Ulama Hanyalah Bagian Dari Budaya Bukan Bagian Dari Kekuasaan !!!

*****************************************************************
Masih banyak masyarakat di Indonesia disesatkan oleh dogma2 Islam yang
di dakwahkan para ulamanya yang buta HAM dan buta UU-negaranya.  Tidak
heran kalo hal ini menjadi akibat utama kerusakan hukum di Indonesia
menjadi hukum rimba dimana mereka yang kuat bisa bebas menjarah mereka
yang kurang kuat.

Ulama hanyalah pemimpin spiritual dalam lingkungan umat Islam yang
tidak seharusnya mencampuri kekuasaan negara ataupun mencampuri
kegiatan2 agama diluar lingkungan kelompoknya seperti kegiatan agama2
yang bukan Islam ataupun kegiatan2 kelompok sesama Islam lainnya.

> Karman <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> ULAMA WAJIB MENGOREKSI PENGUASA Oleh: KH.M.Shiddiq Al-Jawi
> Pengantar Ulama mempunyai peran strategis, karena mereka 
> menentukan baik buruknya masyarakat. Imam Al-Ghazali
> mengatakan, "Rusaknya masyarakat dikarenakan rusaknya
> penguasa. Sedang rusaknya penguasa dikarenakan rusaknya
> ulama. Rusaknya ulama dikarenakan cinta harta dan kedudukan."
> (Imam Al-Ghazali, Ihya` Ulumiddin, 2/191).


Ulama bukanlah bagian dari kekuasaan melainkan bagian dari masyarakat
sehingga tidak mungkin ulama bisa merusak pejabat, justru sebaliknya,
ulama itu bisa ditangkap dan dihukum oleh pejabat.

Seorang pejabat bertanggung jawab kepada atasannya bukan kepada para
ulama.  Bahkan dinegara Syariah sekalipun sama saja, yaitu pejabat itu
selalu bertanggung jawab kepada atasannya dan para ulama bukanlah
pejabat melainkan bagian masyarakat.

Apalagi Indonesia bukanlah negara Syariah sehingga tidak mungkin ulama
harus mempengaruhi atau berpengaruh kepada para pejabat.  Tugas ulama
bukan mempengaruhi, mengoreksi maupun mengontrol para pejabat
melainkan sebaliknya yaitu membantu para pejabat untuk mempengaruhi,
mengoreksi maupun mengontrol masyarakat.  Indonesia adalah negara
Demokratis yang berdasarkan Pancasila yang artinya para pejabat harus
tunduk kepada landasan Pancasila bukan landasan Syariah.  Berdasarkan
Pancasila itulah maka para pejabat wajib melindungi masyarakat secara
keseluruhan yang tidak ter-kotak2 oleh agamanya.  Sebaliknya, Syariah
justru meng-kotak2an masyarakat dalam agamanya dimana para pejabat
hanya bertanggung jawab atas kesejahteraan umatnya yang beragama Islam
saja sedangkan umat agama lainnya tidak dijamin keselamatan apalkagi
kesejahteraannya.

Ny. Muslim binti Muskitawati.




Kirim email ke