Telah dimuat pada Harian Seputar Indonesia, 5 Agustus 2008
 
 
Pemimpin Nirempati dan Megagolput
Oleh Victor Silaen
 
     Di Ambon, 5 Juli lalu, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati 
Soekarnoputri mengatakan bahwa warga yang sengaja tidak menggunakan hak 
pilihnya (golongan putih/golput), baik dalam pilkada maupun pemilu, semestinya 
tidak boleh menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Menurut Megawati, sengaja 
menjadi golput sangat bertentangan dengan undang-undang dan menghancurkan 
tatanan demokrasi di Indonesia. Sementara di Malang, 15 Juli, Megawati 
mengatakan bahwa orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 
nanti bisa dijuluki sebagai pengkhianat reformasi. Sistem pemilu Indonesia 
sekarang, menurutnya, merupakan hasil dari suatu proses panjang yang berawal 
dari adanya reformasi total, lalu empat kali amandemen konstitusi, dan diakhiri 
dengan kesempatan melahirkan tatacara pemilu langsung oleh rakyat. “Ini sudah 
merupakan tuntutan rakyat. Masyarakat sudah menuntut hak pilihnya dilakukan 
secara langsung. Nah, kalau golput lagi, itu khianati
 reformasi,” katanya.
 
     Bagaimana kita patut menyikapi pernyataan mantan presiden ke-5 ini? 
Prihatin. Sebab, alih-alih memberikan sosialisasi politik yang baik dan benar 
kepada rakyat, pernyataan itu justru bisa menjadi bumerang bagi dirinya 
sendiri. Karena, adalah fakta bahwa setiap kali pemilu diselenggarakan, selalu 
ada sejumlah orang yang menjadi golput. Apakah mereka dihukum karena itu? 
Tidak, karena dasar hukumnya memang tidak ada. 
 
     Golput sendiri jelas bukanlah fenomena baru di negara ini. Di akhir era 
Orde Baru, ia sempat dijadikan wacana. Menjelang Pemilu 1997, ada lembaga 
keagamaan yang menyatakan bahwa memilih itu wajib hukumnya. Sebaliknya 
Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dalam surat penggembalaan yang 
dikeluarkannya saat itu, menyatakan bahwa menjadi golput tidaklah berdosa. Di 
era ketika kebebasan masih terbelenggu, bukankah suara kenabian seperti itu 
sangat memuliakan harkat-martabat manusia? Sebab, kesejatian manusiawi niscaya 
ditemukan ketika manusia dapat menikmati hidup yang bebas seturut kata 
hatinya.  
 
     Dari perspektif hak asasi manusia (HAM) pun, menjadi golput jelas 
merupakan HAM yang tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak manapun. Artinya, jika 
hak memilih dalam pemilu tidak digunakan oleh seseorang, maka hal itu 
sepenuhnya merupakan urusannya sendiri. Yang penting ia menjadi golput bukan 
karena dua alasan berikut: 1) dipaksa atau diancam oleh pihak-pihak tertentu; 
2) terhambat oleh faktor-faktor tertentu. Sebab, jika karena alasan pertama, 
pihak-pihak pemaksa atau pengancam tersebut dapat dikenai hukuman pidana. Jika 
karena alasan kedua, maka pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Daerah (KPUD), 
maupun semua mitra kerja merekalah yang harus dimintai pertanggungjawaban. 
Sebab, pemilu diibaratkan sebagai pesta rakyat, sehingga atas dasar itulah 
seluruh rakyat harus diberi kemudahan (dan dijamin kebebasannya) untuk 
berpartisipasi di dalamnya. 
 
     Di era Orde Baru, kita juga selalu mendengar theme song pemilu menjelang 
hari “H’ pesta rakyat lima tahunan itu. Petikan syair lagu itu berbunyi 
demikian: ”Pemilihan umum telah memanggil kita. S’luruh rakyat menyambut 
gembira...” Boleh dibilang bahwa selain merupakan imbauan, lagu terse­but juga 
dimaksudkan sebagai sarana untuk menyugesti rakyat agar antusias menyambut 
pemilu. Mengapa perlu disugesti? Kar­ena, pada kenyataannya, selalu saja ada 
orang yang tidak bergairah menyongsong pemilu. Buktinya, setiap kali pemilu 
diselenggarakan, setiap kali itu pula tercatat jutaan orang yang menjadi 
golput. 
 
     Apa boleh buat, inilah fakta. Jadi, alih-alih menyalahkan para golput 
dengan mengatakan mereka ”tidak pantas menjadi WNI” maupun ”pengkhianat 
reformasi”, lebih bijaklah mempertanyakan mengapa fenomena ini selalu ada dan 
jumlahnya cenderung meningkat akhir-akhir ini. Sangat mungkin, jika dibuat 
kategorinya, jawaban-jawaban mereka secara jujur adalah sebagai berikut: 1) 
merasa apatis, karena tak ada gunanya memilih atau tak tahu harus memilih 
siapa; 2) merasa muak kepada elite politik dan partai politik, karena terlalu 
mudah mengumbar janji dan mudah pula melupakannya. 
 
     Dari perspektif politik, banyak hal yang memang paradoks sekaligus ironis 
di Indonesia. Di satu sisi agama sangat ditinggikan di ruang-ruang publik, 
namun di sisi lain kita sulit menemukan pemimpin-pemimpin dengan kesalehan 
sejati yang holistik: yang rajin beribadah sekaligus gigih berjuang demi 
tegaknya kebenaran dan keadilan. Di satu sisi cukup banyak orang yang merasa 
dirinya layak menjadi wakil rakyat, baik yang sudah mendapat kursi maupun yang 
akan merebutnya, namun di sisi lain betapa langkanya wakil rakyat incumbent 
maupun potensial yang sungguh-sungguh peduli atas penderitaan rakyat. 
 
     Inilah agaknya krisis kepemimpinan yang sesungguhnya di Indonesia. Jumlah 
orang yang berkualitas dan berkapasitas sebagai pemimpin, baik tua maupun muda, 
sesungguhnya cukup banyak. Namun, yang sungguh-sungguh memiliki empati kepada 
rakyat, bukankah kita sulit menemukannya? Inilah yang menjadi keprihatinan 
rakyat. Bahwa banyak pemimpin yang hanya memikirkan dirinya dan/atau 
kelompoknya sendiri di saat mereka berkuasa. Lihatlah, misalnya, di saat jutaan 
rakyat menjerit karena naiknya harga BBM (bahan bakar minyak), para wakil 
rakyat yang berjuang demi melaksanakan hak angketnya terhadap presiden justru 
kemudian sibuk memperebutkan siapa yang layak mendapatkan posisi sebagai ketua 
panitia khusus (pansus). Diperlukan waktu yang relatif  lama untuk membahas isu 
tersebut. Tapi herannya, setelah itu, lagi-lagi mereka terjebak dalam 
pembahasan yang tidak esensil: besarnya anggaran pansus.  
 
     Tidakkah ini ironis sekaligus paradoks? Di satu sisi ada penderitaan 
rakyat yang hendak diperjuangkan. Namun di sisi lain, substansi wacana parlemen 
tentang nasib rakyat itu kemudian malah bergeser menjadi isu tentang siapa 
calon ketua dan berapa jumlah anggaran pansus. Khususnya tentang anggaran, 
entah apa yang terpikir oleh jutaan rakyat miskin yang hendak diperjuangkan 
nasibnya itu andai mereka tahu bahwa para wakil rakyat yang terhormat itu 
mengusulkan biaya sebesar Rp 2,5 miliar.
 
     Jadi, sebenarnya tidak sulit untuk menjelaskan fenomena golput yang selalu 
ada di setiap era dan cenderung meningkat akhir-akhir ini. Pakailah kacamata 
wong cilik, niscaya kita dapati sebuah jawaban jujur bahwa mereka menginginkan 
pemimpin yang rela berkorban demi rakyat, bukan sebaliknya: pemimpin yang 
mencari harta di atas penderitaan rakyat. Itulah sesungguhnya fakta di balik 
golput: sebuah harapan, yang seiring waktu pupus, akan munculnya 
pemimpin-pemimpin yang memiliki empati kepada rakyat. Sebab, yang kini banyak 
dan mudah ditemukan justru pemimpin yang nirempati: yang tak mau tahu kesusahan 
rakyat dan tak rela berkorban demi rakyat.    
 
     Betapa langkanya pemimpin seperti Mahatma Gandhi, misalnya, yang memilih 
berpakaian hanya selembar kain gandum demi menghayati penderitaan rakyatnya. 
Betapa sulitnya mencari sosok pemimpin seperti Bung Hatta, yang dikenal 
sederhana dan jujur.  Yang banyak kini justru pemimpin yang gemar bepergian ke 
luar negeri dengan dalih studi banding, yang bergaji besar dan berfasilitas 
banyak namun tak pernah puas; pendeknya yang jauh panggang dari api untuk layak 
disebut sebagai wakil rakyat. Terkait itulah mestinya Megawati berkata begini: 
”Para elit parpol yang lupa rakyat, gila kuasa dan rakus harta, tidak layak 
menjadi WNI dan pantas disebut pengkhianat reformasi.” 
 
     Akhirnya, sikapilah golput secara rileks. Sebab, di negara kampiun 
demokrasi Amerika Serikat pun, jumlah pemilih setiap kali pemilu 
diselenggarakan tak pernah lebih dari 50%. Namun di sana, penyebabnya adalah 
kepercayaan rakyat bahwa siapa pun yang menang relatif sama baiknya. Sementara 
di Indonesia penyebabnya justru kebalikannya: ketidakpercayaan rakyat terhadap 
siapa pun yang menang. Tak heran jika fenomena golput di beberapa ajang pilkada 
akhir-akhir ini bahkan telah menjadi megagolput: yang jumlahnya mencapai 60%.  
 
* Dosen Fisipol UKI, pengamat sospol (www.victorsilaen.com)



      

Kirim email ke