MEDIA ADVISORY 
FRONT PERJUANGAN RAKYAT
JUMAT, 28 AGUSTUS 2008

Pemerintah Provinsi DKI-Jakarta Melanggar HAM
FPR Mengecam Penyerangan Sekretariat GMKI 

JAKARTA, JUMAT - Front Perjuangan Rakyat (FPR) mengecam keras tindakan 
perusakan dan penyerangan terhadap kantor kantor PGI dan Sekretariat GMKI oleh 
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan menuntut pertanggungjawaban 
Pemerintah Provinsi DKI-Jakarta atas kejadian tersebut. "Tindakan Satpol PP 
sudah diluar batas kewajaran dan secara jelas telah melanggar HAM," tegas Rudi 
HB Daman.

Gubernur DKI Jakarta sebagai pemangku kekuasaan pemerintah Jakarta sudah 
semestinya bertanggungjawab dengan menindak seluruh jajarannya yang terlibat 
dalam penyerangan tersebut, lanjut Rudi. "Untuk itu, bersama dengan kawan-kawan 
dari GMKI dan elemen-elemen mahasiswa lainnya, FPR akan melakukan tuntutan 
politik terhadap pemerintah provinsi DKI."

kami meminta petugas yang mengeksekusi dengan alat berat itu menunjukkan 
perintah pengadilan untuk melakukan eksekusi. Mereka tidak bisa menunjukkan, 
kemudian kami menolak melakukan eksekusi. Kemudian, mereka bertindak represif 
dan secara tiba-tiba menyerang kantor kami dengan melempari batu. Padahal, 
mahasiswa saat itu hanya 10 orang," kata Kepala Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI 
Rapen Sinaga, dalam jumpa pers di Sekretariat GMKI, Jalan Salemba Raya 10, 
Jakarta Pusat.

Sekretariat GMKI Posko Utama FPR

Selama ini, Sekretariat GMKI di Jalan Salemba Raya 10 Jakarta Pusat adalah 
pusat konsolidasi Front Perjuangan Rakyat (FPR) dalam menggalang suara-suara 
protes rakyat atas kebijakan-kebijakan anti-rakyat rejim SBY-JK. Sekretariat 
GMKI juga merupakan pusat perlawanan rakyat pada saat menentang kebijakan 
kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu.

"Oleh karenanya, penyerangan dan perusakan terhadap sekretariat GMKI yang 
berdampak pada kerusakan pada kantor PGI tidak hanya menyebabkan kerugian 
fisik, melainkan juga sudah merupakan bentuk intimidasi yang paling konkret 
terhadap upaya konsolidasi melawan kebijakan rejim anti-rakyat SBY-JK," tegas 
Sohib Ansori, Sekretaris Jenderal Front Mahasiswa Nasional, salah satu elemen 
yang tergabung dalam FPR.

"Hari Jumat (29/8), FPR akan menggelar aksi untuk menyampaikan protes dan 
kecaman ini secara terbuka di kantor Komnas HAM," lanjut Anshori.*** 

------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
--------- --------- --------- ---

GMKI Tuntut Pemprov DKI Bertanggung Jawab

Kamis, 28 Agustus 2008 | 16:13 WIB

JAKARTA, KAMIS - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menuntut Pemerintah 
Provinsi bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi di Sekretariat GMKI 
sekaligus Kantor Persekutuan Gereja-gereja Indonesia. Kerusakan itu akibat 
pelemparan batu yang dilakukan petugas Satpol PP saat terjadi bentrokan antara 
mahasiswa dengan petugas.

Bentrokan itu terjadi, setelah mahasiswa menolak eksekusi lahan yang dilakukan 
petugas Satpol PP. Penolakan itu didasarkan pada proses hukum yang belum 
memiliki kekuatan hukum tetap. Lahan itu menjadi sengketa antara PT Kencana 
Indotama Persada dengan lembaga-lembaga Kristen yang tergabung dalam Himpunan 
Sekolah Kristen. Sengketa lahan tersebut masih dalam proses banding yang 
putusannya belum dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat.

"Awalnya, jam 09.30 kami meminta petugas yang mengeksekusi dengan alat berat 
itu menunjukkan perintah pengadilan untuk melakukan eksekusi. Mereka tidak bisa 
menunjukkan, kemudian kami menolak melakukan eksekusi. Kemudian, mereka 
bertindak represif dan secara tiba-tiba menyerang kantor kami dengan melempari 
batu. Padahal, mahasiswa saat itu hanya 10 orang," kata Kepala Bidang Aksi dan 
Pelayanan GMKI Rapen Sinaga, dalam jumpa pers di Sekretariat GMKI, Jalan 
Salemba Raya 10, Jakarta Pusat.

Organisasi-organisa si Kristen dan organisasi mahasiswa seperti GMNI dan PMII 
juga menyatakan hal yang sama. Pemprov DKI Jakarta diminta turut bertanggung 
jawab. Sebab, kejadian perusakan ini sudah kedua kalinya terjadi. Ketua Umum 
DPP Persekutuan Intelegensia Kristen Indonesia Cornelius Ronowijoyo mengatakan, 
setelah kejadian pertama hari Selasa (26/8) lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, 
H. Prijanto sudah menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan akan mengganti 
rugi kerusakan.

"Ini barusan saya telepon, dia (Prijanto) nggak percaya waktu saya bilang 
rusaknya kali ini lebih parah. Padahal Wagub sudah perintah tidak boleh ada 
perusakan, tapi tidak diindahkan oleh anak buahnya, bagaimana ini? Selama belum 
ada keputusan tetap, lahan itu dalam stattus quo dan tidak boleh ada kegiatan 
apapun diatas lahan tersebut," ujar Ronowijoyo.Untuk sementara, pihaknya akan 
berkoordinasi dengan simpul-simpul organisasi Kristen untuk mempertimbangkan, 
apakah akan melakukan langkah-langkah hukum terhadap apa yang terjadi.

Inggried Dwi Wedhaswary
Sent from my BlackBerry © Wireless device from XL GPRS/EDGE/3G Network 
http://www.kompas. com/read/ xml/2008/ 08/28/16135627/ gmki.tuntut. 
pemprov.dki. bertanggung. jawab

-- 
Informasi lain dari Front Perjuangan Rakyat; klik http://fprsatumei. wordpress. 
com/



      

Kirim email ke