Pidato Hasan Wirajuda, menteri luarnegeri   pada  sidang umum PBB baru-baru ini 
menunjukkan kemana NKRI menuju.

  ----- Original Message ----- 
  From: M.J Thamrin 
  To: [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL 
PROTECTED] ; zamanku@yahoogroups.com ; [EMAIL PROTECTED] ; [EMAIL PROTECTED] ; 
[EMAIL PROTECTED] 
  Sent: Tuesday, September 30, 2008 3:00 AM
  Subject: [nasional-list] FWD: BALI, NUSANTARA, BUDAYA, & RUU PORNO



  ---------- Forwarded message ----------
  From: FA Suhardi Soetedja <[EMAIL PROTECTED]>
  Date: 2008/9/29
  Subject: [Bhinneka Tunggal Ika] BALI, NUSANTARA, BUDAYA, & RUU PORNO
  To: Milis Bhinneka Tunggal Ika <[EMAIL PROTECTED]>, media-kpkp <[EMAIL 
PROTECTED]>



  BALI, NUSANTARA, BUDAYA, & RUU PORNO


  Anand Krishna*
  Radar Bali, 29 September 2008

  Penolakan Bali, Papua dan segenap masyarakat Indonesia yang memahami duduk 
persoalan RUU Porno dan Agenda Arabisasi dibaliknya, sudah pasti ditolak oleh 
mereka yang justru menginginkan Indonesia berubah menjadi foto-kopi arab. 
Jelas. Lalu, bagaimana dengan Bali? Apakah Bali akan puas dengan, misalnya 
diberi kue khusus, "Ya wis, Bali boleh bermaksiat ria..." Ya, masih ingat kan 
pernyataan seorang gubernur dari seberang yang secara tegas dan jelas 
mengaitkan Bali dengan kemaksiatan.

  RUU PORNO - apa saja yang "dapat" membangkitkan gairah seksual, akan dianggap 
porno. Pertanyaannya, gairah siapa? Siapa yang menentukan apa yang dapat 
membangkitkan gairah?

  Seorang pejabat tinggi kita tidak tahan melihat "pudel", "pusar" atau apa pun 
sebutannya. Perempuan keturunan India yang masih memakai saree, bahkan beberapa 
artis kita yang suka manggung dengan saree - bagaimana nasib mereka? Bagaimana 
pula dengan warga keturunan Tionghoa yang kadang masih ingin pakai Shanghai 
Dress dengan belahan di samping itu?

  RUU PORNO adalah babak lanjutan dari beberapa undang-undang sebelumnya - yang 
selama ini kita terima begitu saja. Alhasil, jumlah undang-undang yang jelas 
bertentangan dengan budaya dan tradisi kita, makin bertambah.

  Pertama, Keputusan Presiden Soekarno hanya beberapa bulan sebelum tragedi 
September 1965. Dimana, beliau - barangkali karena tekanan politik pula - 
menandatangai sebuah keputusan yang hingga hari ini pun masih menimbulkan 
masalah. SKB yang membatasi kegiatan Ahmadiyah adalah contohnya. SKB itu 
sepenuhnya berdasarkan kepres yang saya maksud.

  Baik Kepres dan SKB - keduanya sudah jelas cacat hukum, inkonstitusional, dan 
anti Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika - karena membatasi hak segenap warga 
untuk beragama sesuai dengan keyakinannya. Oh tidak..... Jangan menyalahkan 
pemerintah. Jangan mencari kesalahan dalam SKB. Ahamdiyah tidak dilarang, 
cuma......  Ya, ya, ya, kamu boleh hidup, tapi tolong ya jangan bernapas. 
Huebatt!  

  Kedua, Undang-Undang Perkawinan kita, yang lagi-lagi merupakan kompromi 
politik. Dua insan yang sama-sama warga negara Indonesia tidak boleh 
berpacaran. Eh, salah... pacaran boleh, nikah pun boleh, asal kedua-duanya 
menganut agama yang sama. Bila tidak, maka salah satu diantaranya mesti 
mengalah. Ini adalah definisi kita tentang manusia dan kemanusiaan. Atribut 
agama menjadi lebih penting dari pada identitas diri sebagai manusia. Padahal, 
agama itu sendiri bertujuan untuk memanusiakan manusia.

  Satu per satu, sebagaimana pernah diungkapkan oleh seorang mantan menteri, 
undang-undang semacam ini akan diperkenalkan terus. Hingga, pada suatu ketika 
kita menjadi fotokopi Saudi.

  Kelompok fundamentalis di Saudi sengaja didanai untuk seterusnya mendanai 
kelompok-kelompok sejenis di negeri ini. Kenapa? Karena, kerajaan Saudi dari 
dulu memang tidak menghendaki kekacauan di rumahnya sendiri. Supaya 
kelompok-kelompok radikal itu tidak mengkritisi monarki yang otoriter itu, maka 
mereka diberi kesibukan lain.

  Celakanya, beberapa partai politik telah menjadi agen mereka. Sekian banyak 
ormas radikal sudah menjadi kaki-tangan mereka. Alhasil, hukum dan keadilan 
dilecehkan. Hakim, Jaksa, dan Polisi takut sama gerombolan pengacau.

  Tragedi 1 Juni di Lapangan Monas tak akan pernah terlupakan oleh mereka yang 
menjadi korban. Warga Bali yang menderita geger otak, malah ditegur oleh hakim, 
"jangan bohong, geger otak koq bisa memberikan kesaksian..."

  Sayang, sayang sekali, bapak hakim yang mulia tidak memuliakan kedudukannya 
sendiri. Ia tidak sempat berkonsultasi dengan seorang ahli saraf tentang dampak 
dari geger otak. Seseorang bisa tiba-tiba saja mengalami sakit kepala yang luar 
biasa dan mesti langsung menelan pil dan istirahat.

  Para saksi dipukuli di ruang pengadilan, perempuan dilecehkan oleh preman 
yang jelas-jelas menggunakan atribut agama. Bagaimana dengan anggota DPR, MPR, 
termasuk para ketuanya, para pejabat, meneteri, Presiden, Wakil Presiden - apa 
kata saudara-saudara tentang kejadian itu? Tak sepatah pun kata terucap. Jangan 
tanya kenapa? Mereka sibuk mempersiapkan RUU PORNO.

  Para penjahat yang merusak Bali, menciderai Bali, merugikan Bali, dan 
menyandera seluruh bangsa dengan ulah mereka yang kurang ajar - masih tidak 
dieksekusi. Nanti, kapan-kapan, barangkali setelah lebaran. Suratnya belum 
turun, atau apa itu alasannya yang kurang jelas. Tapi RUU PORNO mesti digoalkan 
sebelum hari raya..... Ada partai politik yang memintanya sebagai hadiah 
lebaran.

  Bagaimana dengan eksekusi para penjahat? Bagaimana dengan ulah gerombolan 
para pengkhianat bangsa di ruang pengadilan? Bagaimana dengan tragedi Monas? 
Ah, itu resiko demokrasi. Berapa banyak sih yang jadi korban? Ngak ada yang 
tewas kan?

  Indonesia berada di ambang kehancuran.
  Bila Bapak Presiden yang mulia tidak segera turun tangan dan mengatasi 
persoalan-persoalan ini - maka saya melihat masa depan yang sangat suram bagi 
bangsa ini. Kita akan mewariskan Indonesia tanpa jati diri, tanpa harga diri, 
tanpa identitas diri - kepada anak cucu kita.

  *Aktivis Spiritual


   

Kirim email ke