Telah dimuat pada Harian Batak Pos, 20 Juni 2008
 
 
Renungan untuk Menag Maftuh Basyuni
Oleh Victor Silaen
 
     Di tengah hiruk-pikuk wacana tentang Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang 
masih terus bergulir, terbetik sebuah berita tentang DPP Partai Damai Sejahtera 
(PDS) yang menyayangkan pernyataan Menteri Agama Maftuh Basyuni yang meminta 
nonmuslim tidak ikut campur soal Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang 
Ahmadiyah. Wakil Ketua Umum DPP PDS Denny Tewu menyatakan tidak pernah dan 
tidak akan mencampuri urusan internal agama mana pun, khususnya agama Islam. 
“Ini pernyataan resmi partai atau penjelasan kami untuk mengklarifikasi 
pernyataan salah satu anggota Fraksi PDS di DPR, Ibu Tiurlan Hutagaol, mengenai 
penolakan SKB terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia,”' katanya di Jakarta, 14 
Juni lalu. Menurut Denny, apa yang dilakukan PDS adalah sebatas mengkritisi 
ketidakkonsistenan pemerintah terhadap hal urgen tentang sejumlah kasus 
pertentangan agama.

     Sebelumnya, 12 Juni, dalam rapat kerja tentang SKB Ahmadiyah di Komisi 
VIII DPR, anggota Fraksi PDS Tiurlan Hutagaol mempertanyakan sikap Departemen 
Agama tentang sekte Saksi Yehovah yang sempat dilarang, tapi diizinkan 
beroperasi kembali. Tiurlan juga membacakan sikap resmi FPDS yang menolak SKB 
pembubaran Ahmadiyah. Alasannya, SKB tidak memiliki dasar hukum dan menimbulkan 
berbagai penafsiran di kalangan masyarakat.

     Saat menanggapi pertanyaan anggota dewan, Maftuh meminta kelompok 
nonmuslim tidak mencampuri masalah Ahmadiyah. Sebab, menurut Maftuh, orang di 
luar Islam tidak memahami masalah sebenarnya. “'Seperti saya yang tidak paham 
tentang sekte (Saksi) Yehovah, karena ada yang lebih mengerti,” kata Menag 
dalam raker tersebut. Mendengar pernyataan Menag, Tiurlan tersinggung. Wakil 
Ketua Badan Kehormatan DPR tersebut memilih walk out dari rapat kerja tanpa 
meminta izin kepada pimpinan sidang. 
 
     Berita ini bagi saya menarik untuk dikomentari. Bukan soal anggota Fraksi 
PDS yang walk out itu, melainkan tentang pernyataan Menag Maftuh Basyuni yang 
meminta kelompok nonmuslim untuk tidak mencampuri masalah Ahmadiyah. Terhadap 
pernyataan itu, izinkan saya mengajukan pertanyaan balik: apakah masalah 
Ahmadiyah merupakan masalah bagi kelompok muslim saja? Apa paradigmanya dan 
bagaimana argumentasinya? 
 
     Tak pelak, Menag Maftuh Basyuni harus menjawabnya. Ini penting, agar kita 
makin terbiasa mengedepankan dialog yang rasional dan argumentatif dalam rangka 
mencari solusi atas suatu masalah. Pertanyaan lain yang ingin saya ajukan: 
ketika raker di DPR itu, apakah Menag Maftuh Basyuni berbicara dalam 
kapasitasnya sebagai seorang pejabat tinggi negara atau sebagai seorang muslim? 
Dengan siapakah Menag Maftuh Basyuni mengadakan raker saat itu, dengan kelompok 
muslim atau dengan anggota dewan yang mewakili rakyat Indonesia yang 
bermacam-macam agamanya?
 
     Sungguh mengherankan jika seorang menteri, yang mestinya mampu bersikap 
dan berpikir sebagaimana layaknya seorang negarawan, sampai mengeluarkan 
pernyataan yang parsialistik seperti itu. Apakah Menag Maftuh Basyuni berada di 
kabinet, dan memimpin sebuah departemen, dalam kapasitasnya sebagai seorang 
pemimpin umat atau salah satu pemimpin pemerintahan? Tidakkah ia ditempatkan di 
posisi penting itu oleh Presiden Yudhoyono karena diasumsikan ia berwawasan 
nasionalis, yang karena itu niscaya senantiasa berpikir dan berbuat untuk 
kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia? Jadi, bagaimana mungkin di hadapan 
para anggota dewan yang terhormat itu Menag Maftuh Basyuni mengatakan sesuatu 
yang menunjukkan kenaifannya? Kalau di hadapan anggota DPR saja begitu, 
bagaimana pula di hadapan kelompok-kelompok masyarakat kebanyakan yang juga 
ikut mempersoalkan SKB Ahmadiyah?  
 
     Inilah yang patut kita sesalkan. Seharusnya semua warga negara Indonesia, 
apalagi seorang menteri, paham betul bahwa masalah JAI bukanlah semata masalah 
umat muslim. Masalah JAI adalah masalah kita bersama, yang mengkhawatirkan 
suatu saat kelak SKB serupa dapat juga menimpa umat agama-agama lainnya. Sebab, 
bukankah SKB 9 Juni itu sudah menjadi preseden? Kalau negara yang diwakili oleh 
pemerintah telah berani menerobos ranah yang sakral dengan cara mengintervensi 
JAI, apa alasannya mengatakan secara optimistik bahwa peristiwa serupa tak 
mungkin terulang di kemudian hari? Bukankah kelompok-kelompok sempalan 
(splinter groups) dari agama-agama yang ada di Indonesia ini cukup banyak? 
 
     Jadi, kalau banyak pihak ikut mempersoalkan SKB Ahmadiyah, dan bersuara 
lantang agar ke depan JAI tidak sampai dibubarkan, itu bukanlah sebentuk sikap 
intervensionistik yang ingin menerobos ranah keagamaan dan keberagamaan 
sekelompok umat. Melainkan, untuk mengingatkan pemerintah bahwa keagamaan dan 
keberagamaan bukanlah domain negara yang boleh dijadikan urusan negara. 
Indonesia bukanlah negara agama, sehingga negara harus menjaga jarak terhadap 
agama-agama. 
 
     Inilah yang penting untuk direnungkan kembali. Bahwa Pancasila adalah 
dasar negara kita, yang berarti harus dijadikan acuan dan pedoman utama di 
dalam kehidupan bernegara. Itu berarti, acuan dan pedoman lain boleh saja ada, 
namun semuanya haruslah disesuaikan dengan Pancasila. Jadi, tidak satu pun 
acuan dan pedoman yang boleh bertentangan dengan Pancasila, baik secara 
terang-terangan atau samar-samar. 
 
     Pancasila adalah juga ideologi kita, yang karena itu harus mewarnai 
seluruh falsafah hidup kita sebagai warga negara Indonesia. Itu berarti, 
ideologi-ideologi lain boleh saja ada, namun dalam konteks kehidupan bernegara 
dan sebagai warga negara Indonesia, Pancasila haruslah mengatasi 
ideologi-ideologi yang lain itu.  
 
     Pancasila memang bukan agama, namun justru karena itulah ia cocok untuk 
memayungi seluruh warga negara Indonesia yang bermacam-macam agamanya. Ia lahir 
dari pergulatan sejarah yang diwarnai benturan kepentingan dan 
sumbang-menyumbang
gagasan, hingga akhirnya saling mengalah demi kemenangan bersama dan kesatuan 
seluruh rakyat Indonesia. Pancasila selama ini telah terbukti mampu memayungi 
dan merekat kebersamaan bangsa Indonesia yang majemuk ini. Karena itulah kita 
harus mempertahankannya, dengan cara menghayati dan mengamalkannya.  
 
     Hal-hal inilah yang kiranya penting untuk dipahami. Apa boleh buat jika 
dalam rangka itu para pemimpin harus kembali belajar, agar paradigma mereka 
tidak naif dan cara berpikir mereka tidak parsialistik. Mereka harus mampu 
memerankan diri sebagai negarawan sejati dengan etika kenegarawanan (the ethic 
of statemanship) yang benar. Setidaknya hal itu niscaya terpancar di dalam dua 
hal ini: selalu merasa diri sebagai pemimpin bagi semua warga negara Indonesia 
dan pelayan bagi semua warga negara Indonesia. Atas dasar itulah maka sikap dan 
pikiran yang memandang dirinya sebagai umat A atau B, dan yang 
menggolong-golongkan warga negara Indonesia sebagai umat agama A atau B, tidak 
sekali-kali boleh hidup di dalam dirinya. 
 
     Akan halnya rakyat juga harus belajar untuk meningkatkan kemampuannya 
dalam bertoleransi. Dalam rangka itulah etika sebagai warga negara (the ethic 
of citizenship) yang benar juga harus dipahami dan dihayati. Niscaya dengan 
demikianlah kita, di tengah kehidupan bermasyarakat, mampu memandang sesama 
warga negara Indonesia sebagai saudara sebangsa dan setanahair, dan bukan 
sebagai sesama seagama. Dengan itu pulalah kita niscaya tak mudah terjebak 
untuk mengkategorikan orang lain sebagai “sesat”. Sebab, yang menjadi acuan 
kita di tengah kehidupan bermasyarakat semata-mata adalah hukum negara, dan 
bukan syariah agama.
 
* Dosen Fisipol UKI, pengamat sospol. 
 
 




      

Kirim email ke