2008/6/19 mes. sulteng <[EMAIL PROTECTED]>:
HARAPAN & TANTANGAN BANK SYARIAH

PASCA UU PERBANKAN SYARIAH

Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya Undang-Undang Perbankan
Syariah akhirnya diayahkan oleh DPR-RI pada hari Selasa, 17 Juni
2008. Pengesahan UU Perbankan Syariah ini tidak mulus karena hanya 9
fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU menjadi UU, sementara satu
fraksi yaitu Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS) menolak RUU itu.

Bank Syariah telah berdiri di Indonesia sejak tahun 1992. Hingga
tahun 1998, hanya satu bank syariah beroperasi di Indonesia. Hal itu
disebabkan dari tahun 1992 hingga 1998, di dalam sistem perundangan
Indonesia tidak dikenal adanya sistem perbankan syariah, namun hanya
mengenal prinsip bagi hasil dalam usaha perbankan seperti tercermin
pada UU No.7/1992 yang hanya menguraikan secara sepintas pasal-pasal
jenis dan usaha bank.

Setelah keluarnya Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yang
mengubah Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 dan mengakomodir
peraturan tentang bank syariah, serta diperkuat oleh UU Bank
Indonesia Nomor 23 tahun 1999, barulah lahir bank syariah lain dan
berkembang dengan pesat. Pada triwulan I 2008 jumlah bank syariah di
Indonesia mencapai 31 Bank, terdiri dari 3 Bank Umum Syariah (BUS)
dan 28 Unit Usaha Syariah (UUS) bank umum.

Meskipun pada UU Nomor 10/1998 telah mengakomodir peraturan bank
syariah, namun belum mengatur ketentuan perbankan syariah pada pasal-
pasal khusus. Pada UU tesebut ketentuan bank syariah baru diatur
sebatas mendefinisikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan
jenis-jenis prinsip syariah yang digunakan pada perbankan. UU
tersebut juga mengubah masing-masing satu ayat pada pasal 6 dan 7
yang berkaitan dengan pembiayaan bagi hasil, serta pasal 13 yang
berkaitan dengan usaha bank perkreditan rakyat. Dengan demikian,
sbelum disahkannya UU Perbankan Syariah oleh DPR-RI, lembaga dan
operasional bank syariah di Indonesia belum memiliki payung Undang-
Undang tersendiri.

Dengan lahirnya UU Perbankan Syariah perkembangan bank syariah ke
depan akan mempunyai peluang usaha yang lebih besar di Indonesia.
Hal-hal yang membuka peluang besar pangsa perbankan syariah sesuai
UU tersebut adalah: Pertama, Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan
Rakyat tidak dapat dikonversi menjadi Bank Konvensional, sementara
Bank Konvensional dapat dikonversi menjadi Bank Syariah (Pasal 5
ayat 7); Kedua; Penggabungan (merger) atau peleburan (akuisisi)
antara Bank Syariah dengan Bank Non Syariah wajib menjadi Bank
Syariah (Pasal 17 ayat 2); Ketiga, Bank Umum Konvensional yang
memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus melakukan pemisahan (spin
off) apabila (Pasal 68 ayat 1): UUS mencapai asset paling sedikit
50% dari total nilai asset bank induknya; atau 15 tahun sejak
berlakunya UU Perbankan Syariah.

Hal lain yang dapat membuka peluang perkembangan bank syariah lebih
cepat adalah dimungkinkannya warga negara asing dan/atau badan hukum
asing yang tergabung secara kemitraan dalam badan hukum Indonesia
untuk mendirikan dan/atau memiliki Bank Umum Syariah (Pasal 9 ayat 1
butir b). Pemilikan pihak asing tersebut dapat secara langsung
maupun tidak langsung melalui pembelian saham di bursa efek (Pasal
14 ayat 1). Dengan demikian, banyak faktor-faktor pendorong yang
terdapat pada UU Perbankan Syariah dalam menuju akselerasi
pertumbuhan bank syariah ke depan.

UU Perbankan Syariah juga memberikan peluang akivitas usaha bank
syariah yang lebih banyak dan beragam dibandingkan bank
konvensional. Terdapat usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh sebuah
bank umum syariah dan tidak dapat dilakukan oleh bank konvensional
(vide Pasal 19 s.d 21). Dengan demikian, perbankan syariah dapat
menawarkan jasa-jasa lebih dari yang ditawarkan oleh investment
banking, karena jasa-jasa bank syariah merupakan suatu kombinasi
yang dapat diberikan oleh commercial bank, finance company, dan
merchant bank.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah Bank Umum Syariah
(BUS) lebih luas dibandingkan dengan Unit Usaha Syariah (UUS) dari
sebuah bank konvensional. Tidak semuan usaha yang dapat dilakukan
oleh BUS dapat dilakukan oleh UUS. Kegiatan yang hanya dapat
dilakukan oleh BUS adalah: Pertama, menjamin penerbitan surat
berharga; Kedua, penitipan untuk kepentingan orang lain; Ketiga,
menjadi wali amanat; Keempat, penyertaan modal; Kelima, bertindak
sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun; Keenam, menerbitkan,
menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang
syariah.

Di samping usaha komersial, bank syariah dapat pula menjalankan
fungsi sosial dalam bentuk: lembaga baitul mal, yaitu menerima dana
yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial
lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi penelola zakat (Pasal 4
ayat 2); dan menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan
menyalurkannya kepada lembaga pengelola wakaf (nazhir) sesuai
kehendak pemberi wakaf (wakif) (Pasal 4 ayat 3).

UU Perbankan Syariah, di samping memberikan peluang usaha yang lebih
beragam bagi bank syariah dan kemungkinan untuk percepatan
pertumbuhan perbankan syariah ke depan, juga memiliki tantangan
persaingan yang lebih tajam.

Tantangan utama bagi pelaku bank syariah nasional dengan lahirnya UU
Perbankan Syariah adalah adanya pembebasan pemilikan bank umum
syariah oleh badan hukum Indonesia dengan warganegara asing dan/atau
badan hukum asing secara kemitraan secara langsung (Pasal 9) maupun
melalui bursa efek merupakan tantangan yang sangat besar ke depan
bagi warganegara dan badan hukum Indonesia dalam kepemilikan bank
syariah ke depan. Demikian pula pembebasan penggunaan tenaga kerja
asing (Pasal 33 ayat 1) dapat merupakan tantangan besar bagi
warganegara Indonesia sebagai pengelola dan atau pekerja di
perbankan Syariah.

Tantangan lainnya adalah prinsip syariah yang menjadi dasar
produk/jasa perbankan syariah dituangkan dalam Peraturan Bank
Indonesia oleh Komite Perbankan Syariah berdasarkan fatwa Majelis
Ulama Indonesia (Pasal 26). Hal ini dapat membatasi produk/jasa yang
dapat dilakukan perbankan syariah di Indonesia. Suatu produk/jasa
perbankan syariah yang dapat dilakukan perbankan syariah di dunia
internasional bisa saja tidak dapat dilakukan di Indonesia.

Ketentuan tentang calon pemegang saham pengendali (memiliki saham
lebih dari 25% atau kurang dari 25% tetapi dapat dibuktikan telah
melakukan pengendalian perusahaan secara langsung ataupun tidak
langsung) wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Bank
Indonesia (Pasal 27), juga merupakan sebuah tantangan karena hal ini
akan membatasi para pemodal untuk memiliki bank Syariah.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan oleh
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama atau jalur lain
sepanjang telah diperjanjikan dalam akad (Pasal 55) merupakan
tantangan bagi bank syariah untuk memilih jalur yang tepat dalam
setiap akad perjanjian untuk menyelesaikan sengketa di kemudian
hari, mana yang bisa diserahkan kepada Peradilan Agama dan mana yang
diserahkan kepada lembaga lain.

Sesuai dengan paparan singkat di atas, lahirnya UU Perbankan Syariah
membuka kesempatan lebih besar untuk mendorong akselerasi
perkembangan bank syariah ke depan. Semoga kesempatan tersebut
dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku perbankan syariah di
Indonesia dengan memperhatikan tantangan yang ada agar dalam
pertumbuhan bank syariah ke depan warganegara Indonesia tidak hanya
menjadi penonton di negeri sendiri.

Penilis: MERZA GAMAL (Pengkaji Sosial Ekonomi Islami)

-- 
**********************************
Memberitakan Informasi terupdate untuk Rekan Milist dari sumber terpercaya
http://reportermilist.multiply.com/
************************************

Kirim email ke