http://www.gatra.com/artikel.php?id=118876


Polisi dan Fenomena Salah Tangkap


Fenomena salah tangkap terjadi lagi. Bukan hanya kasus Sengkon (divonis 12 
tahun penjara) dan Karta (divonis tujuh tahun penjara) pada 1974 dan 1977. 
Tragisnya, mereka harus mengakui kesalahan karena dipaksa dengan siksaan yang 
amat tidak manusiawi. Sampai-sampai, Sengkon menderita penyakit TBC di dalam 
penjara.

Kasus Sengkon dan Karta amat legendaris, karena mereka bukan sekadar korban 
pemidanaan. Lebih dari itu, mereka juga tidak mendapatkan ganti rugi dari 
negara atas kesalahan yang dilakukan aparat penegak hukum. Kasus salah tangkap 
juga terjadi pada Budi, yang dituduh membunuh ayah kandungnya, Ali Hartawinata, 
pemilik toko bahan bangunan Trubus di Bekasi, pada 2006.

Pengakuan tersangka mutilasi dan pembunuhan berantai Very Idham Henyansyah 
alias Ryan bahwa jenazah Mr. X yang ditemukan di halaman rumahnya adalah Asrori 
alias Aldo mengulang kembali kasus salah tangkap.

Polisi Dipersalahkan
Polisi, sebaik apa pun, pasti akan dihujat. Apalagi polisi yang tidak 
profesional. Polisi di Amerika Serikat terbelah dua. Polisi belahan timur 
(Eastern Police) yang tidak profesional dan polisi belahan barat (yang 
profesional). Polisi profesional mendasarkan prinsip kerja yang seimbang antara 
hubungan kerja dengan atasan (korps) dan masyarakat.

Polisi lebih sering dipersalahkan daripada jaksa dan hakim, karena polisi 
bersentuhan dengan masyarakat lebih banyak dibandingkan dengan jaksa dan hakim. 
Polisi adalah gate-keeper (pintu gerbang) sistem peradilan pidana (SPP). Tidak 
mengherankan bila citra sistem peradilan pidana sering diidentikkan dengan 
kinerja polisi.

Di tengah sorotan masyarakat terhadap polisi itu, polisi bagaikan makhluk yang 
harus berada di dua alam. Yakni alam masyarakat dan alam birokrasi hukum. Ada 
seni mengatur kinerja yang adaptif. Jika tidak mampu mengaturnya, maka akan 
membawa efek ketidakpercayaan (distrust) masyarakat kepada institusi, meski 
yang patut disalahkan adalah oknumnya.

Memang mengatur hubungan polisi dengaan masyarakat bagaikan memainkan karet. 
Kapan karet itu harus ditarik dan kapan karet mesti dilepas. Setidaknya polisi 
akan menghadapi dua masalah besar. Pertama, polisi yang terlalu harmonis dengan 
masyarakat acap dipersepsikan bahwa polisi dapat diperlakukan apa saja. Kedua, 
polisi juga harus membangun pola kerja antara atasan dan bawahan atau 
sebaliknya. Namun hubungan yang mementingkan komunikasi internal sering 
mengabaikan kehendak masyarakat.

Di masa Orde Baru, ada beberapa hal yang harus dilawan oleh polisi, yakni 
dependensi dan intervensi kekuasaan. Pada era reformasi, polisi mengambil 
posisi sebagai polisi sipil yang yang harus memperhatikan aspek 
profesionalisme. Namun polisi profesional bukanlah jargon yang mudah diubah 
seketika. Mungkin di kalangan elite dapat diserap secara cepat karena beberapa 
hal, misalnya polisi elite tidak menangani kasus-kasus yang tanpa perhatian 
masyarakat secara umum. Tingkat pendidikan mereka juga lebih tinggi 
dibandingkan dengan polisi di tingkat bawah.

Berbagai kesalahan polisi hanya akan ketahuan manakala kasus-kasus yang 
ditangani telah selesai. Baru terungkap setelah proses di pengadilan atau 
beberapa tahun kemudian. Sebab kejahatan itu pasti terungkap, meski 
pengungkapannya bukan secara sengaja dilakukan oleh polisi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi polisi terjebak kesalahan itu. Pertama, 
dinamika kerja begitu kompleks. Polisi dihadapkan pada kasus-kasus yang harus 
disidik, mulai kasus konflik dalam rumah tangga hingga teror bom. Baik yang 
bersifat kasus delik aduan maupun bukan delik aduan. Amat banyak kejahatan 
karena laporan masyarakat atau hasil patroli harus ditindaklanjuti. Tentu 
masyarakat juga berharap, setiap kasus dapat diselesaikan secara cepat.

Namun cara menyelesaikan kasus-kasus kejahatan juga mendapat sorotan 
masyarakat. Polisi yang bersikap tegas akan mendapat reaksi keras dari 
masyarakat. Polisi yang mengikuti prosedur secara lebih hati-hati pun akan 
dicaci amat lamban. Bahkan untuk berbagai kasus yang mendapat perhatian 
masyarakat, seperti narkoba, polisi harus mengikuti prosedur, misalnya barang 
bukti yang jelas.

Padahal, apa yang dirasakan dan dilihat masyarakat belum tentu bisa dijadikan 
barang bukti. Tak ayal lagi, polisi harus melepas tersangka karena kurang 
bukti. Masyarakat lalu menuduh polisi main mata dengan tersangka.

Banyaknya kasus yang diselesaikan (clearance rate) juga dikaitkan dengan 
profesionalitas polisi. Model penanganan polisi secara cepat seperti ban 
berjalan: setiap kasus yang masuk ke institusi kepolisian harus diselesaikan 
secara cepat. Namun kualitas penanganan juga seperti tanpa memperhatikan aspek 
humanitas. Polisi dianggap kejam dan mengabaikan hak-hak masyarakat untuk 
mengontrol polisi.

Kedua, sumber daya manusia polisi menentukan tingkat pelayanan dan penanganan 
kasus-kasus kejahatan. Polisi harus lebih cerdas dari tentara karena musuh 
polisi berkaitan dengan perilaku manusia, sedangkan tentara lebih mudah 
mengidentifikasi musuhnya. Perilaku manusia dapat bersifat nyata, tapi lebih 
banyak bersifat pseudo (samar-samar). Dinamika perilaku sosial menyulitkan 
polisi untuk dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Polisi lebih sering 
mendapat laporan dari masyarakat tentang apa yang sudah terjadi.

Polisi yang menangani perkara mestinya memiliki ilmu pengetahuan tentang 
kepolisian dan ilmu-ilmu lain (sosiologi, kriminologi, psikologi, komputer, 
ekonomi, hukum, dan lain-lain). Tidak bisa lagi memaksa orang mengaku dengan 
cara-cara lama. Teknologi kepolisian sudah berkembang. Polisi harus lebih 
cermat dan membangun kesimpulan, yang didasarkan pada bukti atau keterangan 
saksi. Cara memperoleh bukti tentu tidak lagi statis, tapi ditunjang dengan 
berbagai metode pembuktian yang canggih.

Ketiga, keterbatasan anggota kepolisian, karena profesionalismenya sebenarnya 
bisa dibarengi dengan penyertaaan pengacara pada tahap pendahuluan. Namun 
menyertakan pengacara dalam proses penyidikan juga menjadi persoalan pelik. 
Kepelikan itu dipengaruhi faktor: (1) resistensi polisi untuk enggan disertakan 
pengacara, (2) tersangka tidak mampu menyertakan pengacara, (3) negara masih 
terbatas membantu kelompok masyarakat tak mampu untuk disertakan pengacara. 
Apalagi, polisi atas nama negara melakukan proses penyidikan dengan 
keterbatasan anggaran yang dimilikinya.

Keempat, proses penyidikan memang bukan persoalan mudah. Polisi harus 
mengerutkan dahi bagaimana menghadapi berbagai perilaku tersangka. Sebab para 
tersangka acapkali berbohong, berkelit, membantah, atau tidak mau mengakui 
kejahatan yang dilakukannya. Berdasarkan berbagai perilaku penjahat yang 
double-standard itulah, para penyidik sering meng-gebyah-uyah-kan 
(menyamaratakan) bahwa semua orang (yang diinterogasi) adalah orang bersalah. 
Sampai akhirnya, berdasarkan suatu kesimpulan, orang itu tidak terbukti 
kesalahannya.

Polisi bagai merangkai pecahan gelas. Puing-puing yang berserakan harus 
ditelusuri posisinya di mana. Seni merangkai inilah yang harus dibuktikan oleh 
polisi. Rangkaian pecahan itulah yang dimaksud sebagai bukti-bukti yang 
mengarahkan seseorang menjadi orang yang layak mendapatkan dakwaan.

Merangkai pecahan gelas itu pasti sulit dan tingkat kesalahannya tinggi. Namun 
polisi selalu menggunakan berbagai cara untuk memperoleh bukti pecahan-pecahan 
tersebut dari ketentuan hukum acara pidana (KUHAP). Dalam menjalankan ketentuan 
itu, polisi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip penyidikan.

Kelima, karena gengsi atau target atasan harus menyelesaikan kasus tertentu 
dalam waktu cepat. Pengabaian hak-hak tersangka acap menonjol. Sehingga 
berbagai metode ilmiah penyidikan dikesampingkan. Yang penting, pengakuan 
tersangka.

Jaksa, Hakim, dan Masyarakat
Segala bentuk kelemahan, kelalaian, dan kesengajaan oknum polisi sebenarnya 
dapat divalidasi oleh institusi kejaksaan dan hakim di pengadilan bila jaksa 
dan hakim dalam mengungkap kasus itu menggunakan cara standar. Misalnya, ada 
suatu keterangan yang bertentangan, apalagi barang bukti yang ada yang sulit 
diterima akal sehat, maka selayaknya diperiksa kembali. Bukan hanya mendasarkan 
diri pada BAP di kepolisian.

Mungkin juga apa yang dikerjakan polisi atau hakim sama, yakni kasus yang 
begitu banyak dan harus diselesaikan secara cepat. Jumlah jaksa dan hakim amat 
sedikit dibandingkan dengan kasus-kasus yang dihadapi. Selain banyaknya kasus 
itu, ada lagi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja mereka. Misalnya, 
insentif gaji yang tidak memadai, budaya hukum yang tidak kondusif, sistem 
karier, tingkat kecerdasan dan pengetahuan yang terbatas, serta masih banyak 
lagi faktor yang mengabaikan aspek profesiobalitas.

Di tengah banyaknya kasus yang mereka hadapi yang dilemparkan dari kepolisian, 
ada oknum-oknum jaksa yang mencari-cari info untuk memerkarakan kasus tertentu 
yang dapat diangkat menjadi komoditas ekonomi. Sumber daya manusia yang 
dimiliki di institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tampaknya menjadi 
titik sentral penanganan kasus kejahatan.

Kesalahan awal yang dilakukan polisi (katakan: salah tangkap) tentu tidak harus 
diperberat di tingkat kejaksaan atau pengadilan, sekiranya lembaga-lembaga 
unsur peradilan ini menanganinya berdasarkan nurani, akal sehat, tidak 
berdasarkan kepentingan dan tekanan.

Sebaliknya, anggota masyarakat yang terkena kasus salah tangkap atau kelalaian 
petugas semestinya melakukan kontrol lebih lugas. Adapun hak-hak tersangka 
dipahami sebagai hak-hak istimewa yang perlu dipelajari. Jangan pula 
menyerahkan semua kasus hukum itu sepenuhnya kepada polisi, jaksa, dan hakim. 
Sebab ternyata hukum di Indonesia masih memperhatikan aspek kontrol dan 
rekontrol.

Erlangga Masdiana
Kriminolog UI
[Kolom, Gatra Nomor 44 Beredar Kamis, 11 September 2008] 

<<10.jpg>>

Kirim email ke