Redfleksi: Yang tegas menolak RUU Porno ialah  Bali, Yogyakarta, NTT, Papua, 
Sulawesi Utara, Maluku. Apakah mereka yang menolak ini kalau nanti mati apakah 
oleh Alloh mereka dibuang ke nereka, karena dianggap kafir tidak bermoral?

Bali Pos
      Senin, 29 September 2008 | BP
     
      Sukmawati Soekarno: 
      Satu-satunya Ketua Umum Partai yang Langsung Tolak RUU Pornografi 

      Denpasar (Bali Post) -
      Di saat para politisi di Tanah Air masih berwacana menolak RUU Pornografi 
dan Pornoaksi yang dinilai SARA, PNI Marhaenisme menjadi partai pertama di 
Indonesia yang menolak RUU Pornografi dan Pornoaksi. Bagaimana tidak, 
keseriusan penolakan ini tidak disampaikan melalui petugas partai alias anggota 
DPR atau perwakilan fraksi, tapi langsung ditangani oleh Sukmawati Soekarno 
Putri, Ketua Umum DPP PNI Marhaenisme dengan menyampaikan keberatan langsung 
pada Ketua DPR-RI Agung Laksono.

      Sukmawati yang didampingi Ketua DPD PNI Marhaenisme Bali, Dr. Vedakarna 
menyatakan keberatan atas ide penundaan pembahasan RUU tersebut. 'Saya minta 
pada Ketua DPR untuk tidak menggunakan kata menunda, tetapi menolak RUU ini. 
Jika ini diundangkan, umat minoritas di Indonesia akan dikebiri hak-haknya. 
Walau draf RUU tersebut cukup bagus substansinya, tapi siapa yang menjamin 
teknis di lapangan tidak menimbulkan masalah. Apalagi keberadaan hukum dan 
aparatnya masih diragukan,' ungkap Sukmawati dalam release-nya yang diterima di 
Denpasar, Minggu (28/9) kemarin.

      Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR-RI menyatakan apresiasinya mengingat 
baru Ketua Umum DPP PNI Marhaenisme yang langsung turun tangan terhadap masalah 
ini. Demikian juga diungkapkan Dr. Vedakarna, bahwa aspirasi yang disampaikan 
oleh rakyat Bali di hadapan DPRD Bali dan Gubernur Bali dikhawatirkan tidak 
maksimal. Perlu ada lobi khusus langsung ke petinggi di Jakarta karena semua 
keputusan diambil oleh orang Jakarta. DPD PNI Marhaenisme Bali membantu 
perjuangan teman-teman di Bali yang menolak tegas RUU ini. Apalagi disinyalemen 
gerakan beberapa provinsi di Indonesia yang malah mendukung RUU ini. Jangan 
sampai ini menjadi perpecahan bangsa, ungkapnya. Ia juga menyarankan agar 
komponen yang menolak RUU ini harus bersatu.

      Sementara yang menolak tegas baru Bali, Yogyakarta, NTT, Papua, Sulawesi 
Utara, Maluku. 'Seharusnya semua Gubernur yang menolak bertemu, dan membuat 
petisi bersama. Jika masing-masing provinsi jalan sendiri, yang ada pergerakan 
gampang dipatahkan lawan,' pungkas President The Sukarno Center ini. ( 

Kirim email ke