Dimuat pada Harian Seputar Indonesia, 21 Juni 2008
 
 
Sosialisasi Politik yang Menyesatkan
Oleh Victor Silaen
 
     Di bidang politik, tak dapat disangkal bahwa Indonesia pasca-Soeharto 
telah mengalami banyak perubahan. Proses reformasi dan demokratisasi yang tahun 
ini genap memasuki usia sepuluh tahun kian menjadikan Indonesia sebentuk negara 
modern, yang di dalamnya setiap warga negara dapat menikmati kebebasannya untuk 
berpartisipasi politik. Hal ini tentu patut disyukuri, karena partisipasi 
politik rakyat yang tinggi niscaya mereduksi kesewenang-wenangan para 
penyelenggara negara dalam membuat maupun melaksanakan kebijakan publik. Namun, 
tingginya partisipasi politik di satu sisi idealnya diikuti dengan sosialisasi 
politik yang intensif, benar dan baik di sisi yang lain. Agar dengan demikian, 
terjadi perimbangan sinergis yang niscaya membuat politik Indonesia kian modern 
sekaligus tetap berada di jalurnya. 
 
     Sosialisasi politik itu sendiri dapat diartikan sebagai proses penanaman 
nilai, pengetahuan, dan orientasi politik kepada seluruh warga negara. Ia harus 
dilakukan secara intensif, dalam arti setiap saat dan berkesinambungan. Di 
sinilah pers berperan penting sebagai “penyambung lidah” para agen sosialisasi 
politik. Tak terbayang bagaimana rasanya jika sehari terlewat tanpa pers. Kita 
bisa terlambat mendapatkan pengetahuan tentang apa yang terjadi, isu apa yang 
mencuat ke publik, kebijakan apa yang disahkan, dan pelbagai hal lain dalam 
kaitannya dengan proses politik yang terus-menerus bergulir. 
 
     Sosialisasi politik juga harus berjalan secara benar, dalam arti semua 
nilai, pengetahuan, dan orientasi politik yang diinternalisasikan kepada 
seluruh warga negara jangan sampai menyesatkan atau menyimpang dari hakikat 
keindonesiaan sesuai dasar negara dan konstitusi. Sedangkan sosialisasi politik 
yang baik, itu berarti upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka itu haruslah 
bersifat dialogis dan bukan indoktriner seperti yang terjadi di era Orde Baru.
 
     Lalu, siapakah yang menjadi agen-agen sosialisasi politik itu? Siapa saja 
bisa, entah para penyelenggara negara, lembaga-lembaga kuasi-negara, partai 
politik, maupun orang-orang biasa. Namun, dikarenakan budaya masyarakat 
Indonesia yang masih bercorak bapakisme, maka umumnya rakyat lebih mendengar 
apa kata para pemimpin, elit politik, dan mereka yang dianggap sebagai tokoh 
masyarakat. 
 
     Dalam kaitan itulah saya ingin mengingatkan siapa pun, yang oleh pers 
dijadikan “news maker” karena seringnya dimintai komentar maupun pendapat, agar 
bijak dan berhati-hati. Sebab, apa pun yang mereka katakan bukan tak mungkin 
dijadikan acuan kebenaran oleh masyarakat luas. Dengan kata lain, apa yang 
bersumber dari mereka secara langsung maupun tidak langsung bisa saja menjadi 
sosialisasi politik. Kalau benar, itu bagus. Tapi kalau tidak, bukankah itu 
bisa berdampak negatif bagi masyarakat? 
 
     Ada dua contoh kasus yang ingin saya kemukakan dalam kaitan itu. Pertama, 
apa yang dikatakan Dr Eggi Sudjana SH, M.Si, dalam talkshow di salah satu 
stasiun teve swasta pasca-SKB Ahmadiyah. Saat itu Eggi mengatakan, dasar negara 
Indonesia bukanlah Pancasila. Ia mengacu pada Pasal 29 UUD 45 ayat 1 yang 
menyebutkan: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Eggi, 
Tuhan yang dimaksud itu Allah SWT, yang karena itu merujuk pada Islam. Benarkah 
demikian? 
 
     Jelas tidak. Karena, ayat 1 tersebut harus disandingkan dengan ayat 2 yang 
menyebutkan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.” Jadi, jelas 
tidak boleh ada monopoli tafsir tentang “ketuhanan” dalam konteks ini.
 
     Memang, rumusan Pancasila versi Piagam Jakarta (yang menyebut-nyebut 
syariat Islam) pernah diusulkan menjadi dasar negara sebelum Proklamasi 17 
Agustus 1945. Namun, bukankah jelas bahwa akhirnya Pancasila yang disahkan 
sebagai dasar negara Indonesia pada 18 Agustus 1945 dan berlaku sampai sekarang 
adalah Pancasila yang netral-agama? Dan Pancasila itu sendiri tidaklah terdiri 
atas satu sila saja, melainkan lima. Jadi, bukan hanya soal ketuhanan yang 
penting, tetapi juga kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan kerakyatan. Semua 
konsep penting itu saling terkait dan tak terpisahkan, menjadi dasar negara 
Indonesia. Jadi, mengapa harus dibelokkan dengan mengatakan bahwa negara 
Indonesia berdasar ketuhanan? 
 
     Adalah sebuah kesalahan fatal jika menganggap Indonesia adalah negara 
agama atau negara berdasarkan agama. Sebagai bangsa pun, keanekaragaman sudah 
menjadi ciri Indonesia sejak dulu. Inilah anugerah yang bukan saja harus 
disadari, tetapi juga disyukuri dan dirawat terus-menerus oleh seluruh warga 
negara Indonesia.  
 
     Contoh kedua adalah apa yang dikatakan oleh Menteri Agama Maftuh Basyuni 
di saat rapat kerja tentang SKB Ahmadiyah di Komisi VIII DPR, 12 Juni lalu. 
Saat itu, menanggapi anggota dewan dari Fraksi PDS Tiurlan Hutagaol yang 
berbicara sebelumnya, Maftuh meminta kelompok nonmuslim untuk tidak mencampuri 
masalah Ahmadiyah. Sebab, menurut Maftuh, orang di luar Islam tidak memahami 
masalah sebenarnya. 
     Inilah yang patut kita sesalkan. Pertama, karena persoalan Ahmadiyah 
seharusnya dipandang sebagai persoalan bersama dalam kaitannya dengan kebebasan 
beragama dan berkeyakinan yang dijamin konstitusi. Atas dasar itulah kita 
mengkritik pihak-pihak yang berupaya mempersempit ruang-lingkup persoalan ini 
sehingga menjadi eksklusif. 
 
     Kedua, apakah Maftuh berbicara dalam kapasitasnya sebagai seorang pejabat 
tinggi negara atau sebagai seorang muslim? Dengan siapakah Maftuh mengadakan 
raker saat itu, dengan kelompok muslim atau dengan anggota dewan yang mewakili 
rakyat Indonesia yang bermacam-macam agamanya? Sungguh mengherankan mengapa 
seorang menteri, yang mestinya mampu bersikap dan berpikir sebagaimana layaknya 
seorang negarawan, sampai mengeluarkan pernyataan yang parsialistik seperti 
itu. Tidak sadarkah Maftuh bahwa ia berada di kabinet, dan memimpin sebuah 
departemen, dalam kapasitasnya sebagai salah satu pemimpin pemerintahan dan 
bukan sebagai pemimpin umat? 
 
     Apa boleh buat, kita harus mengingatkan para pemimpin agar tak 
henti-hentinya belajar sehingga tidak berparadigma naif dan berpolapikir 
parsialistik. Para pemimpin seharusnya mampu memerankan diri sebagai negarawan 
sejati dengan etika kenegarawanan (the ethic of statemanship) yang benar. 
Setidaknya hal itu niscaya terpancar di dalam dua hal ini: selalu merasa diri 
sebagai pemimpin bagi semua warga negara Indonesia dan pelayan bagi semua warga 
negara Indonesia. Dengan demikianlah mereka niscaya dapat menjadi panutan yang 
baik bagi rakyat. Sehingga, rakyat pun niscaya memiliki kemampuan bertoleransi 
di tengah masyarakat yang majemuk. Rakyat niscaya juga memiliki etika sebagai 
warga negara (the ethic of citizenship) yang benar, yang di tengah kehidupan 
bermasyarakat mampu memandang sesama warga negara Indonesia sebagai saudara 
sebangsa dan setanahair, dan bukan sebagai sesama seagama. 
 
     Kembali pada sosialisasi politik, ihwal Pancasila agaknya memang masih 
harus disosialisasikan secara intensif. Agar kita semua betul-betul menyadari 
bahwa Pancasila adalah dasar negara kita, yang berarti harus dijadikan acuan 
dan pedoman utama di dalam kehidupan bernegara. Pancasila adalah juga ideologi 
kita, yang karena itu harus mewarnai seluruh falsafah hidup kita sebagai warga 
negara Indonesia. Memang, ideologi-ideologi lain boleh saja ada, namun dalam 
konteks kehidupan bernegara dan sebagai warga negara, Pancasila haruslah 
mengatasi ideologi-ideologi yang lain itu.  
 
* Dosen Fisipol UKI, pengamat sospol.
 


      

Kirim email ke