http://www.sinarharapan.co.id/berita/0808/14/huk01.html


MK Akan Putuskan Permohonan Provisi Amrozi dkk
Oleh
Sihar Ramses Simatupang


Jakarta-Tim Pembela Muslim (TPM) yang menjadi kuasa hukum atas tiga terpidana, 
yaitu Amrozi, Ali Ghufron alias Mukhlas, dan Abdul Azis atau Imam Samudra 
mengajukan tuntutan provisi agar Kejaksaan Agung (Kejagung) menunggu proses 
Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebaliknya, MK akan memplenokan permohonan tersebut. "Kalau dieksekusi kami tak 
bisa lagi bersidang. Apa kami diperkenankan MK soal tuntutan provisi? Kami 
berpendapat sebaiknya Jaksa Agung menunggu ini karena jika tidak berarti tidak 
menghormati MK," kata salah satu kuasa hukum TPM Wirawan Adnan, di Gedung MK, 
Kamis (14/8).

Di sidang MK, yang merupakan persidangan perdana atas pengujian UU No. 
2/Prps/1964 tentang Tata Cara Hukuman Mati itu, sempat tercetus dalam 
pengucapan Mahendradatta soal tuntutan provisi. Provisi tak biasa di hukum 
pidana, kecuali di kasus perdata, agar ada tindakan pengamanan sebelum proses 
hukumnya diselesaikan.

Dalam sidang, Maruarar yang didampingi Muhammad Alim dan HM Arsyad Sanusi, 
mengatakan bahwa dirinya tak mengundang provisi semacam itu namun tetap tidak 
bisa menolak karena itu adalah hak pemohon.  "Apa yang dinyatakan oleh 
Mahendradatta secara eksplisit saya tidak mengundang, tapi formulasikanlah. 
Terserah kepada saudara tetapi sebagai pengadilan yang terbuka tidak bisa 
menolak karena itu hak Anda sepenuhnya. Namun didahulukan atau tidak itu suara 
pleno," ujar hakim konstitusi Maruarar menjelang penutupan sidang.

Menurut Maruarar, tiga hakim adalah sidang panel dan tak bisa menjawab 
permohonan itu karena itu menyangkut keputusan pleno atas sembilan hakim. Di 
luar tuntutan provisi, Maruarar juga mengatakan MK terbuka untuk tambahan alat 
bukti dari saksi atau pemohon, atau alat bukti yang dikuatkan.  "Saya kira 
terbuka saja MK mendapat keterangan saksi ahli sepanjang itu bisa membuktikan. 
Kalo dimungkinkan dua minggu bisa memberikan berkas," katanya. Wirawan, kepada 
wartawan seusai sidang, mengatakan apabila ada perselisihan antarlembaga, hukum 
yang berada di bawah UU yang dimohonkan di MK, maka keputusan MA bisa 
ditangguhkan. "Sementara belum ada putusan titipan pada yang gugat. Kami 
menangkap (pernyataan hakim MK) sebagai undangan untuk tuntutan provisi," 
katanya.

Menurut Wirawan kalau dirinya (juga TPM) dikatakan memperlambat eksekusi 
terhadap Amrozi dkk, dia mempertanyakan yang ingin mempercepat eksekusi. "Ini 
untuk kepentingan umum, bahwa untuk hukuman mati itu harus dilakukan secara 
hati-hati menunggu waktu yang ada. Prinsip kehati-hatian, setelah upaya hukum 
baru bisa dieksekusi mati," kata Wirawan.

Sementara itu, permohonan keluarga menjenguk terpidana mati kasus Bom Bali I, 
Amrozi di Lapas Nusakambangan, masih belum ada kejelasan, karena persetujuan 
izin langsung ditangani Mahkamah Agung.
"Bagi kami semakin cepat semakin baik, kalau sekarang masih belum ada 
kejelasan, " kata H Muhammad Chozin, kakak Amrozi, Kamis (14/8).

Berdasarkan informasi yang diterima keluarga di Desa Tenggulung Kecamatan 
Solokuro, Lamongan, dari Tim Pengacara Muslim, terjadi perubahan persetujuan 
izin menjenguk sekarang ditangani Mahkamah Agung.

Di dalam persetujuan itu, juga dibatasi keluarga yang menjenguk tidak boleh 
lebih dari 10 orang. Dalam pengajuan izin yang dimasukkan keluarga lewat TPM 
beberapa waktu lalu , keluarga yang akan menjenguk berkisar 15 orang, termasuk 
Ny Hajah Tariem, ibu Amrozi. 

Dengan demikian, keluarga mengharapkan dalam waktu dekat ini rekomendasi 
persetujuan menjenguk bisa dikeluarkan Mahkamah Agung pada Agustus ini. (ant)
 

Kirim email ke