*Catatan Reporter: Masalah Surat saling lempar.. masalah Uang saya duluan...
*

Rabu, 18 Juni 2008
Berita Utama - Jatim Izin Pemeriksaan Empat Pejabat Daerah
Polri dan Istana Saling Lempar

"Surat yang harus diproses kan banyak sekali."

*JAKARTA *-- Markas Besar Kepolisian RI dan Sekretaris Kabinet saling lempar
tanggung jawab soal surat izin pemeriksaan empat pejabat daerah yang
terindikasi kasus korupsi. Keempat pejabat daerah itu adalah Wakil Bupati
Banyuwangi Yusuf Nuris, Wakil Bupati Jember Kusen Andalas, Wali Kota Madiun
Kokok Raya, dan Wakil Wali Kota Madiun Gandhi Yuninta.

"Saya belum tahu," kata Kepala Biro Analis Mabes Polri Brigadir Jenderal
Mathius Salempang kemarin.

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Korupsi Brigadir Jenderal Yose Rizal
mengaku surat izin untuk memeriksa pejabat daerah harus dianalisis terlebih
dulu.

"Biro analis yang menentukan, daripada nanti sudah dimintakan izin tapi
ternyata tidak diperlukan, kan percuma," katanya.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Abubakar
Nataprawira mengatakan izin presiden dibutuhkan bagi pejabat di daerah
seperti bupati dan wali kota. Sedangkan wakilnya tidak perlu meminta izin
presiden. "Cukup ke pejabat yang di atasnya," ujarnya.

Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi mengatakan surat izin pemeriksaan Wakil
Bupati Jember dan Banyuwangi, Bupati Situbondo, serta Wali Kota Madiun dan
wakilnya belum diproses. "Belum. Surat yang harus diproses kan banyak
sekali," katanya beberapa waktu lalu.

Sudi menolak menjelaskan lebih lanjut ihwal belum diprosesnya surat izin
ini. "Nanti dicek dulu," katanya singkat.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa mengatakan surat izin
pemeriksaan para pejabat daerah itu belum diterima presiden. "Kalau sudah
diterima, pasti akan langsung diproses," katanya.

Pejabat kepolisian di Jember, Banyuwangi, Situbondo, dan Kota Madiun mengaku
kesulitan memeriksa para pejabat itu. Alasannya, izin yang mereka sampaikan
ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum mendapat jawaban sampai saat ini.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Wilayah Madiun Komisaris Ronny
Kimbal mengaku sudah mengajukan izin dua kali, yakni pada Desember 2005 dan
2006.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun diduga terlibat korupsi Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah 2002 hingga 2004. Berdasarkan temuan Badan
Pemeriksa Keuangan Jawa Timur, dalam kasus ini negara dirugikan Rp 8,3
miliar.

Sedangkan Wakil Bupati Jember Kusen diduga terlibat korupsi dana operasional
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember saat dia menjabat Wakil Ketua Dewan.
Nilai korupsinya mencapai Rp 754.550.000. Polisi sampai saat ini sama sekali
belum menyentuh Kusen dengan alasan terkendala izin presiden.

Sedangkan Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Nuris, yang sebelumnya menjadi
anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Banyuwangi, diduga ikut terlibat
menerima dana Rp 80 juta dari total nilai penggelembungan dana pengadaan TPS
fiktif senilai Rp 896 juta.

Di Banyuwangi sendiri, Forum 5 Maret Banyuwangi, yang mencuatkan kasus
korupsi KPUD itu, kemarin mendatangi Kepala Kepolisian Resor Banyuwangi Ajun
Komisaris Besar Erry Nursatari. Mereka mendesak Polres segera memeriksa dan
menahan Yusuf.

Menurut Soeroso, berdasarkan hal itu, Mabes Polri sudah mengirimkan surat
kepada Sekretaris Kabinet pada Februari lalu. *DESY P | NININ PD | IKA*

sumber : koran tempo


-- 
**********************************
Memberitakan Informasi terupdate untuk Rekan Milist dari sumber terpercaya
http://reportermilist.multiply.com/
************************************

Kirim email ke