Refleksi: Biar cacat hukum tak apa, karena sesuai dengan hasrat  sang raja 
dipertuanagungkan yang bertachta di singasa. Apakah  hanya oknom-oknom tidak 
becacat hukum  dalam administrasi NKRI?.

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0809/30/pol01.html

Pelantikan Gubernur Malut Cacat Hukum

Oleh
Inno Jemabut/Romauli



Jakarta-Pelantikan Thaib Armayn-Gani Kasuba sebagai Gubernur Maluku Utara 
(Malut) dianggap cacat hukum dan melanggar konstitusi. Penetapan hasil 
pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung merupakan hak KPUD yang diusulkan 
melalui DPRD, bukan hak pemerintah.

Karena itu hasil pilkada Malut akan dibahas di internal Komisi II DPR dan 
dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi II 
DPR Sayuti Ashyatri di Jakarta, Senin (29/9). Sesuai dengan ayat (1) pasal 169 
UU No. 32 Tahun 2004, jelasnya, Presiden hanya mengesahkan pengangkatan 
Gubernur dan Wakil Gubernur dalam waktu tiga bulan setelah diajukan oleh KPU 
melalui DPRD. Penetapan pasangan calon hasil pilkada dilakukan oleh KPUD dalam 
lembaran berita acara.


"Kalau tidak seperti itu, jelas terjadi pelanggaran pada peraturan 
perundang-undangan yang ada," tegas Sayuti. Karena itu, pelantikan Thaib 
Armayn-Gani Kasuba oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto, Senin 
kemarin (29/9) harus batal demi hukum. Tidak ada alasan Mardiyanto melantik 
pasangan tersebut hanya berdasarkan Keppres yang dikeluarkan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono. Ia meminta Komisi II DPR untuk membahas hal tersebut karena 
memiliki dampak yang besar terhadap pelaksanaan pilkada ke depan. Pelanggaran 
peraturan perundang-undangan tersebut pun harus diajukan ke MK yang bisa saja 
akan menetapkan bahwa pemerintah telah melanggar konstitusi. "Langkah 
pemerintah itu harus dibawa ke MK," katanya.


Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, saat dihubungi SH, 
Senin sore (29/9) menyatakan, juga akan mempertanyakan keputusan Mendagri 
perihal pelantikan tersebut. Menurut Priyo, Partai Golkar menyayangkan 
kebijakan pelantikan yang terkesan dipaksakan, yakni saat sebahagian besar 
masyarakat tengah fokus mempersiapkan hari raya Idul Fitri. Priyo juga meminta 
Mendagri memberikan penjelasan yang menyeluruh terkait pelantikan tersebut. 
Namun demikian, Priyo juga menegaskan bahwa pelantikan tersebut tidak akan 
mempengaruhi hubungan harmonis antara Golkar dan Partai Demokrat saat ini. 
"Kita hanya ingin mendapatkan penjelasan lengkap dari Mendagari. Dan peristiwa 
ini tidak akan berpengaruh signifikan terhadap hubungan Golkar dan Demokrat," 
ungkap Priyo.


Sengketa pilkada Malut memakan waktu setahun. KPUD Malut terbelah karena 
masing-masing mendukung pasangan calon tertentu. Akibatnya, hasil perhitungan 
suara oleh KPUD memiliki dua versi. KPU kemudian mengambil alih dan menetapkan 
Abdul Gafur-Ibrahim Fabanyo yang didukung Partai Golkar dan Partai Amanat 
Nasional (PAN) sebagai pemenang pilkada. 


Fatwa Mahkamah Agung (MA) tidak secara tegas memutus perkara tersebut, namun 
pemerintah cenderung menafsirkan Thaib Armayn-Gani Kasuba yang didukung Partai 
Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai pemenang. Fatwa MA yang 
lalu dipakai pemerintah dalam melantik pasangan tersebut sebagai gubernur-wakil 
gubernur terpilih.

Mendagri Persilakan Gugatan
Sementara itu, Mendagri Mardiyanto mempersilakan siapapun melakukan gugatan 
penolakan terhadap pelantikan terhadap Gubernur Maluku Utara dan Wakil Gubernur 
Maluku Utara Thaib Armaiyn-Abdul Gani Kasuba. Pernyataan ini disampaikan 
Mendagri usai melantik dan mengangkat Thaib Armaiyn dan Abdul Gani Kasuba 
menjadi Gubernur Maluku Utara dan Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2008-2013 
di Kantor DPRD Maluku Utara Ternate Senin (29/9) siang. 
"Semua itu silakan saja. Pemerintah tetap kokoh pada aturannya. Kalau sudah 
dalam ranah pemilu yang dilaksanakan KPU (Komisi Pemilihan Umum) namun tidak 
menghasilkan putusan," katanya. 
Karena melalui KPU tidak menemukan penyelesaian, kemudian sengketa tersebut 
dibawa ke dalam proses hukum. (cr5

Kirim email ke