Telah dimuat pada Harian Seputar Indonesia, 19 September 2008
 
 
Agus Condro dan Orientasi Kehidupan
Oleh Victor Silaen
 
     Sosok seperti apakah sebenarnya Agus Condro Prayitno, mantan anggota DPR 
dari Fraksi PDI Perjuangan itu? Pertanyaan ini bergulir menjadi wacana di 
kalangan pengamat dan peminat politik Indonesia setelah ia bersaksi tentang 
aliran dana Rp500 juta dari mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia 
Miranda Goeltom pada 2004 lalu. Ada yang bilang Agus adalah pahlawan, tapi ada 
juga yang menyebutnya “pahlawan kesiangan”. Yang kedua ini tentu saja 
berkonotasi negatif. Alasannya, mengapa baru sekarang ia “bernyanyi”? Mengapa 
tidak dari awal saja? 
 
     Tentu hanya Agus sendiri yang bisa menjawabnya. Yang jelas, kesalahan 
adalah kesalahan. Itu adalah satu hal, dan tak patut dipuji. Namun mengakui 
kesalahan, lalu menyesali dan berupaya memperbaikinya, itu adalah hal lain, dan 
sungguh patut dipuji. Agus Condro berada pada kategori kedua ini. Buktinya, 
selain bersaksi atas kasus penyuapan itu, ia juga menunjukkan niat baiknya 
melalui dua hal ini: siap dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) dan siap mengembalikan uang suap tersebut, meski untuk itu ia harus 
menjual hartanya. 
 
     Namun, gara-gara Agus bersaksi, Fraksi PDI Perjuangan memberhentikan 
dirinya sebagai anggota DPR. Padahal, menurut Agus, ia berharap kesaksiannya 
bisa menjadi entry point untuk melakukan pembersihan dan perbaikan di tubuh 
partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu. Itu sebabnya, pemecatan dirinya 
tanpa melalui proses klarifikasi dan dalam waktu yang relatif singkat dipandang 
Agus sebagai sinyal ada yang tidak beres di tubuh partainya. Bahkan, ia 
mengatakan partainya sakit. “Buktinya, saya diadili saja belum, cuma menjawab 
pertanyaan KPK apa adanya, malah dipecat. Alasannya apa? Mas Tjahjo, Bang 
Panda, Pak Emir Moeis, Dudi, Pak Willem Tutuarima ditanya Sekjen mereka jawab 
tidak terima (uang), yang terima cuma Agus. Karena lebih 30 hari, dianggap 
gratifikasi dan saya dianggap melanggar AD/ART, akhirnya dipecat,” ujar Agus 5 
September lalu.
 
     Tindakan ”tegas dan tega” PDI Perjuangan atas diri Agus Condro seakan 
mengulangi fenomena politik Indonesia yang telah mengkristal menjadi tesis 
tentang ”ketertindasan politik dan simpati publik”. Artinya begini, barang 
siapa ditindas secara politik oleh penguasa, dalam waktu relatif cepat ia akan 
populer karena mendapat simpati publik. Buktinya adalah Megawati 
Soekarnoputeri, yang ditindas rezim Orde Baru, namun kemudian sosoknya 
melambung di mata publik sebagai pemimpin harapan. Ketika menjadi presiden, 
Megawati kemudian ”menindas” bawahannya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tak 
lama setelah SBY mengajukan pengunduran diri dari Kabinet Gotong Royong. 
Akibatnya, popularitas SBY dalam waktu relatif cepat melambung dan akhirnya 
mengalahkan Megawati di pentas politik pemilihan presiden 2004. 
 
     Hal yang sama kini dialami Agus Condro. Itu sebabnya, meski tak terdengar 
lantang di publik, banyak kalangan memuji keberaniannya. Hingga akhirnya, 10 
September lalu, sebuah penghargaan diberikan kepadanya, dari Keluarga Besar 
Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) angkatan 1973. Ketua 
organisasi tersebut, Ruddy D. Johannes, mengatakan tidak ada unsur politis 
dalam pemberian Nurani Award itu. Agus dianggap layak mendapatkannya, karena ia 
mampu berkata jujur telah menerima uang suap, walaupun risikonya besar. “Kami 
hanya bermaksud menjadikan Agus Condro sebagai pahlawan. Kami menaruh simpati 
dan sangat salut padanya,” ujar Ruddy. Anggota Badan Pekerja Indonesia 
Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo yang hadir saat itu mengatakan, 
Nurani Award yang diterima Agus merupakan simbol dukungan publik atas 
keberaniannya membongkar praktik suap dalam pemilihan Deputi Senior Gubernur BI 
Miranda Goeltom. “Ini bentuk apresiasi publik
 atas kemauan Agus untuk menyampaikan informasi mengenai praktik jual beli 
suara dalam pemilihan pejabat publik. Jika Agus mau, tak perlu dia omong, cukup 
nikmati uangnya karena tak ada yang tahu,” kata Adnan. 
 
     Adnan benar. Kalau Agus mau, bukankah dia bisa diam-diam saja? Jadi, motif 
apa gerangan yang mendorongnya melakukan perbuatan terpuji itu? Sekali lagi, 
hanya Agus yang tahu. Namun, terlepas dari motif yang masih misterius itu, Agus 
telah memperlihatkan keteladanan konkret bagi kita semua. Di saat jiwa kita 
gundah menyaksikan sepak-terjang para elit politik yang rakus uang demi 
memerkaya diri sendiri, Agus tampil sebagai sosok langka yang menunjukkan 
kepada kita semua bahwa nurani jauh lebih penting daripada kekayaan. 
 
      Mengacu pada pemikiran psikolog sosial Erich Fromm (1955) tentang 
alienasi, boleh jadi Agus mengalami perasaan terasing setelah menerima uang 
suap dari Miranda Goeltom. Uang itu bukan hasil keringatnya, dan karena itu 
bukan pula haknya, tetapi mengapa diterima dan dinikmatinya? Ia adalah wakil 
rakyat, yang seharusnya menghayati penderitaan rakyat dan selalu menjaga 
kepercayaan dari rakyat, tetapi mengapa ia bersenang-senang menerima uang haram 
dan karena itu juga mengkhianati rakyat? 
 
      Bertahun-tahun Agus mengalami alienasi itu. Sebagai insan ilahi yang 
dikaruniai akal-budi dan hati-nurani, ia mungkin bergumul dengan dirinya 
sendiri, dengan keluarganya, dan dengan significant others (orang-orang lain 
yang penting dan dekat dengannya). Akhirnya, ia pun bangkit untuk melawan: demi 
kebenaran dan keadilan. Itulah orientasi hidup yang oleh Fromm disebut 
biophilia, suatu cara hidup yang mengabdi total pada semua kebaikan dan 
kebajikan, demi kehidupan itu sendiri. Kebalikan dari itu adalah necrophilia: 
suatu cara hidup yang berorientasi kematian, yang selalu tertarik pada semua 
hal yang antikebaikan dan antikebajikan, yang di dalamnya termasuk kebusukan, 
kebohongan, kecurangan, dan yang sejenisnya. Di dalam kategori manakah 
kegemaran berpraktik korupsi berada? Tentu saja di necrophilia, karena korupsi 
tidak saja merugikan tetapi juga menghancurkan negara dan membusukkan moral 
bangsa. 
 
     Berdasarkan itulah kita harus bahu-membahu memerangi korupsi dalam segala 
bentuknya, termasuk suap. Maka, didasarkan fakta bahwa Agus telah dipecat 
secara tidak terhormat dari DPR oleh Fraksi PDI Perjuangan lantaran berupaya 
membongkar korupsi, kita pun prihatin. Ada apa dengan partainya wong cilik ini? 
Kalau tidak percaya dengan pengakuan Agus, mengapa harus memecatnya semudah 
itu? Bukankah seharusnya ada langkah-langkah prosedural sesuai mekanisme partai 
yang ditempuh demi menyelesaikan persoalan ini? Tidakkah beberapa anggota DPR 
dari Fraksi PDI Perjuangan yang disebut-sebut Agus dalam kesaksiannya itu 
seharusnya ditanyai dulu agar duduk perkaranya menjadi jelas? 
 
     Apa boleh buat, agaknya kita tak bisa berharap dari PDI Perjuangan. Sebab, 
partai yang selalu mengklaim penyuara aspirasi wong cilik ini terkesan 
cenderung ingin mengubur kasus ini dalam-dalam. PDI Perjuangan kurang 
antisipatif dalam hal ini, bahwa dipecatnya Agus secara sepihak justru bisa 
mengubur kegemilangan partai dalam Pemilu 2009.
 
     Bagaimana dengan Badan Kehormatan (BK) DPR? Dalam skandal “esek-esek” Max 
Moein, rekan sefraksi Agus Condro, BK DPR mampu bekerja cepat sampai keluarnya 
rekomendasi pemecatan atas diri Max. Itu dalam kasus kesusilaan, yang tidak 
tergolong kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Logikanya, untuk kasus 
korupsi yang tergolong kejahatan luar biasa, mestinya BK DPR sanggup bekerja 
ekstra keras demi menuntaskannya. Apalagi Ketua DPR Agung Laksono telah meminta 
BK DPR agar segera menindaklanjuti hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) tentang 400-an lembar cek perjalanan (selembar 
bernilai Rp 50 juta) yang diduga mengalir ke 41 anggota DPR terkait pemilihan 
Miranda Goeltom sebagai Deputi Senior Gubernur BI. 
 
     Di luar itu, kita berharap KPK bekerja keras dan cepat demi mengusut kasus 
ini. Jangan sampai orang-orang terkait yang disebut-sebut Agus dalam 
kesaksiannya melakukan upaya-upaya mengaburkan hal-hal yang seharusnya dapat 
digunakan sebagai alat bukti. Menurut informasi, data dari PPATK yang 
diserahkan ke KPK sudah sangat cukup untuk melakukan penyelidikan atas laporan 
Agus. Jadi, tak ada alasan untuk berlama-lama menuntaskannya. 
 
* Dosen Fisipol UKI, pengamat sospol.
(www.victorsilaen.com)
 


      

Kirim email ke