Prof Uka yakin Peninggalan Purnawarman dan Zaman Megalithikum
Batu Kuya Rp.4 Miliar
BOGOR - Batu Kuya yang dicuri dari tempat asalnya di kawasan Hutan Lindung Haur 
Bentes Desa Pasirmadang Kecamatan Sukajaya ternyata bernilai miliaran. Tak 
tanggung-tanggung, batu langka tersebut dijual Rp4 miliar kepada kolektor dari 
Korea.

Demikian data yang didapat Radar Bogor dari Profesor Uka Tjandrasasmita yang 
bersama timnya sudah menelusuri bisnis benda unik dan bernilai tinggi itu. 
Selain itu, saking tingginya nilai jual batu tersebut, para pemburu Batu Kuya 
menghabiskan Rp300 juta untuk membangun jalan menuju lokasi.

Menurut Uka, sangat tidak masuk akal batu yang dibawa dengan truk kontainer itu 
tidak memiliki nilai sejarah. Batu yang diperkirakan seberat 50 ton itu dijual 
dengan harga tinggi sekitar Rp4 miliar oleh oknum penjualnya. Bahkan, untuk 
mengangkutnya saja penjual harus membuka jalan terlebih dulu dengan dana yang 
mencapai Rp300 juta.

Dari konteks sejarah, Uka melihat kawasan hutan lindung di barat Kabupaten 
Bogor itu masih bertebaran situs-situs sejarah peninggalan Kerajaan 
Tarumanegara pimpinan Raja Purnawarman. Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu 
kerajaan tertua di Indonesia dan terkuat di Jawa Barat serta berkembang sekitar 
abad V Masehi. "Jumlah situs di sana masih sangat banyak dan belum semuanya 
teridentifikasi," ujarnya.

Uka mengatakan, binatang kura-kura bagi Raja Purnawarman merupakan binatang 
suci. Atau bisa juga merupakan jelmaan dari Dewa Wishnu. "Dewa Wishnu adalah 
dewa tertinggi yang disembah Purnawarman. Purnawarman sendiri adalah penganut 
Hindu Wishnu. Dia memerintahkan masyarakat menyembah Dewa Wishnu. Jadi, bisa 
dipastikan bahwa Batu Kuya itu peninggalan Kerajaan Tarumanegara," beber pria 
yang pernah menjabat Direktur Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah 
dan Purbakala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada 1980 ini.

Kalaupun bukan berasal dari zaman kerajaan Tarumanegara, Uka menilai Batu Kuya 
itu pasti memiliki sejarah. "Bisa saja batu itu berasal dari zaman Megalitikum 
(zaman batu besar-satu fase zaman pra sejarah, red), karena bentuknya  sangat 
halus. Saya tidak yakin jika batu itu dibentuk alam. Itu pasti diukir 
manusia,'' tegasnya.

Untuk itu, Uka meminta aparat kepolisian mengusut siapa penjual yang sudah 
menginjak-injak sejarah sendiri demi uang. Oknum penjual pun bisa terjerat UU 
No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Dalam Pasal 26 UU tersebut dikatakan siapa pun yang dengan sengaja membawa, 
memindahkan, mengambil tanpa izin benda cagar budaya akan diancam kurungan 
sebanyak-banyaknya 10 tahun penjara. Dalam Pasal 12 disebutkan, setiap orang 
dilarang mencari benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui 
pemiliknya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara 
pencarian lainnya, tanpa izin dari pemerintah.

"Apalagi pengambilan Batu Kuya itu terbukti tanpa izin dan akan dibawa ke luar 
negeri," imbuh Uka.

Sementara itu, Rositi yang mewakili Depbudpar mengatakan, sudah bukan 
kewenangan lembaganya menindaklanjuti masalah Batu Kuya. "Kewenangan saat ini 
ada di tangan pemerintah setempat (Pemkab Bogor, red). Apakah mereka akan 
mengusutnya lebih lanjut atau tidak," ujarnya.

Kepala Subdirektorat Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 
(Depbudpar) itu mengatakan, batu itu bukan situs melainkan batu alam biasa dan 
bukan merupakan buatan manusia.

"Setelah tim kami meneliti, tidak ada jejak bahwa batu itu peninggalan sejarah 
kerajaan. Batu itu hanya batu biasa yang bentuknya mirip kura-kura," kata 
Rositi saat dihubungi Radar Bogor, kemarin.


Dewan Minta Perhutani Lapor Polisi

Sementara itu, reaksi keras soal raibnya Batu Kuya dan kini diketahui berada di 
Jakarta, muncul dari kalangan anggota DPRD Kabupaten Bogor. Para wakil rakyat 
yang saat ini sedang sibuk jelang Pilbup Bogor putaran II itu menyayangkan 
kurang aktifnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor 
dalam melestarikan benda cagar budaya.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bogor Wawan Risdiawan meminta pihak berwenang 
segera mengusut dan menyelidiki siapa di balik penjualannya. Di masyarakat 
sekitar TKP mencuat ada dugaan oknum anggota dewan yang berada di balik batu 
dengan berat 50 ton itu. "Pokoknya, siapa pun yang terlibat kepolisian harus 
bisa mengungkapnya," tegas Wawan kepada Radar Bogor.

Sedangkan anggota dewan dari Komisi A Hidayat Royani mengatakan, Disbudpar 
harus mengambil langkah cepat dan berkoordinasi dengan Departemen Kebudayaan 
dan Pariwisata (Depbudpar). Selain itu, Hidayat juga merasa Departemen 
Kehutanan dirugikan karena lokasi Batu Kuya berada di kawasan hutan lindung 
milik Perhutani.

"Jika benda itu bukan benda cagar budaya, saya harap Perhutani melaporkan ke 
pihak berwajib sebagai tindak pencurian karena penjual tidak meminta izin 
terlebih dulu pada Perhutani," kata Hidayat. Politisi muda itu menambahkan, 
langkah Perhutani melaporkan ke polisi merupakan langkah yang baik agar 
masyarakat tidak sembarangan mengambil barang-barang milik negara.

Informasi Disbudpar Kabupaten Bogor, hilangnya Batu Kuya sebenarnya sudah 
dilaporkan ke Polres Bogor dengan laporan sebagai benda purbakala yang hilang. 
Namun karena hasil penelitian Depbudpar bahwa batu itu bukan benda purbakala, 
kepolisian tidak bisa menindaklanjutinya.

"Saya pikir kepolisian harus menindaklanjutinya. Perkara itu benda cagar budaya 
atau bukan, yang namanya pencurian harus diusut," tambah politisi dari Golkar 
itu. Apalagi diketahui bahwa proses pengembalian batu itu harus merusak hutan 
untuk sekadar membuat jalan masuk truk kontainer pembawa batu tersebut.


Polres Siap Usut 

Kasat Reskrim Polres Bogor AKP M Santoso kepada Radar Bogor membenarkan perihal 
pengawalan Batu Kuya. Pihaknya juga siap mengusut tuntas bila ada kepastian 
mengenai status Batu Kuya.

Mengenai pengawalan yang dilakukan kepolisian saat pengangkutan batu dari 
lokasinya, Santoso menjelaskan, pengawalan dilakukan atas inisiatif anggota dan 
tujuannya tidak mengganggu lalulintas. Saat pengawalan, petugas tidak 
mengetahui bahwa itu benda purbakala.

"Benar. Di jalan memang ada pengawalan yang dilakukan petugas kepolisian, tapi 
itu hanya inisiatif anggota. Sebab, sebelumnya tidak ada permintaan resmi dari 
pemilik batu ke Polres Bogor untuk dikawal kepolisian," katanya.

Menurut Santoso, Polres Bogor siap memproses kasus itu jika hasil penelitian 
benar-benar purbakala. Namun kini belum ada alat bukti permulaan yang bisa 
digunakan kepolisian untuk melakukan penyelidikan.

Sesuai UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, lanjut dia, setiap orang 
yang menemukan atau mengetahui benda tersebut wajib melapor kepada pemerintah. 
Jika tidak, orang yang bersangkutan akan dikenakan hukuman sesuai ketentuan 
yang berlaku. 



(RADAR BOGOR)



http://www.radar-bogor.co.id/?ar_id=MTk0MTk=&click=MTEz



Hadi Darajat 
Graphic Designer 
P. +62 251 8651809 
M. +62 8157120873 
E. [EMAIL PROTECTED] com 
Blog: http://www.hadeesig n.wordpress. com 
Website: http://www.balebat- online.com


Kirim email ke