena kelalaian," kata Bambang.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, soal penyebab semburan
lumpur, pemerintah akan berpegang pada otoritas hukum. Pemerintah pun tak
akan menanggung ganti rugi semua warga yang menjadi korban semburan lumpur.
Pemerintah hanya akan mengeluarkan anggarannya untuk mendanai perbaikan
infrastruktur yang hancur, seperti jalan tol dan rel kereta api. "Semua
ganti rugi dibayar Lapindo," ujar Kalla.

Saat ini, revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo hampir final. Pemerintah berusaha
menyertakan kepastian waktu kapan dana untuk relokasi warga mulai
dianggarkan. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, ketika
perpres itu ditandatangani pada tahun 2008, otomatis dana relokasi
sebenarnya juga dianggarkan pada tahun yang sama. (SF/EGI/INU)

Sumber : Kompas


-- 
**********************************
Memberitakan Informasi terupdate untuk Rekan Milist dari sumber terpercaya
************************************

Kirim email ke