Di check saja KTPnya bagian Agama.
Entar ketahuan kenapa kasus mereka ditunda-tunda.


Reporter Milist wrote:
>
> *Catatan Reporter: Masalah Surat saling lempar.. masalah Uang saya 
> duluan...*
>
> Rabu, 18 Juni 2008
>
>
>         Berita Utama - Jatim
>
>
>       Izin Pemeriksaan Empat Pejabat Daerah
>       Polri dan Istana Saling Lempar
>
> "Surat yang harus diproses kan banyak sekali."
>
> *JAKARTA *-- Markas Besar Kepolisian RI dan Sekretaris Kabinet saling 
> lempar tanggung jawab soal surat izin pemeriksaan empat pejabat daerah 
> yang terindikasi kasus korupsi. Keempat pejabat daerah itu adalah 
> Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Nuris, Wakil Bupati Jember Kusen 
> Andalas, Wali Kota Madiun Kokok Raya, dan Wakil Wali Kota Madiun 
> Gandhi Yuninta.
>
> "Saya belum tahu," kata Kepala Biro Analis Mabes Polri Brigadir 
> Jenderal Mathius Salempang kemarin.
>
> Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Korupsi Brigadir Jenderal Yose 
> Rizal mengaku surat izin untuk memeriksa pejabat daerah harus 
> dianalisis terlebih dulu.
>
> "Biro analis yang menentukan, daripada nanti sudah dimintakan izin 
> tapi ternyata tidak diperlukan, kan percuma," katanya.
>
> Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal 
> Abubakar Nataprawira mengatakan izin presiden dibutuhkan bagi pejabat 
> di daerah seperti bupati dan wali kota. Sedangkan wakilnya tidak perlu 
> meminta izin presiden. "Cukup ke pejabat yang di atasnya," ujarnya.
>
> Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi mengatakan surat izin pemeriksaan 
> Wakil Bupati Jember dan Banyuwangi, Bupati Situbondo, serta Wali Kota 
> Madiun dan wakilnya belum diproses. "Belum. Surat yang harus diproses 
> kan banyak sekali," katanya beberapa waktu lalu.
>
> Sudi menolak menjelaskan lebih lanjut ihwal belum diprosesnya surat 
> izin ini. "Nanti dicek dulu," katanya singkat.
>
> Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa mengatakan surat 
> izin pemeriksaan para pejabat daerah itu belum diterima presiden. 
> "Kalau sudah diterima, pasti akan langsung diproses," katanya.
>
> Pejabat kepolisian di Jember, Banyuwangi, Situbondo, dan Kota Madiun 
> mengaku kesulitan memeriksa para pejabat itu. Alasannya, izin yang 
> mereka sampaikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum mendapat 
> jawaban sampai saat ini.
>
> Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Wilayah Madiun Komisaris 
> Ronny Kimbal mengaku sudah mengajukan izin dua kali, yakni pada 
> Desember 2005 dan 2006.
>
> Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun diduga terlibat korupsi Anggaran 
> Pendapatan Belanja Daerah 2002 hingga 2004. Berdasarkan temuan Badan 
> Pemeriksa Keuangan Jawa Timur, dalam kasus ini negara dirugikan Rp 8,3 
> miliar.
>
> Sedangkan Wakil Bupati Jember Kusen diduga terlibat korupsi dana 
> operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember saat dia menjabat 
> Wakil Ketua Dewan. Nilai korupsinya mencapai Rp 754.550.000. Polisi 
> sampai saat ini sama sekali belum menyentuh Kusen dengan alasan 
> terkendala izin presiden.
>
> Sedangkan Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Nuris, yang sebelumnya menjadi 
> anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Banyuwangi, diduga ikut terlibat 
> menerima dana Rp 80 juta dari total nilai penggelembungan dana 
> pengadaan TPS fiktif senilai Rp 896 juta.
>
> Di Banyuwangi sendiri, Forum 5 Maret Banyuwangi, yang mencuatkan kasus 
> korupsi KPUD itu, kemarin mendatangi Kepala Kepolisian Resor 
> Banyuwangi Ajun Komisaris Besar Erry Nursatari. Mereka mendesak Polres 
> segera memeriksa dan menahan Yusuf.
>
> Menurut Soeroso, berdasarkan hal itu, Mabes Polri sudah mengirimkan 
> surat kepada Sekretaris Kabinet pada Februari lalu. *DESY P | NININ PD 
> | IKA*
>
>  
> sumber : koran tempo
>
>
> -- 
> **********************************
> Memberitakan Informasi terupdate untuk Rekan Milist dari sumber terpercaya
> http://reportermilist.multiply.com/ <http://reportermilist.multiply.com/>
> ************************************
>  

Kirim email ke