----- Original Message ----- 
From: "A.Supardi" <[EMAIL PROTECTED]>
To: <[EMAIL PROTECTED]>
Sent: Sunday, September 28, 2008 3:25 PM
Subject: [mediacare] Wawancara RM dengan Ali Mochtar Ngabalin dan Zivanna 
Letisha Siregar


Saudara-saudara yang budiman,


Dua artikel wawancara (yang dimuat di edisi cetak koran Rakyat Merdeka) 
tentang RUU Pornografi ini baik kiranya jika bisa dibaca oleh khalayak ramai 
sebagai bahan diskusi.

Isi dua wawancara dimaksud, saya kira, menarik untuk diketahui dan 
didiskusikan, karena temanya aktual. Wawancara yang satu dengan Ali Mochtar 
Ngabalin (Juru Bicara Pansus RUU Pornografi) dan wawancara yang satu lagi 
dengan Zivanna Letisha Siregar, Putri Indonesia 2008.



Tabik,

ASA





------- 





Rakyat Merdeka, Minggu, 28 September 2008, 01:30:05
Di Amerika Saja, Ada Dua Departemen Yang Atur Pornografi...



Ali Mochtar Ngabalin, Juru Bicara Pansus RUU Pornografi

Meski banyak ditentang elemen masyarakat, Juru Bicara Anggota Pansus RUU 
Pornografi Ali Mochtar Ngabalin berharap, RUU Pornografi segera disahkan. 
Menurutnya, UU ini sangat penting untuk pembinaan dan pendidikan terhadap 
moral masyarakat.

Ngabalin menambahkan, RUU Pornografi yang saat ini diba­has di Pansus DPR 
sudah ter­susun secara sistematis ber­da­sarkan ketentuan-ketentuan dari 
perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga tidak akan 
terjadi multitafsir seperti yang dikhawatirkan pu­blik selama ini.

Mengomentari akan terjadinya kekacauan hukum jika RUU ini disahkan, Anggota 
Komisi I DPR dari fraksi Bintang Pelopor De­mokrasi (F-BPD) ini 
mem­bantahnya. Menurutnya, semua itu tidak akan terjadi karena RUU ini 
disusun berdasarkan keten­tuan perundang-undangan. Apakah RUU Pornografi 
akan tetap disahkan di tengah-tengah aksi penolakan yang kian marak di 
berbagai daerah? Berikut penu­turan Ali Mochtar Ngabalin kepada Rak­yat 
Merdeka di Jakarta, kemarin.

KENAPA Anda begitu ngotot agar RUU Pornografi segera disahkan?
Di sini bukan setuju atau tidak setuju terhadap RUU Pornografi tetapi lebih 
mementingkan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dibuatnya UU ini. 
Saya tentu berada pada posisi yang mempertanggungjawabkan kepada publik 
karena UU ini dirancang oleh parlemen. Kalaupun ada penolakan dari 
masyarakat yang tidak setuju pasti akan dipertanggung­jawab­kan kepada 
publik.

Lalu mengapa pengesahan RUU Pornografi ini ditunda?
Tidak ada penundaan. Dalam jadwal rapat Pansus DPR me­ngenai RUU Pornografi 
ditetap­kan pada tanggal 3 Juli 2008 dan berlakunya sampai 15-24 Ok­tober 
2008. Tanggal 23 Sep­tem­ber merupakan laporan tim teknis DPR RI dan 
pemerintah kepada Panja. Tanggal 24 September- 8 Oktober laporan hasil panja 
ke­pada pansus yang berisi sambutan atau pendapat akhir mini fraksi- fraksi, 
sambutan pemerintah dan penandatanganan rancangan RUU Pornografi antara DPR 
dan Pemerintah. Serta tanggal 9 Oktober 2008 kemudian laporan pansus ke 
Bamus untuk membicarakan pada tingkat II. Bamus lalu mengagendakan pada 
tanggal 14 Oktober 2008 untuk ditetapkan dalam rapat paripurna DPR guna 
pengesahan RUU Pornografi.

Kenapa banyak daerah yang menolak RUU Pornografi ini?
Lebih ke arah seni, kita juga sudah menjelaskan ke­khawatiran mereka tentang 
seni. Ruang untuk itu telah dialo­kasikan pada pasal 14 yang berbunyi, 
per­buatan, penye­barluasan peng­guna­an materi seksualitas dapat dila­kukan 
untuk kepentingan dan memiliki nilai-nilai, seperti seni dan budaya, adat 
istiadat, ritual tradisional, dan diperkuat dengan dima­suk­kan ke dalam 
ketentuan umum serta disempurnakan ke dalam penjelasan umum.

Masalahnya, bangsa ini ter­diri dari masyarakat majemuk yang mempunyai 
pandangan berbeda-beda terhadap suatu karya...
Jadi, menurut saya, masyarakat Indonesia yang majemuk hampir kita tidak bisa 
ditemukan celah yang kira-kira bisa diprotes. Karena RUU Pornografi yang 
per­tama mengatur tentang per­bua­tan yang dilarang dengan pro­duksi, 
distribusi, dan penggunaan pornografi. Kedua, RUU Pornografi me­ngatur 
tentang materi seksual yang digunakan untuk pendi­di­kan dan kesehatan. Jadi 
kalau perindustrian itu termasuk pada industri pornografi dan 
penye­bar­luasan penggunaan termasuk media elektronik, siapa yang bisa 
memprotesnya. Amerika Serikat yang begitu sangat liberal saja ada dua 
depar­temen yang mengatur tentang pornografi. Protes ini kami ang­gap biasa 
dan ini adalah sebuah proses demokrasi.

Sebenarnya, apa tujuan diber­lakukannya UU Porno­grafi tersebut?
UU ini tidak lain untuk mem­beri kepastian hukum serta per­lindungan bagi 
warga negara dari Pornografi. Selain itu, mencegah pornografi terutama bagi 
anak-anak dan perempuan serta ko­mersialisasi seks di masya­rakat. 
Perlindungan ini lebih ditujukan untuk pembinaan dan pendidikan terhadap 
moral pada masyarakat.

Menurut Anda, RUU Porno­grafi ini ditujukan lebih mengubah mana antara moral 
warga negara atau pada hukum ketetapan yang berlaku?
Tidak ada UU tetapi ada KUHP yang me­nga­turnya. Berawal dari RUU 
Anti­por­nografi sehingga direvisi menjadi RUU Por­no­gra­fi. Dari yang 
berawal 14 Bab dan 99 Pasal, setelah d­i­re­­­visi men­­jadi 8 Bab, 44 
Pasal. Da­lam UU juga me­nga­tur se­mua tentang mo­­ral warga ne­ga­ra juga 
ke­te­tapan hu­kum yang ada.

Apakah di Indo­ne­sia ini akan di­te­­tapkan sua­tu ba­dan hu­kum yang 
me­nga­­­wasi por­­­­nografi?
Timus akan mengusul­kan pasal tam­ba­han dari fo­rum uji publik di lapangan. 
Aturan berapa pasal baru ini mem­bentuk komisi pence­gahan por­nografi dan 
pemba­hasannya akan dibuat suatu badan khusus berupa Badan Tim Pengawas 
Pornografi yang me­nyang­kut dengan tugas dan ke­wajiban. Struktur 
keanggotaan, kedudu­kan, dan pentingnya lembaga ini untuk menjaga 
efektivitas imple­mentasi RUU Pornografi setelah diundangkan.

Jika RUU diundangkan, ber­arti akan ada KUHP dan UU?
Tidak ada tumpang tindih ka­rena sudah ditelaah dari pansus, timus, tim 
panja sehingga pihak pe­ne­gak hukum dapat me­nin­dak­lanjuti lebih lanjut.

Apakah kekuatan hukum bagi pelanggarnya bersifat pidana atau perdata dan 
atau mungkin keduanya?
Di uji publik berupa larangan terhadap perbuatan, menjadikan orang lain 
objek atau model. Pem­batasan dan larangan men­jadi kaitannya berupa sanksi 
pi­dana dan perdata. Sanksi pidana dapat ditujukan terhadap orang per orang 
atau korporasi berupa pem­bekuan izin usaha, peram­pasan kepemilikan, 
pencabutan izin usaha serta pencabutan status badan hukum.

Apakah ada pembatasan plu­ralisme dalam penetapan RUU Pornografi ini?
Tidak. Karena adanya ke-bhineka-an. RUU Pornografi tidak bersumber dari satu 
kekuatan aliran apa pun di tanah air. Jadi, bukan dari siapa-siapa atau 
kepentingan satu agama tertentu saja. Untuk menentukan ini, kami juga 
mengadakan uji publik di setiap provinsi. Selain itu, kami pun mengun­dang 
pakar dan mengundang NGO. Jadi, untuk kepentingan rak­yat Indonesia, kami 
tidak me­nentukan dengan voting te­tapi berdasarkan faktor kultur 
ling­kungan dan situasi masya­rakat berbudaya. mg1/mg2/mg3





------





Rakyat Merdeka, Minggu, 28 September 2008, 01:27:50
Kalau Disahkan Sama Saja Tanam 'Bom Waktu'

Zivanna Letisha Siregar, Putri Indonesia 2008

Karena gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat begitu besar, 
Putri Indonesia 2008 Zivanna Lethisha Siregar berharap agar UU pornografi 
yang sedang digodok di DPR tidak jadi disahkan. Zizi-begitu sapaan 
akrab­nya-bilang, kalau RUU itu disah­kan jadi UU, sama saja dengan menanam 
'bom waktu' yang bisa menghancurkan kehar­monisan kehidupan bersama dalam 
naungan falsafah Pancasila dan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

"Sebab akan menimbulkan tumbukan-tumbukan budaya dan menghancurkan 
keharmonisan," tutur perempuan cantik ini saat ditemui Rakyat Merdeka usai 
menjadi salah satu pembicara dalam acara pernyataan sikap penolakan RUU 
Pornografi oleh seniman di Taman Ismail Mar­zuki, Jakarta. Ditambahkannya, 
kalau RUU yang sangat peka dan masih kontroversi itu tetap diloloskan 
melalui voting DPR, itu sama saja lebih mementingkan angka ketimbang rasa 
kebersamaan. Selain itu, Zizi juga meng­khawa­tirkan jika RUU tersebut 
disahkan, alih-alih untuk pembi­naan moral tapi justru akan menimbulkan 
keresahan dan gejolak sosial.

Keresahan dan gejolak sosial seperti apa yang bakal muncul jika RUU tersebut 
tetap disah­kan? Apa yang akan dilakukan Putri Indonesia jika RUU tersebut 
tetap disahkan? Berikut bincang-bincang Putri Indonesia 2008 Zivanna Letisha 
Siregar dengan Rakyat Merdeka seputar pe­nolakannya terhadap RUU Pornografi.

SECARA pribadi, apa Anda sepakat RUU Pornografi di­sahkan?
Terus terang, secara pri­badi saya tidak me­nyetujui dengan adanya 
por­nografi. Tapi, saya jug tidak setuju kalau sam­pai dibentuk 
Undang-Undang seperti itu.

Kenapa?
Karena kita juga sudah punya banyak UU, ada KUHP, ada per­lindungan anak, UU 
penyiaran. Jadi kita semua sebenar­nya sudah punya jatah masing-ma­sing 
tanpa harus diatur oleh UU Por­n­ografi.

Tetap saja banyak persoalan pornografi yang tidak bisa diter­tib­kan?
Ya, kita ju­ga ber­ta­nya apakah dengan ada­nya UU ini, soal por­no­grafi 
akan efektif. Saya pikir belum tentu juga, semua tergantung pada pribadi 
masing-masing. Justru baru rancangan saja sudah banyak kontranya, apalagi 
kalau nanti dilaksanakan. Jadi, tetap kembali kepada individu masing-masing, 
pada pendidikan yang diemban individunya tersebut.

Kenapa sih ngotot menolak RUU Pornografi?
Secara pribadi, saya menolak UU Pornografi, karena selain pengertiannya yang 
bias, di sini juga ada diskriminasi gender. Selain itu, juga bisa memecah 
belah bangsa dan membuat resah.

Dalam pasal berapa RUU ini bisa menimbulkan ke­resahan?
Dalam Pasal 21 RUU. Di situ disebutkan: masyarakat dapat berperan serta 
dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, pe­nyebarluasan, dan 
penggunaan pornografi. Nah, pasal ini memberi ruang gerak bagi masyarakat 
untuk main hakim sendiri dengan semua akibatnya. Artinya, kalau nanti di 
pameran ada lukisan yang dinilai berbau pornografi siapa saja bisa mengambil 
lukisan tersebut, tanpa melalui proses hukum atau oleh aparat yang 
berwenang.

Bagaimana dengan persoalan pengertian yang masih bias?
Pengertian pornografi dalam RUU itu tidak utuh. Di situ mendefinisikan 
pornografi sebagai materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk, 
gambar, sketsa, foto, tulisan, dan sete­rusnya yang dapat mem­bang­kitkan 
hasrat seksual dan atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. 
Pengertian pornografi itu, tidak utuh sehingga tidak benar. Karena 
menghilangkan unsur esensial bagi materi seksualitas untuk dapat disebut 
sebagai pornografi.

Memang harusnya bagai­mana?
Unsur esensial bagi pornografi adalah unsur kesengajaan.

Sasarnya apa, menyatakan seperti itu?
Anda coba bandingkan dengan pengertian pornografi dari kamus Bahasa 
Indonesia edisi 3 balai pustaka Jakarta. Di situ dise­butkan bahwa 
pornografi adalah bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata 
diran­cang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks. Jadi, pembuatan 
materi seks­ualitas terkait langsung dengan tujuan pembuatannya. Jika tidak 
dimaksud untuk mendorong hasrat seksualitas, maka materi seksualitas 
tersebut bukan pornografi.

Selain itu?
Banyak, tapi satu contoh lagi, kalimat melanggar nilai-nilai kesusilaan 
dalam masyarakat. Budaya bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralistis, 
serta beraneka ragam budayanya. Nah pengertian budaya sendiri adalah wujud 
kesatuan, cipta, rasa, karsa masyarakat pen­du­kung budaya itu. Budaya suku 
bangsa kita yang tidak sejalan dengan budaya suku bangsa lainnya, tidak 
selayaknya diberi cap melanggar nilai-nilai kesusilaan masyarakat.

Kalau persoalan pornografi itu tidak diatur, idealnya bagai­mana?
Menurut saya kembali lagi pada individu masing-masing. Karena tidak ada 
negara yang hancur karena adanya pornografi. Kalau kita bicara di luar 
konteks agama, contoh saja kita lihat Amerika. Mereka sangat vulgar tapi 
tetap saja toh mereka bisa maju. Karena bukan itu persoalan utama yang harus 
diurusi oleh pemerintah. Ada banyak hal lain yang bisa diubah untuk 
pem­berdayaan.

Jika dikembalikan ke indivi­du­nya masing-masing, artinya tidak akan ada 
pembatasan?
Soal pembatasan, kalau misal­nya orang itu well educated dia tahu mana yang 
baik dan mana yang tidak. Dia akan tahu di mana batasan-batasan itu 
dilakukan. Nah, menurut saya kalau untuk masalah budaya dan seni lebih baik 
itu jangan diganggu-ganggu. Karena itu sudah warisan leluhur kita. Misalnya 
kalau baju kemben ukurannya seperti itu ya sudah biar seperti aslinya, tidak 
perlu lagi diubah apalagi harus ditutup. Kalau itu dilakukan, maka nilai 
ke­se­niannya akan hilang.

Sebagai Putri Indonesia apa yang akan dilakukan jika RUU ini tetap disahkan?
Kalau misalnya RUU ini disahkan dalam format yang masih bias, maka saya 
sangat menyayangkan sekali. Dan kalaupun ini disahkan. Saya sebagai Putri 
Indonesia bersama Yayasan Putri Indonesia akan terus meninjau pasal-pasal 
mana saja yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Apakah ada rencana melaku­kan upaya hukum, judicial review ke MK misalnya?
Karena sampai saat ini belum jelas akan disahkan, ya kita juga belum 
melakukan apa-apa. Yang pasti, kalau masalah seni ini dibatasi. Maka seni 
kita akan mati dan kalah bersaing dengan dunia internasional. Sebab, tidak 
ada lagi kreativitas yang bisa diciptakan. Jadi, bagaimana kita bisa 
memasuki era globalisasi.

Bagai­mana kita bisa include di dalamnya kalau kita dari awal ada tem­bok 
penghalang dari negara kita sendiri. Dan ketika saya membawa nama Indonesia 
keluar negeri, otomatis yang saya bawa bu­dayanya, pariwisatanya, adat 
istiadatnya. Dan justru itu yang terkenal dari Indonesia. Nah, apa yang akan 
terjadi kalau itu semua dihilangkan.

Apa mungkin soal pornografi bisa diatur jika tidak ada ketentuan yang 
mengikat?
Itu bisa diatur, makanya kem­bali ke individunya masing-masing. Ada 
pelajaran yang baik dan perhatian di rumah. Pendidikan itu kan tidak hanya 
didapat secara formal. Pen­didikan mengenai moral dan etika tentunya akan 
lebih banyak didapat dari keluarga dan juga dari lingkungan.

Anda menilai pengesahan UU Pornografi ini sarat unsur politiknya?
Saya mencoba bersikap netral karena saya juga tidak tahu apa yang sebenarnya 
terjadi dalam pembahasan RUU tersebut. Jadi me­nurut saya, pembahasan RUU 
ini jangan sampai terkesan tergesa-gesa karena ingin mendapat jatah (suara) 
di Pe­milu 2009 nanti. faz






------------------------------------

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/mediacare/

Blog:
http://mediacare.blogspot.com

http://www.mediacare.biz


Yahoo! Groups Links



Kirim email ke