> "nurul huda maarif" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> Oleh Ahmad Suaedy
> Hadirnya berbagai Peraturan Daerah (Perda) bernuansa
> agama sejak demokratisasi dan desentralisasi
> Indonesia paka Orde Baru telah membetot perhatian
> banyak kalangan. Sebagian besar mengkhawatirkan
> bahwa fenomena ini akan menjadi titik balik bagi
> demokratisasi, yaitu munculnya benih-benih diskriminasi
> dan pengabaian kesataraan semua warga negara di depan
> hukum dalam Indonesia yang menganut negara hukum,
> bahkan hendak mengubah Indonesia menjadi negara yang
> berdasarkan agama (Islam).
> 


Masalah adanya Diskriminasi dalam Syariah Islam bukanlah merupakan
kekuatiran melainkan sudah merupakan kenyataan yang selalu mengundang
pertikaian, kekerasan, maupun kritik2 dari lembaga HAM dunia.

Diskriminasi Syariah Islam memperlakukan ketidak adilan bukan terhadap
meeka yang bukan Islam, tetapi juga terhadap mereka yang sesama Islam.

Syariah Islam ditolak oleh lebih dari 85% rakyat Indonesia, dan
pemaksaan perda2 itu sama sekali bukan melalui voting melainkan
melalui tekanan politik segelintir organisasi Islam yang menguasai
lembaga2 di pemerintahan.  Hal ini bisa dengan mudah dibuktikan, bahwa
tidak pernah partai2 pendukung Syariah bisa mendapatkan suara lebih
dari 6% sepanjang sejarah berdirinya Republic ini.

Untuk mendapatkan pengakuan inilah, beberapa partai Islam pendukung
Syariah membentuk partai2 baru yang berwajah sekuler untuk menjebak
pemilih dalam memenangkan suara yang diubahnya menjadi dukungan
terhadap Syariah.

Ny. Muslim binti Muskitawati.













Kirim email ke